Penulis: redaksi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar pembahasan bersama Badan Keahlian DPR (BKD) untuk mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan subsidi listrik dan pupuk. Ketua BAKN, Andreas Eddy Susetyo, menyatakan bahwa tujuan utama pembahasan ini adalah memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran dan efisien bagi masyarakat. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2024 serta temuan BPK terhadap OJK dari tahun sebelumnya. “Kita tengah membahas ini karena subsidi ini menyangkut tata kelola yang berdampak besar bagi masyarakat,” ujar Andreas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Andreas menyoroti bahwa meskipun…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti kasus pemerkosaan yang menimpa dua kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini kembali menegaskan urgensi penegakan hukum yang tegas dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak dan perempuan. Selly menekankan bahwa kasus seperti yang dialami kakak beradik tersebut bukanlah insiden pertama. “Banyak perempuan dan anak di Indonesia menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan, namun tidak berani melapor,” ujarnya kepada medpolindo.com, Senin (4/11/2024). Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Pelaku terbanyak adalah mantan pacar (550 kasus), disusul pacar (462 kasus), dan suami (174 kasus).…

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang selama ini menuai kontroversi. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa putusan MK tersebut merupakan jawaban atas harapan jutaan pekerja. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka,” ujar Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2024). Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian besar permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh pada 31…

Dalam rapat perdana Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian terkait penjelasan rencana program kerja prioritas Menteri Pertanian di 2025, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menekankan pentingnya segera diadakan Focus Group Discussion (FGD) guna membedah terkait rencana strategis Menteri Pertanian dalam merealisasikan cita-cita Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan. ”Mumpung ini di masa awal pemerintahan, sekaligus juga akan mengawali anggaran di 2025, maka PKS mengusulkan agar segera ada FGD yang akan membedah Terkait dengan Renstra dari Kementerian Pertanian dalam rangka merealisasikan cita-cita Presiden menuju swasembada pangan antara kalau tidak salah 4-5 tahun, atau bahkan 3-4 tahun, mohon dikoreksi kalau salah,” kata Slamet…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya proses naturalisasi atlet sepak bola atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel. Menurutnya, langkah ini sangat mendesak guna meningkatkan performa dan daya saing Timnas Indonesia di kancah internasional, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia dan berbagai turnamen besar di Asia. “Naturalisasi pemain ini penting untuk memperkuat Timnas Indonesia di berbagai kompetisi besar pada tahun 2024 dan 2025, terutama menjelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November mendatang,” ungkap Hetifah melalui rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Senin (4/11/2024). Pada bulan Maret 2025, lanjut Hetifah, Indonesia juga akan…

Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Kerja perdana dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyoroti tentang keberadaan warga asing yang berada di Indonesia dan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperketat pengawasan terhadap warga asing tersebut. “Saya cuma ingin menyoroti tentang warga negara asing dimana kita berharap keberadaan dan kegiatan warga asing ini agar lebih diperjelas dan diperketat. Karena apa? kita ingin juga kebetulan Komisi XIII ini berada juga dengan Mitra dengan BNPT tentunya harapan kita kegiatan orang asing ini benar-benar berdasarkan tupoksi dan ada manfaat juga untuk Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti saat mengikuti Rapat…

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu mengabulkan sebagian permohonan uji materil Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya. Hal itu disampaikan dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Menanggapi itu, akan mempelajari terlebih dulu putusan tersebut. “Kami pelajari dulu ya putusan MK. Sekaligus koordinasi dengan pemerintah. Prinsipnya, kita akan sesuaikan segera,” kata Wakil Ketua Baleg Iman Syukri kepada wartawan beberapa waktu lalu. Iman lalu berbicara peluang RUU Ketenagakerjaan masuk ke daftar Prolegnas. Menurutnya, hal itu memungkinkan terjadi jika pemerintah telah siap. “Nunggu kesiapan pemerintah karena yang nyusun…

Ruang rapat Komisi VIII DPR RI penuh semangat ketika Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Agenda yang dibahas kali ini adalah pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh KPAI. Marwan Dasopang memulai rapat dengan menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran KPAI. Hingga Oktober 2024, realisasi anggaran mencapai Rp10,5 miliar atau 73,64% dari total pagu sebesar Rp14,26 miliar. Meski sudah mencapai angka yang cukup signifikan, Komisi VIII mendorong KPAI untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran agar dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif kepada…

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan dirinya tidak terkejut dengan dugaan keterlibatan ASN dalam kasus judi online. Ia mengaku telah lama memperingatkan adanya oknum di Kementerian Kominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) yang terlibat, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Menkominfo periode lalu, Budi Arie Setiadi. “Saat itu, saya sudah identifikasi kemungkinan keterlibatan ASN atau pegawai Kominfo, tapi tidak mendapat perhatian dari Menteri Budi Arie,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Menurut TB Hasanuddin, Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir situs judi online, sehingga dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas tersebut sangat disayangkan. Ia mengungkapkan bahwa saat…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pandangan tentang keputusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurutnya, Keputusan MK tersebut tentu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Pihaknya, juga menyatakan siap menindaklanjuti putusan MK yang mengamanatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan. “Apa yang menjadi keputusan MK atas putusan UU Cipta Kerja tentu mendapatkan perhatian. Kami juga menunggu arahan dari pimpinan DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024). Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengamanatkan…