BPK RI menemukan permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk. Ditemukan subsidi ini mengalami kelebihan salur karena adanya sistem hybrid. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perbaikan data penerima subsidi pupuk dengan melibatkan sumber data dan data yang berbasis desa.
“Terkait dengan data petani, data luas tanam ini juga menjadi problem pada saat terkait dengan distribusi pupuk. Berkali-kali kami pernah menyampaikan bahwa sumber data itu ada di desa Pak, ada sensus pertanian, ada BPS, ada penyuluh, ada Babinsa. Kita bisa mengintegrasikan sumber daya pemerintah yang berkaitan dengan pendataan untuk membuat satu data tapi yang berbasis desa,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/06/2024).
Permasalahan terkait pendistribusian atau penyaluran pupuk subsidi berawal dari kesalahan data yang tidak valid. Seperti data petani yang ada di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang banyak tidak sesuai dengan data milik petani di KTP, girik maupun sertifikat. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi tidak tepat sasaran.
“Sehingga bisa enggak kita bersama-sama nih melakukan pendataan supaya kita jelas. Sebelum misalnya tadi PT pupuk Indonesia membuat aplikasi baru, sistem apapun tidak akan berjalan dengan baik kalau basis datanya belum beres. Nah Menteri punya instrumen tadi Kepala Desa, penyuluh, Babinsa itu bisa digerakkan,” jelas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.