Penulis: redaksi

Menerima banyak laporan terkait pelayanan dan kualitas jalan tol, Komisi V DPR RI berencana melakukan mengetatkan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di jalan tol. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan bahwa SPM Jalan Tol menjadi salah satu indikator apabila akan penyesuaian tarif tol. “SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan. Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol,” ujar Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, jakarta pada Rabu (30/10/2024). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti soal isu kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia mendesak segenap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus turun tangan menangani kepailitan ini. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, ucapnya, maka akan berimbas pada pemutusan kerja terhadap 45.000-50.000 karyawan di Sritex. Tidak hanya itu saja, ia menilai kepailitan Sritex juga akan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri. Perlu diketahui, Sritex merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil terbesar di Indonesia. Dalam satu tahun, dalam kondisi optimal, perusahaan ini bisa memproduksi 1,1 juta bal kain. PT Sritex memiliki jangkauan pasar yang sangat luas,…

Komisi V akan melakukan revisi pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Revisi UU tersebut didasari dengan upaya memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penyedia jasa konstruksi di daerah serta peningkatan pengawasan terhadap setiap proses lelang. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Ketua Komisi V Lasarus menyampaikan bahwa dua alasan tersebut menjadi masalah yang kerap menjadi bahan perdebatan di Komisi V. Pengawasan proses lelang dan perluasan kesempatan kepada penyedia jasa konstruksi di daerah digadang sebagai permasalahan yang pada periode lalu belum bisa terselesaikan oleh Kementerian PUPR. “Komisi V sudah mengajukan kepada Dewan…

Anggota Komisi IX DPR Obet Rumbruren mendorong Pemerintahan Periode 2024-2029 melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa melahirkan kebijakan yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Tanah Papua. Baginya, upaya ini krusial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lewat penyerapan tenaga kerja asli Papua. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Sebab itu, dirinya ingin masyarakat Papua berdaya di tanahnya sendiri. “Kita semua tahu, tanah Papua memiliki sejarah yang panjang bahwa Papua punya banyak kekayaan alam yang dikandung. Seharusnya, masyarakat Papua berhak bekerja. Kami berharap perusahaan besar yang beroperasi…

Anggota Baleg DPR RI Almuzzammil Yusuf berharap Baleg DPR RI periode 2024-2029 saat ini memperhatikan kembali prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Sebab, menurutnya, Baleg DPR RI periode lalu kerap menyusun RUU dalam waktu singkat, salah satunya RUU Pilkada. “Saya harus jujur katakan dalam periode Baleg kita kemarin ada undang-undang yang (dibahas hanya) tiga hari, seminggu, satu hari,” kata Almuzammil dalam rapat pleno Baleg DPR RI evaluasi Prolegnas RUU tahun 2020-2024 kepada media di Jakarta, Senin (28/10/2024). Politisi Fraksi PKS ini menyebut, Baleg dan pemerintah saat itu menyepakati pembahasan tingkat pertama RUU Pilkada dalam waktu kurang dari 12 jam. Dampaknya, tidak…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai kondisi undang-undang di Indonesia ini mirip disebut dengan istilah hyper-regulation. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Situasi tersebut, menurut Doli, juga berdasarkan hasil rapat dengan Anggota Baleg lainnya baru-baru ini. Maka dari itu, ia mengungkapkan, Baleg DPR RI akan mendalami terkait hyper regulation tersebut. Ia menegaskan, terlepas dari hal itu, yang terpenting dari suatu aturan adalah penegakan hukum (law enforcement). “Nah, tentu kami ingin mendalami hyper-regulation itu buat satu negara bagus apa tidak, ya kan? Atau kemudian kalau memang bagus berarti lebih banyak…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkumpulan tidak bisa menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pasalnya, jika UU Ormas dihapus, ia menilai seperti mencabut ‘akar demokrasi’ dari masyarakat Indonesia. Sebab itu, dibandingkan menghapus, menurutnya, RUU Perkumpulan akan lebih baik tetap hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya UU Ormas. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Saya kira, Undang-Undang Ormas ini tidak bisa digantikan…

Di era digital yang penuh tantangan, penguatan keamanan siber dan pemberantasan judi online menjadi prioritas utama Pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menyuarakan dukungan penuh atas langkah-langkah strategis Kemenko Polkam di bawah pimpinan Budi Gunawan, dalam upaya menangani isu-isu ini. Okta menyoroti urgensi penguatan pertahanan siber dan sinergi lintas lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital. Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Kemenko Polkam merupakan langkah tepat di tengah meningkatnya serangan siber yang tidak hanya mengancam data pemerintah, tetapi juga masyarakat. “Keamanan siber bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Serangan siber mengancam infrastruktur digital dan kepercayaan publik…

Kasus kekerasan terhadap guru semakin marak dilaporkan oleh orang tua murid. Terbaru kasus guru honorer bernama Supriyani yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan terhadap siswa yang merupakan anak seorang polisi di Polsek Baito Sulawesi Selatan. Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang menarik perhatian publik. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merasa prihatin atas kejadian itu. Ia menilai berbagai penyebab meningkatnya kekerasan terhadap guru. Menurutnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru terus menurun. Ditambah lagi masalah disiplin siswa, kesehatan mental, dan tekanan akademis dan sosial yang tidak tertangani dengan baik juga menjadi penyebab. Hetifah juga menyoroti dampak negatif…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan pentingnya misi penyelamatan yang menitikberatkan pada nasib puluhan ribu pekerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka di perusahaan ini. “DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha dalam rilis yang diterima medpolindo.com, Rabu (30/10/2024). Sritex, yang merupakan salah…