Air merupakan salah satu sumber kehidupan krusial. Tidak bisa dipungkiri, air memperoleh perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-6 (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB berupa ‘Terjaminnya Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Besih dan Sanitas yang Berkelanjutan Bagi Seluruh Umat Manusia’. Selaras dengan nilai SDGs tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meyakini pergelaran agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 (Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024) bisa menjadi forum internasional yang menghadirkan dialog interaktif dari multipihak terkait. “DPR dipercaya sebagai tuan rumah dari pertemuan parlemen World Water Forum di…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung dan mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam penegakan hukum untuk memberantas tambang ilegal di wilayah Sultra. Sahroni mengungkapkan, pihaknya telah membahas kasus korupsi dan tambang ilegal bersama dengan Kapolda Sultra dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. “Tadi Komisi III DPR RI ke Polda Sultra terkait dengan situasi terkini tentang masalah korupsi dan tambang-tambang ilegal. Tadi disampaikan dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati,” ungkap Sahroni saat memimpin kunjungan kerja Komisi III ke Polda Sulawesi Tenggara, Rabu (15/5/2024). Sahroni menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu, mereka berprinsip agar bagaimana pertambangan ilegal…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan yang melarang kegiatan study tour pelajar. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul terjadinya kecelakaan yang melibatkan rombongan study tour pelajar. “Yang harus disasar adalah pokok masalahnya yaitu kelaikan kendaraan dan sistem managemen kegiatan tersebut. bukan salahnya program study tour apalagi kesalahan siswanya, keliru kalau yang dilarang study tour-nya,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (18/5/2024) “Kami mendesak agar ditinjau kembali kebijakan ini dan fokus pada perbaikan aspek-aspek yang memang menjadi sumber masalah” Sebagai solusi, Hetifah menegaskan agar fokus kebijakan diarahkan pada inspeksi kelayakan kendaraan dan operatornya. Sekolah sebagai pelaksana kegiatan dan…
Keluhan dan penolakan atas kenaikan biaya UKT di berbagai kampus negeri sedang ramai terjadi. Sayangnya, tanggapan Pemerintah justru terkesan berlepas tangan. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandariesoal bahkan menyebut pendidikan tinggi adalah tertiary education, alias bukan wajib belajar yang merupakan prioritas bagi Pemerintah. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pernyataan tersebut. Dia bahkan menganggap ungkapan tersebut sebagai sembrono, tidak solutif, dan tidak nyambung. “Masyarakat terutama orangtua dan mahasiswa sedang mengeluhkan biaya UKT yang naik berkali-kali lipat jadi mahal. Tidak terjangkau bagi banyak keluarga, sampai sudah ada korban drop out. Tapi pemerintah malah berkelit…
DPR RI bersama Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah dari Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani akan memimpin pertemuan antarparlemen membahas isu krisis air yang akan digelar pada 18-25 Mei 2024 mendatang, di Nusa Dua, Bali. “Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum, baik dari aspek penyelenggaraan maupun kesuksesan substansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (17/5/2024). Perlu diketahui, agenda Parliamentary Meeting…
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengingatkan Kementerian Kesehatan terkait dengan perlunya upaya-upaya lebih serius untuk menurunkan dan menangani stunting di Tanah Air. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting. “Kami mengingatkan Kementerian Kesehatan atas pentingnya upaya-upaya yang lebih serius untuk mengatasi stunting,” kata Putih di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024) Ia menyampaikan bahwa yang dimaksud upaya-upaya yang lebih serius dalam penanganan…
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun mengapresiasi masukan dari para narasumber dalam seminar nasional bertema Momentum Penataan Sistem Peradilan Etika Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu narasumber misalnya, berharap agar MKD DPR RI dapat menginisiasi atau memprakasai pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Etika bagi Penyelenggara Negara untuk diusulkan pembahasannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Yang pasti saya ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Para narasumber dan peserta seminar nasional ini. Saat ini merupakan momentum atau kesempatan kita menata sistem peradilan…
Tingginya biaya pendidikan di tanah air (Indonesia) kian dikeluhkan banyak kalangan. Komisi X DPR yang membidangi pendidikan pun, berinisiatif membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau masyarakat. “Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga banyak merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan. Kami ingin mengetahui pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah sehingga memutuskan membentuk panitia kerja (Panja),” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan yang diterima medpolindo.com, di…
Terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menciptakan polemik bagi masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa. Pasalnya, regulasi tersebut mengakibatkan nilai Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) naik fantastis sehingga membebani sekaligus mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus meninjau ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Dirinya menyayangkan kebijakan ini membuat wajah perguruan tinggi di Indonesia menjadi komersil. Dirinya menyayangkan kebijakan ini membuat wajah perguruan tinggi di Indonesia menjadi komersil. “Menurut saya, (Permendikbud…
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyoroti draf revisi UU Penyiaran yang ramai dibicarakan. Ia berharap revisi UU Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media. “Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi. Maka dari itu, saya titipkan 8 Agenda Perubahan kepada presiden terpilih, Pak Prabowo, yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat, sekaligus menjamin kebebasan pers, Kebebasan Pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik,” kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (16/5/2024). Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan…