Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia. Maka dari itu, ia mengusulkan agar TNI ditempatkan sebagai produsen data dengan akses terbatas dalam sistem satu data nasional. Pasalnya, mekanisme tersebut penting agar data-data tertentu yang berkaitan dengan pertahanan negara tidak dapat diunduh maupun diakses secara bebas oleh publik. “Mungkin saya bisa mengusulkan Pak, karena TNI nantikan akhirnya tidak akan lepas dari sistem satu data. Namun tentunya harapan kami…

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi V mencermati capaian serapan anggaran kedua kementerian. Per 20 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian Desa dan PDT tercatat sebesar 29,91 persen dengan…

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, menjadikannya salah satu program perlindungan sosial terbesar yang pernah dijalankan di Indonesia. Di tengah perluasan cakupan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. Sebagai informasi, penerima manfaat program MBG telah menjangkau 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga berencana memperluas program kepada sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan pangan bergizi setiap hari. Menurut Prabowo, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan…

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa penerbitan PP ini merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA. “Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ujar Presiden di hadapan anggota DPR. Melalui skema…

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Perlu diketahui, momentum penyampaian pidato tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang memiliki makna simbolis untuk memperkuat optimisme dan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, ia menilai situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian…

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi IV membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Kharis menegaskan, Komisi IV bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati sejumlah poin penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memperkuat kinerja sektor pertanian nasional.…

Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi. Ia meminta sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi agenda pendataan rutin 10 tahunan namun benar-benar menjadi instrument strategis untuk membaca ekonomi nasional secara utuh. “Tantangan terbesar bukan hanya mendata sebanyak-banyaknya pelaku usaha, tetapi bagaimana memastikan data yang dikumpulkan menjadi akurat dan terpercaya serta menjadi pendoman untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berihak…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA menjadi dasar Pemerintah Aceh mengusulkan revisi regulasi tersebut. Baleg DPR RI pun saat ini tengah mengoptimalkan pembahasan revisi, termasuk menyesuaikan sejumlah pasal dengan perkembangan kondisi serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Ya, ini kan setelah kita melihat perjalanan hampir 20 tahun, maka kita Pemerintahan Aceh mengusulkan untuk terjadi revisi. Dan alhamdulillah, Baleg sedang mengoptimalkan agar revisi ini dimana ada kendala-kendala…

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menyoroti pentingnya perluasan sosialisasi penyiaran Piala Dunia oleh TVRI dan RRI agar mampu menjangkau masyarakat hingga daerah-daerah kecil. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama TVRI dan RRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurut Samuel, penyiaran Piala Dunia menjadi momentum strategis untuk meningkatkan citra media publik modern sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat di berbagai daerah. Baginya, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat besar, terlebih dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang tampil di level internasional. “Penyiaran Piala Dunia ini merupakan peningkatan citra buat kita dan…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyampaikan catatan penting penyelenggaraan ibadah haji 2026. Beberapa di antaranya berupa potensi penumpukan transportasi jemaah di Makkah hingga persoalan klasik penginapan yang masih padat. Baginya, upaya pengawasan ketat ini harus dilakukan agar pengalaman buruk pada musim haji sebelumnya tidak kembali terulang, terutama saat fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui oleh medpolindo.com di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (18/05/2026). Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa secara umum proses keberangkatan jemaah dari Indonesia menuju Arab Saudi berjalan relatif lancar dan menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun…