Penulis: redaksi

Menjelang lebaran, ketersediaan dan kenaikan harga pangan selalu menjadi sorotan masyarakat. Hal inilah yang menjadi prioritas Komisi IV DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar tradisional. Dalam Sidak ke Pasar Bulakamba Brebes, Jawa Tengah, Komisi IV menilai harga pangan tergolong stabil, begitu pula dengan ketersediaannya. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi, meminta masyarakat setempat tidak panik akan ketersediaan pangan jelang lebaran ini. “Jadi tidak boleh ada kecemasan apapun mengenai ketersediaan barang dan harga. Saya lihat juga harga beras juga relatif stabil ya, 12.000 per kg dan distribusinya lancar. Jadi enggak…

FIFA secara resmi telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa, Mikhael Sinaga menyebut batalnya gelaran tersebut menghancurkan mimpi pesepakbola yang sudah bersiap sejak tahun lalu. “Persiapan sudah dilakukan, pemain muda kita juga sangat antusias. Namun jelang beberapa bulan berlangsung FIFA justru membatalkan, apa tidak menghancurkan mimpi pesepakbola kita namanya,” kata Mikhael dalam rilisnya, Kamis, 30 Maret 2023. Mikhael menyebut Indonesia sedang berusaha memulihkan citra sepakbola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan, terutama dengan menyelenggarakan Piala Dunia U 20 tetapi malah dipakai jadi gorengan isu politik menjelang tahun pemilu. “Akibatnya Indonesia masuk headline sepakbola dunia lagi,…

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyatakan setuju terhadap perlu adanya UU Perampasan Aset untuk menangani kejahatan keuangan seperti korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan lebih lancar. Hal ini dikatakannya dalam rapat Komisi III bersama Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD, yang menyebut ratusan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terindikasi terlibat dalam transaksi keuangan mencurigakan yang jumlahnya mencapai RpRp 53 triliun. “Mohon ini UU Perampasan Aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa disahkan, mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna tapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan itu. Apakah dari Menko Polhukam…

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDP) dengan Komisi III DPR Rabu (29/3/2023) yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB, Mahfud MD dicecar oleh para Anggota Komisi III DPR yang mempermasalahkan perbedaan data antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejumlah legislator itu meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil kembali untuk menjelaskan perbedaan pemaparan data yang disampaikan oleh Mahfud MD. Sebab sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Sri Mulyani menyebut bahwa dana transaksi mencurigakan TPPU yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu hanya sebesar Rp3,3 triliun. Sementara, berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan Mahfud MD pada RDP dengan…

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi ikut bersuara dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan bersama Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu (30/3/2023) malam. Menurutnya, kedatangan Mahfud MD yang juga sebagai Menkopolhukam tersebut dalam Rapat Kerja Komisi III itu seolah akan ada perang yang bakal terjadi. Padahal, lanjut Aboe, saat rapat digelar tidak ada hal yang luar biasa. Dikarenakan, Komisi III DPR RI sekadar ingin mengurai persoalan secara baik, di mana sebelumnya ada transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun. “Kalau membaca pemberitaan, seolah olah hari ini akan…

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan perbedaan data yang diberikan Menko Polkuham Mahfud MD dengan data yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp349 triliun. Misbakhun merasa bingung dengan penjelasan Mahfud MD yang menilai paparan Sri Mulyani di Komisi XI DPR tidak berdasarkan fakta. Misbakhun seolah merasa dibohongi oleh Menkeu Sri Mulyani saat menjelaskan dugaan TPPU Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu di Komisi XI DPR, tidak sepenuhnya benar. Di Komisi XI DPR, Sri Mulyani menjelaskan hanya ada Rp3,3 triliun transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan oknum pegawai Kemenkeu. Sementara data…

Saat ini Indonesia berada pada situasi darurat sampah. Jumlah dan jenis sampah terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, sedangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan solusi pengelolaan sampah. Jumlah sarana pengelolaan sampah juga belum sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Bahkan, sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pengembangan dan pengelolaan sampah di Indonesia, Badan Legislasi DPR RI melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diketahui, selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. Namun masalah sampah di…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) khususnya di Direktorat Jenderal Minerba (Ditjen Minerba). Hal tersebut menyusul adanya dugaan korupsi di instansi tersebut. “Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Karena Kinerja Ditjen Minerba selama ini kurang memuaskan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai hingga saat ini. Itu pun kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional,” kata Mulyanto kepada Media, Rabu (29/3/2023). Mulyanto menyebut program hilirisasi mineral baik nikel, bauksit, tembaga, timah termasuk juga batubara yang nyaring digaungkan Presiden Jokowi bisa hanya…

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung pemungutan cukai pada gula. Hal tersebut dia ungkapkan mengingat tingginya angka penderita penyakit diabetes militus (dm) pada masyarakat Indonesia termasuk anak-anak. “Dengan regulasi cukai gula kemudian cukai bahan-bahan garam yang berlebih itu Saya kira menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan terhadap potensi penyakit-penyakit yang menyerang pada anak maupun keluarga kita,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Semarang Provinsi Jawa Tengah kepada medpolindo.com pada Rabu (29/3/2023). Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, menunjukkan bahwa prevalensi anak penderita diabetes meningkat 70 kali lipat pada 2023 dibanding tahun 2010. Kemudahan memperoleh makanan…

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah menghentikan investasi pembangunan jalan tol menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk,  mengalihkan anggarannya untuk memperbaiki jalan nasional yang kemantapannya semakin menurun. Hal itu disampaikan Sigit dalam rilis yang diterima medpolindo.com, Kamis (30/3/2023) sebagaimana pernyataan yang dikemukakan Sigit dalam Rapat Dengat Pendapat Komisi V DPR RI dengan Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Selasa (28/03/2023) baru-baru ini. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan jalan tol dinilainya berdampak penurunan kemantapan jalan nasional. “Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan investasi pada jalan tol berdampak sistemik pada kemantapan jalan nasional. “Saat ini, target kemantapan jalan nasional kita…