Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama laporan pelaksanaan tugas BULD DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Maret 2025 untuk disetujui dan ditetapkan sebagai keputusan DPD RI. “Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa, BULD DPD RI merekomendasikan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Desa, dalam bentuk omnibus untuk simplifikasi regulasi,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam Rapat Pleno BULD…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai sengkarut mega korupsi produk minyak menjadi momentum melakukan reformasi dan bersih-bersih di internal Pertamina. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina. “Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat.…
Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan. “Pada periode 2009-2014, saya menjadi Anggota DPR di Komisi VII yang saat itu bermitra dengan Menteri ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya. Saat itu, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap…
Komisi XIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (11/3/2025) di Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi XIII mendorong agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dijadikan mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya PPKn dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. “Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA, dan juga masuk sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Ini penting agar generasi muda kita memiliki pemahaman yang kuat…
Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI serta Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Rabu (12/3/2025). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan menekankan perlunya perbaikan untuk pelaksanaan haji 2025. Sigit menyoroti berbagai kendala yang dialami jemaah haji tahun lalu akibat permasalahan teknis maskapai Garuda Indonesia, termasuk pesawat yang mengalami kerusakan dan AC yang tidak berfungsi dengan baik. “Tahun 2024, kita melihat ada beberapa masalah krusial di penerbangan haji, khususnya…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengungkapkan temuan beras impor yang berkutu di Gudang Perum Bulog saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam masa reses DPR beberapa waktu lalu. Titiek Soeharto menyebut bahwa beras tersebut merupakan stok impor dari tahun lalu. “Pada reses lalu, dalam kunjungan kerja ke Jogja, saya memimpin tim meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor tahun lalu yang sudah banyak kutunya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Dalam kesempatan itu, Titiek meminta perhatian dari Kementerian…
Komisi I DPR RI resmi membentuk Panja Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI usai rapat kerja bersama Menhan, Menteri Hukum, Wamenkeu, dan Wamensetneg. Terdapat dua isu utama yang dibahas terkait perubahan dalam regulasi, salah satunya prajurit yang ditugaskan di lembaga pemerintahan diwajibkan mundur terlebih dahulu dari statusnya sebagai prajurit TNI aktif. “Ada dua hal yang cukup menarik. Yang pertama, yang semula kita ramai bahwa prajurit TNI aktif itu dapat ditugaskan dimana saja, di lembaga pemerintahan itu sekarang ini walaupun dapat ditugaskan di lembaga pemerintahan, dia harus mundur sebagai prajurit TNI aktifItu yang pertama,” ujar Anggota Komisi I TB…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya strategi antisipatif dalam persiapan penanganan arus mudik Lebaran 2025. Mengingat tingginya potensi pergerakan masyarakat saat itu, diprediksi total pemudik mencapai 146 juta orang. Moda transportasi umum yang telah disiapkan diperkirakan mampu menampung 43,9 juta penumpang, sementara sekitar 102,5 juta orang lainnya diprediksi akan menggunakan kendaraan pribadi. “Ini pergerakan yang luar biasa, angka yang sangat besar, perlu diantisipasi,” ujar Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Dalam kesempatan itu, politikus…
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam mengkritik para petinggi PT Pertamina yang tidak membahas soal kasus bensin Pertamax oplosan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta holding-nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Padahal, kata Mufti, mereka sudah menunggu rapat tersebut digelar selama berminggu-minggu. “Pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini,” ujar Mufti. “Padahal, kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba…
Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyebut belum mendengar gerakan apa pun yang dilakukan PT Pertamina dari kasus dugaan korupsi kepada perusahaan pelat merah itu. Ia malah mencurigai perusahaan migas milik negara itu berpotensi jadi sarang mafia. Pernyataan itu dilontarkan pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT Pertamina pada Selasa (11/3/2025). Hal inilah yang menyebabkan Darmadi mewanti-wanti Simon Aloysius Mantiri saat ditunjuk menjadi Direktur PT Pertamina Persero. “Saya waktu pertama sudah ngomong, bapak masuk ke sarang mafia. Dulu saat Riva masih di Patra saya juga sering serang dia di RDP soal gas, saya Pertanyakan itu di dalamnya ada mafia…