Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan adanya rombongan jemaah haji plus yang mengaku ditipu oleh biro haji yang mengurus perjalanan mereka. Mereka tidak memperoleh fasilitas bus dan tidak mendapatkan tenda ketika wukuf di Arafah maupun saat mabit di Mina. Akibat biro travel yang tidak amanah, para jemaah haji khusus tersebut terkatung-katung di Tanah Suci tanpa pelayanan. Bahkan mereka pernah tidak mendapatkan jatah makan hingga mengais makanan sisa dari jemaah lain. “Di Mina ini kami tidak disewakan tenda, Pak. Padahal dari biro menjanjikan kami dapat akomodasi di Mina. Kami sempat bolak-balik dari hotel kami di Aziziyah menuju Mina selama dua…
Penulis: redaksi
Komite Eksekutif Organisasi Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) menggelar pertemuan rutin ke-293 di Zanzibar, Tanzania pada tanggal 18 – 21 Juni. Pertemuan dihadiri Delegasi dari 12 negara yang mewakili grup-grup Geopolik yang ada di IPU. Hadir sebagai anggota Komite Eksekutif mewakili Asia Pasifik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yaitu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon Pertemuan Komite Eksekutif ke-293 tersebut membahas agenda-agenda strategis organisasi IPU kedepan, serta berbagai persoalan internal yang penyelesaiannya membutuhkan keputusan kolektif Komite Eksekutif. Pada kesempatan itu Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya kepada medpolindo.com, Jumat (21/6/2024), ia menyampaikan dua hal penting; pertama, terkait dengan alokasi…
Seluruh ritual ibadah haji yang dillakukan oleh jamaah haji telah selesai dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah lalu. DPD RI sebagai perwakilan masyarakat dan daerah memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU 8 Tahun 2019 yang menegaskan kedudukan DPD RI sebagai pengawas eksternal, DPD RI melaksanakan amanatnya tersebut melakukan pengawasan atas penyelenggraan ibadah haji pada musim haji tahun 1445 H/2024 M. Tim pengawasan haji DPD RI tersebut terdiri dari 9 orang yakni Abdul Hakim (Lampung), Mirati Dewaningsih (Maluku), Ajbar (Sulbar), Muhammad Gazali (Riau), Ria…
Anggaran Pendidikan yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melanggar konstitusi. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI dengan praktisi dan pakar pendidikan. “Semua narasumber yang hadir (praktisi dan pakar pendidikan) mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang ada di Kementerian lainnya (di luar Kemendikbud) melanggar konstitusi. Karena konstitusi menjelaskan yang menyelenggarakan pendidikan itu adalah kementerian urusan pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Effendi usai RDP dengan Praktisi dan Pakar Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2024). Sehingga,…
BPK RI menemukan permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk. Ditemukan subsidi ini mengalami kelebihan salur karena adanya sistem hybrid. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perbaikan data penerima subsidi pupuk dengan melibatkan sumber data dan data yang berbasis desa. “Terkait dengan data petani, data luas tanam ini juga menjadi problem pada saat terkait dengan distribusi pupuk. Berkali-kali kami pernah menyampaikan bahwa sumber data itu ada di desa Pak, ada sensus pertanian, ada BPS, ada penyuluh, ada Babinsa. Kita bisa mengintegrasikan sumber daya pemerintah yang berkaitan dengan pendataan untuk membuat satu data tapi…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi masukan dari ketiga narasumber yang notabene merupakan praktisi dan pakar pendidikan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan. “Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital. Dimana Index human capital kita terendah di beberapa negara di Asia,” ujar Dede usai RDP Panja Biaya Pendidikan di ruang rapat…
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Hal ini merupakan upaya tindak lanjut atas aduan masyarakat sekaligus untuk bersinergi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa pertambangan dan perkebunan, termasuk persoalan kesejahteraan karyawan dan mantan karyawan di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. “BAP DPD RI telah menerima dan menindaklanjuti beberapa aduan masyarakat,” ungkap Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Aduan…
Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Tahun 2024. Hewan kurban jenis sapi itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. “Tahun ini kita melaksanakan pemotongan empat ekor sapi yang berasal dari Bapak Ketua DPD RI sejumlah satu ekor, Sekretariat Jenderal DPD RI dua ekor, dan Korpri Sekretariat Jenderal DPD RI satu ekor. Mari kita jadikan momentum ini untuk mempererat tali persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan di antara kita,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi di Lapangan Parkir DPD RI, Jakarta,…
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi pendekatan kebijakan ekonomi dan politik Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga daya tahan mata uang rupiah dan stabilitas politik nasional. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu saat mengetahui peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 dunia dari sebelumnya 34, berdasarkan riset IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2024. Penilaian tersebut diukur melalui variabel pelemahan mata uang dan ketidakstabilan politik, serta kebijakan pemerintah. “Kita patut bersyukur pergerakan rupiah sejauh ini masih cukup stabil pada level terjaga, apabila dibandingkan dengan mata uang negara lain. Hal ini tentu berkat pendekatan…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan bahwa jarak tenda jamaah haji Indonesia ke tempat lempar jamrah (jamarat) tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ace, tahun lalu jarak dari tenda hingga ke lokasi lempar jamrah mencapai 7 kilometer karena lokasi tenda berada di Al-Muaisim. Namun, tahun ini jaraknya lebih dekat meskipun belum mencapai jarak ideal dibandingkan dengan jamaah dari negara lain. “Kami ingin memastikan bahwa komitmen pemerintah dan kami adalah menyediakan fasilitas yang memadai, khususnya bagi jamaah lansia. Untuk mereka yang akan melakukan lempar jamrah, disediakan kursi roda dan golf car,” ujar Ace kepada medpolindo.com, di Mina,…