Populasi masyarakat miskin di Kota Bogor ternyata berfluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2020 angka kemiskinannya mencapai 75.000 (6,68%). Tahun 2021 mencapai 80.000 (7,24%). Bahkan, pada 2022, angkanya menurun lagi berkisar 79.000 (7,15) dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta jiwa. Demikian mengemuka pada pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Jumat (1/9/2023). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, kemiskinan kerap menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti pengangguran, pencurian, perampokan, dan lainnya. Dan bantuan sosial (bansos) jadi keniscayaa untuk terus dilakukan secara masif demi mengurangi angka kemiskinan. “Salah satu upaya yang dilakukan…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan, anggaran untuk mengelola Taman Nasional (TN) Alas Purwo yang merupakan kawasan konservasi masih sangat kurang. Menurut pihaknya, dengan luasan kawasan konservasi seluas 44.037,30 Ha dan dengan jumlah sumber daya manusia sekitar 100 orang, tidak akan cukup untuk mengelola kawasan dengan luasan tersebut. “Kami di Komisi IV DPR dengan KLHK sebetulnya sudah komitmen, agar ada tambahan anggaran sekitar setengah triliun, tapi dikasihnya cuma Rp. 105 miliar. Bayangkan saja, SDM disini cuma sekitar 100 orang untuk menjaga luasan sekitar 44 ribu ha, pasti kan gak cukup. Maka itulah, supaya ini didengar oleh kementerian keuangan supaya…
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lainnya terkait permasalahan alur nelayan tangkap yang terhalang galian pasir di Sungailiat, Bangka Belitung. “Hari ini Komisi IV DPR mengunjungi pelabuhan perikanan Nusantara di Sungailiat. Kami menerima pengaduan dari nelayan setempat yang merasa terganggu bahkan terhalang alur kapalnya karena ada proyek pengerukan pasir sejak tahun 2011 lalu,” ujar Endang saat meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara, Sungailiat, Pangkal pinang, Jumat (1/9/2023). Akibat dari terhambat dan terhalangnya alur kapal membuat para nelayan setempat tidak lagi bisa membongkar muat ikan hasil tangkapannya di…
Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri menilai, untuk harga dasar tunjangan luar negeri (ATDLN), homestay masih menjadi masalah yang dirasakan oleh pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Sehingga ia berharap adanya peningkatan gaji dan take home pay untuk pegawai setempat atau lokal staf yang bekerja di luar negeri. “Jadi ini yang beberapa kali saya langsung di ya mereka tidak mau sebutkan nama. Tolong Pak nama saya jangan disebut-sebut ya karena kalau maaf artinya kalau untuk tingkat Eselon satu Eselon dua itu sejahtera Pak kalau untuk pejabat-pejabat ini. Tapi kalau kami ini saat ini dengan kondisi yang ekonomi saat ini, kami tolong…
Pemberian insentif pajak kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar menggenjot fungsi pengawasan atas pemberian insentif. Terkait dengan hal ini, Andreas Eddy Susetyo juga angkat bicara. Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Keu RI dalam APBN TA 2022, politisi PDI-P itu secara gamblang bertanya terkait dengan manfaat pemberian insentif pajak dan indikator yang menentukan pihak-pihak penerima insentif tersebut. “Perlu disampaikan mengenai pemberian manfaat insentif perpajakan ini, penerima manfaat itu indikatornya (atau) ukurannya seperti apa sih? Bagaimana memastikan bahwa betul-betul penerima manfaat insentif perpajakan ini…
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai oknum Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Praka RM dan dua anggota TNI, yang diduga menganiaya seorang pemuda asal Aceh hingga tewas, sebagai kejahatan serius yang harus diusut secara sungguh-sungguh dan tuntas. Ia pun meminta agar ketiga terduga pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, guna menegakkan keadilan. Didik pun mendorong agar upaya untuk mengungkap kejahatan tersebut harus dilakukan dalam peradilan yang transparan, adil, dan akuntabel. “Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung secara independen dan profesional. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar keadilan bagi korban dan keluarganya dapat diwujudkan,” tandas Didik…
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menggelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 25 Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia berharap pelantikan ini mengakselerasi terciptanya parlemen modern yang merepresentasikan fungsi DPR. “Semoga pejabat yang dilantik pada hari ini dapat melaksanakan amanat dengan dedikasi yang tinggi, penuh integritas dan terus mengembangkan kompetensi dan potensi diri. Ini semua demi mewujudkan parlemen modern,” ungkap Indra Iskandar dalam agenda tersebut di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023). Perlu diketahui, tujuan parlemen modern yang diupayakan oleh Setjen DPR adalah terciptanya transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelayanan kedewanan maupun publik.…
Warga RT 01 RW 05 Gang Delima Poltangan raya kaget dengan adanya pembangunan menara tower atau BTS milik PT Indosat yang sudah terpasang di sekitar pemukiman penduduk RT 01 RW 05 Gang Delima Poltanganraya Kelurahan Tanjungbarat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Karena tidak ada permintaan izin terhadap warga sekitar, sehingga warga protes menolak keras pembangunan tower base transceiver station (BTS) yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Mereka menyebutkan jika keberadaan menara tersebut diduga tidak memiliki izin dan dianggap membahayakan warga Selain itu, keberadaan BTS dinilai warga akan membawa dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang dan lingkungan sekitar. Keselamatan jiwa dan…
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar tidak membuat program kerja yang menabrak rambu atau pedoman yang ada. “Jangan sampai ada kecenderungan dari program kerja Kemendikbudristek yang menabrak rambu atau pedoman yang sudah ada, hanya karena ingin memenuhi keinginan untuk mewujudkan konsep, ide, gagasan atas suatu terobosan,” ujar Ratih saat Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Ratih mengatakan, empat platform digital (Merdeka Belajar, Sumber Daya Sekolah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan) dan satu fitur layanan pengguna akan dikembangkan pada…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Ia mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara. “Kalau pemerintah enggak serius, kita ini, teman-teman di sini sudah banyak yang mengusulkan mau pansus Karena apa? karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kita semua, menyangkut anak cucu kita,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Charles menyampaikan, wacana pembentukan pansus perlu disampaikan karena polusi udara menyangkut keselamatan bersama. Namun,…