Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya proses transisi yang lancar dalam pemerintahan baru. Terutama dengan pemisahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian: Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. “Kami berharap, dengan adanya perubahan ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan anggaran teralokasi lebih efektif,” jelas Hetifah usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung Nusantara I, Kamis (24/10/2024). Salah satu fokus utama Komisi X adalah menjaga agar anggaran tetap efisien meskipun ada kebutuhan manajemen tambahan dari pemisahan kementerian. “Kami tidak ingin anggaran 2025 banyak terserap…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut Komisi X periode 2024-2029 berkomitmen untuk tetap memperhatikan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar mendapat perhatian lebih dalam aspek pendidikan. Ia mengungkapkan, permasalahan kondisi pendidikan di daerah 3T menjadi hal utama yang dirasakan oleh seluruh Anggota Komisi X lainnya. Ia mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah bagi Komisi X DPR RI mengenai pendidikan tentu masih banyak. Meski demikian, dengan adanya pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi X dapat membantu pengambilan keputusan ke depannya. Mitra kerja terkait yang dapat membantu memberikan hasil riset, di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta BPS. “Kita…
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Hal itu, menurutnya, tercermin dari pidato perdana Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia menilai bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, menurutnya perlu usaha yang sungguh-sungguh dengan komitmen semua pihak. “Sumber daya yang sangat besar yang dimiliki rakyat Indonesia, khususnya sumber daya alam, berkali-kali Beliau menyoroti selama ini pengelolaan anggaran itu kebocorannya bahkan sampai tinggal 30 persen dan kalau itu dihilangkan, artinya tata kelolaannya itu benar-benar baik dan bersih,…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengapresiasi pelaksanaan kuliah umum Magang Di rumah Rakyat yang menjadi tajuk dari program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar di DPR RI yang melibatkan ratusan mahasiswa dari seluruh Indonesia. “Bagus, kegiatan ini sangat bagus menurut saya. Harus lebih banyak lagi moment pembelajaran aktif seperti ini. Saya senang tadi diminta untuk memberika paparan dan ilmu, baik tentang BKSAP, maupun tentang Komisi II yang saya naungi saat ini,” ujar Mardani usai memberikan Kuliah Umum di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Politisi dari fraksi PKS ini melihat antusiasme dari para mahasiswa Magang…
Komisi IX DPR RI menggelar rapat koordinasi pertama mereka bersama Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Masyarakat, Cucu Ahmad Syamsurijal, di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan. Dalam rapat ini Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene didampingi para Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yakni Charles Honoris, M. Yahya Zaini, Putih Sari, dan Nihayatul Wafiroh, ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja komisi dengan visi kesejahteraan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut, Felly menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan Komisi IX dengan arahan Presiden Prabowo, terutama dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. “Ada beberapa poin penting yang menjadi…
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung Pemerintah, dalam hal ini komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang menyatakan akan memberantas mafia tanah di Indonesia. Ia pun mendorong adanya penguatan penegakan hukum untuk menyelesaikan isu mafia tanah. “Kita dukung apa yang jadi keinginan Pak menteri (ATR) untuk membenahi internal dan tata kelola di dalam kementerian sebagai upaya pencegahan terhadap praktik mafia tanah,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (23/102024). Sepanjang tahun 2023, Kementerian ATR/BPN diketahui mengungkap 86 target operasi kasus mafia tanah dengan 159…
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh. Haris menerima audiensi dari DPRD Kota Salatiga. Dalam audiensi tersebut, DPRD Kota Salatiga menyampaikan aspirasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan pengujian materiil (judicial review) terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. Perpres tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah kembali menggunakan Perpres 33 tahun 2020 tentang SHSR sebelum adanya perubahan. Dengan dicabutnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, akan mengubah…
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024-2029 melakukan Rapat Pleno perdana guna membahas sejumlah isu strategis yang menjadi program kerja ke depannya. Di antaranya yang terdekat, yakni mengenai isu Palestina di mana BKSAP berencana akan melakukan kegiatan aksi solidaritas untuk Palestina yang diselenggarakan pada Desember 2024 ini. “BKSAP akan mengadakan (semacam) BKSAP atau Parlemen Indonesia untuk Palestina, kebetulan 29 November itu hari Solidaritas Internasional untuk Palestina. Tapi kita lakukannya di (tanggal) 1 Desember, karena 1 Desember itu hari Minggu, jadinya memudahkan,” ujar Ketua BKSAP Mardani Ali Sera kepada medpolindo.com seusai Rapat Pleno di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan,…
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Wakil Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedisiplinan dan integritas anggota DPR RI dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal itu diungkapkannya usai secara resmi mendapat amanah sebagai salah satu pimpinan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. “Ini adalah pengurus baru untuk lima tahun ke depan, karenanya membawa semangat baru di tubuh MKD. Tentunya fokusnya adalah bertujuan untuk menjaga martabat lembaga legislatif dengan memperketat pengawasan terhadap perilaku anggota DPR,”terang Aboe usai ditetapkan sebagai Wakil Ketua MKD di ruang sidang MKD DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Bersama dengan keempat pimpinan…
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Fathi, semakin mempertegas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai wakil rakyat di Komisi XI yang membidangi ekonomi dan keuangan, Fathi memfokuskan upayanya untuk memastikan UMKM mendapatkan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk kebijakan, akses permodalan, maupun pengembangan kapasitas. Fathi menekankan peran penting UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal dan nasional. “UMKM adalah kunci dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat akar rumput. Kita perlu memberikan perhatian lebih melalui dukungan kebijakan, akses permodalan, serta peningkatan kapasitas,” ungkap Fathi…
