Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebab itu, jelasnya, kehadiran para direktur jenderal dari empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, merupakan langkah strategis untuk memastikan proses revisi berjalan komprehensif dan selaras dengan sistem ketatanegaraan nasional. “Kehadiran para Direktur Jenderal dalam rapat dengar pendapat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berjalan secara komprehensif dan selaras dengan sistem ketatanegaraan nasional,” ujar Iman…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia.Ia menilai, proses revisi RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk memformulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah. “Nah justru karena memang ini kesempatan kita untuk memformulasi, memberikan sebuah jaminan atau kepastian dari setiap aspek ketenagakerjaan, salah satunya terkait upah minimum ya Pak,” ujar Netty dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara I,…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur. Aspek ini menjadi sorotannya lantaran ia menyakini infrastruktur pada layanan pendidikan, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan oleh negara. “Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com, Selasa (14/4/2026). Tidak hanya itu saja, ia menyinggung masih terdapatnya sejumlah persoalan dalam layanan pendidikan di Indonesia, termasuk yang bersifat teknis. “Hari ini kita melihat bagaimana masih ada…
Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting untuk membenahi struktur industri peternakan nasional secara menyeluruh. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian produksi protein hewani di dalam negeri. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa saat ini, kebutuhan protein hewani bagi ratusan juta penduduk Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar negeri. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui pembenahan kebijakan, termasuk melalui revisi undang-undang. “280 juta rakyat Indonesia, tapi kita makan protein daging susunya harus tergantung dari…
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi. Menurut Amelia, serangan terhadap pasukan perdamaian, termasuk prajurit TNI yang menjalankan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah masuk dalam kategori kejahatan perang sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. “Penyerangan terhadap pasukan perdamaian yang menjalankan mandat PBB merupakan kejahatan perang. Ini diatur dalam resolusi internasional dan juga dalam Statuta Roma,” tegas Amelia saat diwawancarai oleh…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi, dan masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minim. “Kualitas sebuah Negara sering kali terlihat dari bagaimana Negara memperlakukan mereka yang bekerja paling lama dalam kesunyian,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026). Menurutnya, pendidikan tidak hanya dibangun melalui kebijakan besar, tetapi juga oleh orang-orang yang selama bertahun-tahun menjaga agar sekolah tetap hidup meskipun sistem belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. “Hari ini, kita masih sering menemukan adanya guru honorer lanjut usia, yang bahkan hingga hampir pensiun masih mendapat upah…
Anggota Komisi VI DPR, Budi Sulistyono alias Kanang, menekankan pentingnya orientasi pasar dalam penyaluran permodalan bagi pelaku UMKM ultramikro agar pembiayaan yang diberikan benar-benar berdampak pada keberlanjutan usaha masyarakat. Menurutnya, dukungan pembiayaan tidak cukup hanya mendorong masyarakat berproduksi, tetapi juga harus dibarengi dengan perhitungan pasar agar produk yang dihasilkan bisa terserap dan laku dijual. Hal itu disampaikan Kanang saat mengikuti rapat bersama jajaran Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian (Persero) di Kota Bengkulu, Bengkulu, Jumat (10/4/2026). Ia mengingatkan, lembaga yang menyalurkan pembiayaan seperti Pegadaian, PNM, maupun Danantara, perlu memastikan bahwa dana yang dilepas benar-benar terhubung dengan kebutuhan…
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, justru menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada…
Kesehatan mental dinilai menjadi aspek penting yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat, kondisi darurat kesehatan mental pada anak dan remaja saat ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi dari semua pihak. “Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Lestari keterangan tertulisnya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/4/2026). Data Kementerian Kesehatan pada awal 2026 menunjukkan sekitar 5% anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa, terutama depresi dan kecemasan. Temuan ini diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Maret…
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi memperingatkan bahwa peredaran narkoba di Bali telah berkembang secara terstruktur dan menyerupai sistem jaringan bisnis modern. Pasalnya, pola distribusi narkoba kini tidak lagi sederhana, melainkan berjenjang layaknya skema multi-level. “Peredaran narkoba ini sudah seperti sistem MLM. Ada level bandar, manajer lapangan, sampai pengedar di tingkat desa,” ujar Habib kepada medpolindo.com usai agenda Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Kota Denpasar, Bali, Jumat (10/4/2026). Ia menilai kondisi tersebut membuat peredaran narkoba semakin masif dan sulit dikendalikan, terlebih dengan besarnya keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari bisnis ilegal tersebut.…