Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah/ pelajar. Politisi PKS ini menyayangkan terbitnya beleid yang salah satunya mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja usia sekolah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). “(Beleid tersebut) tidak sejalan dengan amanat Pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” tegas dia dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Menurutnya, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah ini sama…

Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan segera pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya agar digitalisasi penyiaran radio bisa dilaksanakan dengan baik. “Sebagai wujud komitmen atas tanggung jawab agar digitalisasi penyiaran radio bisa terlaksana dengan baik, maka Komisi I DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan perubahan pergantian Undang-Undang Penyiaran,” kata Meutya di salah satu diskusi di Jakarta, Kamis, (1/8/2024). Dalam acara yang diadakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tersebut, dia juga menyampaikan komitmen dewan untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada…

Selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular. Charles meminta pemerintah memastikan kebijakan itu tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM. “Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyarankan Mahkamah Agung (MA) membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Hal itu guna memeriksa para hakim yang telah memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. “Ketika vonis bebas itu kan menimbulkan kecaman, kritikan, dan juga kekhawatiran terhadap vonis tersebut. Nah harapan saya mudah-mudahan, maka Mahkamah Agung bisa membentuk Majelis Kehormatan kemudian memeriksa (hakim). Memeriksa hakim itu tentu mendalami,” kata Nasir saat ditemui medpolindo.com usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (31/7/2024). Politisi Fraksi PKS ini menilai dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim merupakan upaya untuk…

Selengkapnya

Komisi III DPR RI mengutuk keras tindakan penganiayaan kepada warga di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Akibat aksi keji mereka, korban tewas dan mobilnya dibakar. “Apa yang dilakukan KKB di Papua itu biadab dan keji. Mereka adalah teroris yang terus melakukan aksi teror dan meresahkan masyarakat!” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Kasus di Yahukimo berawal saat korban yang membawa 15 penumpang orang lainnya hendak pergi ke lokasi pengambilan kayu. Korban bernama Abdul Muzakir merupakan sopir sebuah CV. Saat…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Trimedya yang bertugas sebagai Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Kepri menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kasus TPPO, khususnya untuk tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Tugas kepolisian adalah mengejar DPO dan mengungkap kasus-kasus ini secepatnya,” kata Trimedya kepada medpolindo.com usai pertemuan di Batam, Kepulaun Riau, Kamis (2/8/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi bahwa penanganan TPPO memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk imigrasi, penegak hukum, dan hingga…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani prihatin dengan maraknya kasus diabetes, obesitas, dan gagal ginjal yang belakangan banyak dialami anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk menerapkan pola makan yang sehat pada anak, dan hal itu merupakan tanggung jawab kolaboratif alias tanggung jawab bersama. “Saya prihatin dengan kondisi anak-anak yang terkena penyakit kronis seperti gagal ginjal, diabetes, dan obesitas. Hal ini perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (31/7/2024). Menurut Puan, menerapkan pola makan dan hidup yang sehat kepada anak perlu dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi yang masif, baik kepada orangtua mapun…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengaku prihatin dengan aksi kekerasan yang dilakukan pemilik tempat penitipan anak atau daycare di Harjamukti, Cimanggis, Depok, yang dilakukan terhadap anak usia dua tahun. Ia meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan dan aturan di tempat penitipan anak (TPA). “Anak-anak adalah kehidupan. Mereka berasal dari Tuhan, karenanya tidak ada seorang pun, sekalipun orangtuanya sendiri, yang boleh menyakitinya. Kekerasan pada anak tidak bisa dibiarkan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (1/8/2024). Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut merasa prihatin atas penganiayaan yang diterima Batita (anak umur 1-3 tahun) itu.…

Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengkhawatirkan pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, membuat situasi di Timur Tengah semakin memanas. Pasalnya, tewasnya Ismail Haniyeh dapat mempersulit perwujudan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. “Saya khawatir peristiwa pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini akan membuat situasi di Timur Tengah semakin memanas,” kata Meutya dalam keterangannya kepada media, Rabu (31/7/2024). Dia pun menyayangkan penyerangan yang terus menerus terjadi di Timur Tengah, serta dengan kejadian tewasnya Ismail Haniyeh. “Saya berduka serta menyayangkan terus terjadinya kekerasan dan penyerangan di Timur Tengah,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Meutya pun mendesak semua…

Selengkapnya

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengenang perjuangan Pemimpin Pejuang Palestina, Ismail Haniyeh, yang wafat di Teheran, Iran, bersama dengan pengawalnya. Wafatnya Pemimpin Hamas tersebut disampaikan di laman berita milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Rabu (31/7/2024). Pemicu insiden serangan belum diketahui. IRGC menyatakan, insiden itu tengah diselidiki. Ismail Haniyeh tiba di Teheran, Iran, Selasa (30/7/2024), untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Selain bertemu dengan Pezeshkian, Haniyeh juga sowan menemui Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. “Innalillahi wainnailaihi raajiun. Turut berduka cita atas syahidnya, pemimpin pejuang perlawanan Palestina, Allahyarham Ismail Haniyah. Tak ada perjuangan tanpa…

Selengkapnya