Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menilai permasalahan anggaran dan penataan organisasi Basarnas dinilai perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting, menurutnya, mengingat Basarnas menjalankan tugas kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Yasti menilai berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas dalam pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah. “Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu,…

Komisi V DPR RI memberikan perhatian atas efisiensi anggaran terhadap Basarnas yang berpotensi berdampak pada operasional Basarnas yang berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa manusia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai dukungan anggaran terhadap lembaga pencarian dan pertolongan harus tetap menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau dan menerima paparan mengenai kondisi operasional Basarnas Yogyakarta di Kantor Basarnas Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Dalam paparan tersebut juga ditemukan adanya keterbatasan anggaran Basarnas Yogyakarta yang berpotensi memengaruhi pemeliharaan peralatan maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. “Ada yang bisa diefisiensi, belanja modal dan lain-lain, Tapi…

Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Menurutnya, persoalan sampah yang terjadi di Batam tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga menjadi salah satu penyebab banjir akibat keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA). Ia menilai persoalan tersebut dapat diubah menjadi peluang apabila mampu menarik investasi di sektor pengelolaan sampah. “Saya mendapat informasi bahwa di Batam itu sekarang ada lebih kurang 30 titik banjir. Tiga puluh titik banjir itu diakibatkan oleh sampah karena lambatnya pengangkutan sampah ke TPA, karena kapasitas…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha. Menurut Ketut, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan. “Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut disampaikan Totok Daryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi kondisi di daerah pemilihannya yang tidak mengalami antrean maupun persoalan distribusi BBM…

Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina dalam menjaga pasokan serta stabilitas…

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal MPR RI dan Sekretaris Jenderal DPD RI di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Ia menjelaskan, realisasi anggaran MPR RI Tahun 2025 mencapai Rp1,132 triliun atau 93,5…

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Aria Bima dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Dalam rapat…

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. “Kita sedang membahas anggaran. Sebenarnya saya ingin diskusi kita mengarah lebih luas daripada sekadar penyerapan anggaran. Kita seharusnya berbicara tentang KPI. Kita berbicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa negara yang lebih baik daripada sekadar hanya berbicara anggarannya,” ujar Deddy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan defisit anggaran sehingga tidak seharusnya sektor pendidikan menjadi pihak yang terdampak melalui penempatan anggaran di bawah skema pembiayaan. “Kenapa pendidikan yang dikorbankan? Padahal ini amanat Undang-Undang Dasar,” tegas Dolfie.…