Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham memastikan akan memperjuangkan aspirasi para organisasi profesi yang berunjuk rasa terkait muatan RUU Kesehatan Omnibus Law. Diketahui, sejumlah organisasi profesi kesehatan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR terkait penyampaian pendapat terhadap RUU Kesehatan yang sedang dibahas DPR bersama Pemerintah, Senin (5/6/2023). “Kami dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada para organisasi profesi yang telah datang dan telah berpanas-panas ria dari Sabang sampai Merauke. Mereka rela meninggalkan profesinya demi untuk membela organisasi profesi mereka yang sudah cukup lama mereka rintis,” ujar Aliyah kepada Medpolindo.com,  usai menerima aspirasi sejumlah organisasi profesi kesehatan, di Gedung Nusantara…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong lembaga pendidikan untuk menggelar pelatihan dalam mencegah maraknya rentetan kekerasan seksual yang banyak melibatkan tenaga pengajar. Pelatihan tersebut diungkapkannya dapat digelar dengan sistem kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kemenag bisa menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menggencarkan sosialisasi terkait sekolah ramah anak,” imbau Puan dalam siaran pers yang diterima Medpolindo.com, di Jakarta, Senin (5/6/2023). Puan menambahkan, pelatihan mengenai perlindungan anak bagi tenaga pendidik juga sekaligus dapat menjadi sarana sosialisasi Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Dengan…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu yang perlu dikaji adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi, sebelumnya sudah ada pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Memperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003. “Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita,” ujar Martin lewat keterangan yang diterima Medpolindo.com di Jakarta, Minggu (4/6/2023).…

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikendalikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan menekankan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. “Kami mendukung restrukturisasi satgas (satuan tugas) ini. Ini juga membuktikan Indonesia sangat serius memberantas TPPO karena perlu diakui masalah paling menonjol di lapangan menyangkut aspek penegakan hukum yang tidak maksimal,” kata Christina dalam keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Sabtu (3/6/2023). Menurut dia, keputusan Presiden memerintah Listyo Sigit sebagai ketua pelaksana harian di Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO juga merupakan langkah yang tepat karena dapat mengoptimalkan…

Anggota DPR RI Daniel Johan menilai antusiasme masyarakat dalam menyambut kehadiran sekelompok Biksu yang jalan kaki dari Thailand, dapat memperkuat nama baik Indonesia di mata dunia. Sebab, menurutnya, meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun hal itu tak mengurangi rasa hormat terhadap pemuka agama Buddha tersebut yang berjalan kaki berhari-hari ke Candi Borobudur di Jawa Tengah. “Di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, Indonesia bisa menunjukkan harmonisasi antarumat dan juga saling mengasihi; dan juga dengan acara keagamaan Buddha yang mendapat tempat dan sambutan baik dari lintas umat beragama,” kata Daniel Johan kepada media, di Jakarta, Sabtu (3/6/2023). Daniel Johan menyampaikan…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam rapat ini kedua belah pihak membahas RKA K/L Tahun 2024, dengan pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM adalah Rp18.198.813.941.000,-. Lebih lanjut, dalam rapat ini, Menkumham Yasonna Laoly mengusulkan tambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 di kementeriannya. Setelah melalui proses diskusi antara kedua belah pihak, di akhir rapat Komisi III menyampaikan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp2.229.757.634.000,- sehingga menjadi sebesar Rp20.428.571.575.000,-. Dalam rapat ini Komisi III juga mempertanyakan kepada Menkumham, dengan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memperkuat pengawasan pemberian visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bepergian ke luar negeri. “Pemerintah harus memperkuat pengawasan pemberian visa yang berpotensi bisa disalahgunakan menjadi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri,” kata Melki, sapaan akrab Emanuel Melkiades dalam keterangan tertulis yang diterima Medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (2/5/2023). Hal tersebut disampaikan Melki terkait dengan pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengenai pemanfaatan visa turis, visa ziarah, dan visa umrah sebagai salah satu modus yang digunakan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mengirim tenaga kerja…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemberian visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bepergian ke luar negeri. Langkah itu menurut dia untuk mengantisipasi penyalahgunaan visa yang digunakan untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. “Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap pemberian visa yang berpotensi bisa disalahgunakan menjadi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri,” kata Melki di Jakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Hal itu dikatakan Melki terkait pernyataan Kepala Badan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, modus yang digunakan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mengirim…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong evaluasi terhadap alat keamanan di Papua. Ia menekankan Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menyelesaikan aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. “Harus ada evaluasi total semua alat keamanan yang ada di Papua. Supaya terintegrasi dan menyertakan perspektif orang Papua-nya dalam menyusun strategi,” kata Nurul kepada Medpolindo.com, Jumat (2/6/2023). Ia mengungkapkan, penyelesaian persoalan KKB harus melibatkan masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan.  “Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik,” tuturnya. Selain itu, Pemerintah…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani terus menekankan pentingnya penerbitan aturan turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 12Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengingat Indonesia tengah menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Desakan tersebut dinilai perlu mendapat respons cepat dari Pemerintah. Dalam pernyataannya, berkali-kali Puan meminta Pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan teknis UU TPKS agar dapat diimplementasikan dengan lebih optimal. Sebab penyelesaian kasus kekerasan seksual dapat lebih efektif jika menggunakan UU TPKS. Diketahui, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sudah berulang-ulang menyuarakan agar Pemerintah segera menerbitkan aturan teknis dari UU TPKS sehingga dapat diterapkan dengan lebih…