Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, birokrasi yang berkapasitas dan berintegritas menjadi instrumen untuk memajukan negara Indonesia. Oleh sebab itu dia menegaskan agar urusan struktural dalam birokrasi perlu dibenahi secara baik dan komprehensif. Termasuk masalah honorer yang ada di kementerian dan lembaga pemerintah, dia pun menunjukan keberpihakannya kepada tenaga honorer yang sudah memiliki kontribusi pada lembaga negara agar diberikan hak yang layak, dia pun menegaskan tidak akan ada PHK honorer. “Kami sudah punya payung hukum yang berupa kesepakatan, belum dalam bentuk undang-undang, karena masih direvisi, kesepakatanya adalah kementerian PAN-RB mewakili Pemerintah dan Komisi II mewakili DPR RI…

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Arini Wijayanti menyatakan pihaknya kedepannya akan memperdalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam penyusunan risalah sebagaimana yang telah diuji coba oleh Sekretariat Parlemen Korea Selatan (Korsel). Selebihnya, Arini mengungkapkan adanya kesamaan dalam inovasi pelayanan kesekretariatan yang diterapkan antara Setjen DPR RI dengan Sekretariat Parlemen Korea khususnya di Biro Persidangan I dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu disampaikan Arini usai menerima Courtesy Call of Delegation of Proceedings Division of National Assembly Republic of Korea di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Hadir dari Sekretariat Parlemen Korea Selatan yaitu Mr. Kim Kwangho (Officer…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengingatkan rencana kerja sama PT Taspen dua tahun silam terkait pinjaman bantuan modal usaha bagi para pensiunan pegawai Setjen DPR RI yang hingga saat ini belum terlaksana. Dimana dua tahun lalu Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bersama PT Taspen sempat berencana untuk membuat program bagi para pensiunan di Setjen DPR, berupa pinjaman atau bantuan modal usaha. “Tapi hingga saat ini belum terlaksana. Ke depan saya akan bicarakan lagi dengan Taspen, apakah program tersebut masih dimungkinkan untuk dijalankan. Supaya ada tambahan permodalan bagi para pensiunan atau pegawai Setjen DPR yang sudah masuk masa purna…

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan, jangan ada lagi pasien pengguna BPJS Kesehatan yang mendapat penolakan perawatan. Memberikan perawatan bagi masyarakat seyogyanya sudah menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah yang melayani jalur BPJS. “Yang paling utama saat ini adalah, bagaimana fokus pada pelayanan BPJS. Kita ketahui bersama, masih ada rumah sakit yang bandel dengan menolak pasien BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/7/2023). Selain itu, legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini mengungkapkan ada keresahan di masyarakat terkait kuota pasien BPJS Kesehatan di tiap rumah sakit yang memungkinkan adanya…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI menggelar rapat koordinasi terkait tata kelola kearsipan digital, pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Mitra dan Forum BUMN (Simfoni) serta Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Komisi VI DPR RI Dewi Resmini menyampaikan salah satu poin diskusi yang mengemuka yaitu evaluasi aplikasi Simfoni. Adapun, Simfoni merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyampaian surat-surat, bahan-bahan rapat maupun laporan singkat risalah dengan stakeholder mitra kerja Komisi di DPR RI yang telah dilakukan sejak tahun 2019. “Kami ingin mendapat…

Badan Keahlian (BK) DPR berkomitmen penuh dengan mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Tidak hanya fokus pada aspek represif, BK DPR juga mendorong Pemerintah Indonesia perlu memperkuat aspek preventif mengingat kasus TPPO di Indonesia bersifat kompleks. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BK DPR Inosentius Samsul saat ditemui oleh Medpolindo.com usai membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dari Tindak Pidana Perdangangan Orang’ di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023). “Negara…

Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dari Tindak Pidana Perdangangan Orang’, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Melalui forum ini, BK DPR RI mendukung penuh fungsi pengawasan DPR dan berupaya melakukan kajian sekaligus evaluasi terkait pemantauan pelaksanaan UU TPPO di Indonesia. “Tindak pidana perdagangan orang berkarakteristik sebagai serious crime yang melibatkan aspek yang kompleks dan bersifat transnational organized crime. FGD ini merupakan forum dialog kebijakan publik, nanti hasilnya juga akan digunakan sebagai…

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang diwakili oleh Plh. Kepala Pusat Akuntabilitas dan Kajian Anggaran Keuangan Negara Setjen DPR RI, Ari Mulianta Ginting, melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dalam rangka penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memperpanjang kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dilakukan sejak tahun 2020. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menyempurnakan sinergitas peningkatan program serta kajian-kajian yang konkret menjadi komprehensif. “Pagi hari ini kita hadir untuk MoU dengan PKN STAN. Perpanjangan MoU yang sebelumnya di lakukan pada tahun 2020. Namun, hari ini spesial kita melakukan MoU…

Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah menyambut baik inisiatif DPR untuk merekomendasikan negara ASEAN meningkatkan jumlah kuota keterwakilan perempuan pada jabatan tingkat pemerintahan lokal maupun nasional dalam Sidang Umum ASEAN Inter-Parlementary Assembly (AIPA) ke-44 mendatang. “Saya menyambut baik gagasan untuk membawa isu terkait dengan peningkatan keterwakilan perempuan di ASEAN baik di ranah eksekutif ataupun legislatif, ataupun juga di ruang publik yang lainnya, termasuk juga untuk pemerintahan lokal dan juga nasional pada Sidang AIPA ke-44 Agustus mendatang,” kata Luluk kepada media, di Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Luluk memandang hal tersebut akan menjadi capaian yang sangat signifikan untuk dapat memperbaiki situasi dan status kesetaraan gender…

Badan Keahlian (BK) DPR RI menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan Universitas Citra Bangsa (UCB), Kupang, NTT, jumat (28/7/2023). Dalam kesempatan itu, Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul menyampaikan apresiasinya atas terwujudnya kegiatan tersebut. Pria yang kerap disapa Sensi itu berharap FGD yang bertema ‘Arah Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa’ ini dapat menjadi ajang diskusi ilmiah yang membangun. “Saya ucapkan selamat kepada Universitas Citra Bangsa Kupang dan semoga tetap semangat selalu untuk menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi. Sehingga Universitas Citra Bangsa Kupang makin dapat berkontribusi kepada dunia pendidikan,” ucap Sensi dalam sambutannya.…