Wakil Ketua Badan legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan adanya kelas cukai khusus bagi rokok produksi UMKM, mengingat munculnya produk-produk rokok dalam skala terbatas dan perhatian pemerintah untuk membina dan memberdayakan UMKM. Hal ini dikatakannya usai Baleg DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan petani dan pedagang tembakau serta cengkeh dalam rangka penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis Perkebunan. “Hari ini kategori cukai rokok ada 2, kategori I dan kategori II itu kan ada batasan jumlahnya. Nah itu mahal sekali bagi pelaku usaha kecil menengah. Sebaiknya memang ada klasifikasi lagi, diturunkan lagi. Misalnya kelas III kah, kelas IV kah sehingga itu ada…
Penulis: redaksi
Maraknya perilaku tidak terpuji, bahkan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali jadi sorotan di media sosial dan platform berita. Yang terbaru adalah terungkapnya sindikat produsen narkoba, dimana pelakunya wisman yang menyalahgunakan visa kunjungan wisata. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, masalah sosial di sektor pariwisata ini bisa menjelma jadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berat. Ia mengimbau dengan tegas kepada pihak terkait untuk mengupayakan mitigasi dan proteksi destinasi wisata secara maksimal. “Ini harus menjadi perhatian semua stakeholder Pariwisata. Salah satunya kasus wisatawan jadi bandar narkotika di Bali, dimana ini jadi ironi industri…
Komite I DPD RI menyatakan otonomi daerah saat ini belum mampu hadirkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam kerangka desentralisasi, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta infrastruktur masih jauh dari harapan. Hal itu terungkap dalam Uji Publik RUU tentang Perubahan Kelima UU No. 23/2014 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat “Atas kondisi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 2014,” tutur Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi pada di Padang, Selasa (28/5/2024). Fachrul Razi menerangkan bahwa Uji Publik ini perlu digelar dan diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dan konstruktif terhadap RUU tersebut. Lebih lanjut, ia menambahkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah…
Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di kampus Universitas Gadjah Mada. Dukungan untuk pembahasan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah datang dari Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LLM, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM. “Kami melihat ada urgensi mengenai bagaimana mengelola aset negara/daerah karena kalau membicarakan aset, pasti akan berkaitan dengan keuangan negara, beberapa masalah muncul di daerah ketika didapati keuangan suatu daerah baik, tapi ternyata pengeloaan aset yang kurang baik. Untuk aaset baru, tidak masalah karena jelas perolehan dan pencatatannya, namun yang sering jadi masalah adalah aset lama yang kerap jadi…
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyebut bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk lebih intensif membangun kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel), khususnya di bidang industri pertahanan. Sebab, ia menilai, Korea Selatan merupakan salah satu negara penting yang berperan dalam geopolitik di kawasan Asia. “Kunjungan kali ini ingin mempererat industri pertahanan, kemudian mempertanyakan komitmen dan ingin berkomunikasi lebih dalam tentang sejauh mana komitmen kedua negara untuk melanjutkan industri tersebut,” ujar Nurul ketika ditemui medpolindo.com usai melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi Intelijen Parlemen Korea Selatan (Member of Intelligence Commission of National Assembly Republic of Korea) Lee In-Young di Ruang Delegasi Nusantara III…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima penghargaan Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai Penerapan SPBE Terbaik kategori Lembaga Pemerintahan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. “Saya kira ini adalah salah satu penghargaan yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR itu sudah pada jalur yang benar dan kedepan harus lebih baik lagi. Tadi Bapak Presiden juga berpesan, enggak boleh ada lagi aplikasi yang terlalu banyak, yang penting aplikasi itu bisa memudahkan publik atau masyarakat untuk dapat bisa mengakses,” ujar Indra kepada medpolindo.com seusai…
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan harus ada audit konstruksi di wilayah Cianjur. Hal ini ia sampaikan usai meninjau Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) bersama Bina Marga. “Harus ada audit konstruksi di wilayah2 sekitar cianjur terutama cianjurnya, nah ini kan tidak jauh, tidak lama kemudian kan terjadi longsor jembatan cikeretek, jalan cikeretek, kemudian dilakukan revitalisasi, nah itu sudah selesai kemudian terjadi disini,” ujar Mulyadi usai pertemuan dengan Bina Marga di Toll Bocimi KM 64 (23/5/2024). Mulyadi menyayangkan bahwa saat Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat tiba di lokasi, Bina Marga masih melayangkan 2 opsi untuk Perbaikan Toll Bocimi. “Kami malah…
Standar Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik DPD RI kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Taufik Jatmiko, Kepala Bagian Humas dan Pengaduan, Setjen DPD RI di Ruang Majapahit, Gedung B, Lantai III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). “Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI akan berfokus untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di DPD RI agar kinerja DPD RI dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan memenuhi standar minimal dari pelayanan informasi publik sesuai dengan UU KIP”, jelas Taufik. Anggun Indriyani Pardede, Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan…
Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Aspirasi tersebut diutarakan oleh Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di Ruang Delegasi DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Hadir Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Agustinus Anggaibak, Damianus Katayu…
Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said memimpin kunjungan kerja Banggar ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini juga didampingi oleh Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perbendaharan kementerian keuangan dan Bank Indonesia selaku mitra kerja Banggar serta KBRI di Washington. Muhidin menyebutkan, peran CBO sangat penting dalam membantu kongres AS membuat kebijakan penganggaran yang akurat. “Hal ini selayaknya diadopsi oleh parlemen di Indonesia, sehingga Fungsi anggaran Parlemen Indonesia khususnya di Banggar berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dapat membuat kebijakan yang akurat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (26/5/2024). Politisi Partai Golkar ini…