Penulis: redaksi

Komisi I DPR RI masih mengkaji ketentuan mengenai platform digital media Over-the-Top (OTT) dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam menikmati informasi serta konten audio visual melalui platform digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pembahasan mengenai OTT hingga kini masih berjalan. Karena itu, belum dapat dipastikan secara rinci bentuk pengaturan yang nantinya akan diberlakukan, termasuk mengenai mekanisme pengawasan konten dan iklan. “Terkait pengaturan media over-the-top atau OTT dalam RUU Penyiaran, yang perlu dipahami adalah bahwa pembahasannya masih berjalan dan rumusan normanya masih perlu didalami. Karena itu,…

Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tersebut semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Kamis (20/8/2026). Haeny mengatakan, Komisi VIII kerap menerima aspirasi terkait kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan dukungan melalui program KIP Kuliah. Karena itu, perguruan tinggi dinilai perlu berperan aktif dalam mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan. “Kita…

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi progres pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran MAN IC merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Kementerian Agama dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia. Hal tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke MAN IC Sumedang, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026). Ia menilai kehadiran negara melalui pembangunan madrasah unggulan tersebut penting untuk menjawab tantangan pendidikan generasi muda di tengah perubahan zaman. “Atas nama negara, kita hadir melalui Kementerian Agama. Kita tahu bahwa hari ini, Masya Allah, berat bagi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kegemaran membaca sekaligus memperluas akses literasi masyarakat. Menurutnya, berbagai terobosan tersebut menjadikan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu perpustakaan yang patut menjadi rujukan di Indonesia. “Kami tentu saja selalu men-support dan mendukung kemajuan perpustakaan-perpustakaan, tidak hanya di tingkat provinsi, tidak hanya di kota dan kabupaten, tetapi kami juga berharap perpustakaan sampai di tingkat desa,” ujar Kurniasih usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Kurniasih menyadari penguatan ekosistem perpustakaan membutuhkan dukungan anggaran yang…

Komisi X DPR RI memperjuangkan penguatan anggaran perpustakaan sekaligus kepastian status dan jenjang karier pustakawan sebagai bagian penting dalam memperkuat pembangunan literasi nasional. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dinilai menjadi salah satu faktor utama agar layanan perpustakaan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Menurut Esti, persoalan pustakawan dan keterbatasan anggaran tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi tantangan secara nasional. “Yang pertama, soal pustakawan. Kedua, soal anggaran…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antardaerah yang masih menjadi tantangan dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan setiap daerah. Hal itu disampaikan Cucun saat memberikan orasi ilmiah di hadapan puluhan ribu mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (18/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga menyerap aspirasi dari akademisi dan pelaku pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat meaningful participation dalam proses penyusunan UU Sisdiknas. Cucun mengatakan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka program…

Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sejumlah persoalan klasik, katanya, masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda menjadi petani. “Sebelumnya DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria melalui Rapat Paripurna pada…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir. Menurut Netty, perkembangan pola kerja tersebut menuntut penyesuaian regulasi agar seluruh kelompok pekerja memperoleh kepastian hukum dan pelindungan yang memadai dari negara. “Dunia kerja sudah berubah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak ada kelompok pekerja yang berada di wilayah abu-abu dan kehilangan pelindungan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026). Politisi Fraksi PKS itu menekankan, pekerja gig…

Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak, khususnya korban gempa, dapat dilakukan secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR meminta penjelasan mengenai kondisi terkini serta langkah taktis yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani dampak bencana. “Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing kemudian langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat, kemudian juga…

Komisi VIII DPR RI mengonfirmasi dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada masa persidangan 2026/2027. Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) guna memperbarui tata kelola dana haji nasional. ​Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina jelang mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ​Pembaruan payung hukum pengelolaan keuangan haji ini menjadi langkah krusial setelah Komisi VIII DPR RI menyelesaikan pembahasan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tahun…