Penulis: redaksi

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bersama Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghasilkan dua butir rekomendasi. “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan ICJR untuk memasukkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Narkotika, yang merupakan RUU carry over, ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, serta usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2024–2029,” ujar Habiburokhman saat membacakan butir pertama rekomendasi dalam RDPU di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam butir rekomendasi kedua, politisi…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengingatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan agar serius memperhatikan mitigasi terhadap daerah-daerah rawan konflik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki 96 titik rawan yang harus diwaspadai berdasarkan pengalaman terdahulu. “Nah, Sumatera Utara ini juga salah satu tempat yang kita dengar agak cukup keras, ya, persaingan di bawahnya. Maka, perlu kita ingatkan kembali kepada para penyelenggara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Komisi II tentunya harus menggunakan peran pemerintah yang sudah ada, seperti misalnya dari kepolisian,…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Sumatera Utara (Sumut) sudah berjalan baik dari segi tahapan persiapan, sesuai dengan perencanaan. Namun, Komisi II DPR mengingatkan bahwa penyelenggara harus tetap waspada karena telah memasuki tahapan-tahapan akhir yang berpotensi menimbulkan konflik. “Karena sudah masuk masa kampanye, semua energi akan terkumpul di situ, dan ada potensi konflik sosial, misalnya muncul hate speech, black campaign, dan segala macam yang pasti makin intensif terjadi. Hal seperti ini harus kita waspadai bersama,” ungkap Doli usai mengikuti Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR untuk meninjau kesiapan Pilkada Serentak di Kantor…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan agar proses pembuatan undang-undang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa kunjungan ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang Prolegnas RUU Prioritas 2025 dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. “Baleg terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat, agar setiap RUU yang disusun mencerminkan kebutuhan rakyat,” ujarnya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11/2024).…

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan utang para petani, nelayan dan UMKM di Perbankan. Penghapusan utang ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah ini mendapat respon positif dari senayan. Satu di antara yang memberi apresiasi adalah Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief. Ia menilai keputusan ini diyakini bakal mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. “Keputusan presiden ini harus kita apresiasi dan dukung karena saat ini terjadi kelesuan ekonomi. Semua sektor merasakannya saat ini. Baik sektor industri atau UMKM. Suka tidak suka daya beli berkurang karena minimnya uang yang berputar saat ini. Dengan…

Pemerintah berwacana akan mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti di era Presiden Soeharto. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog seperti di Era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini. “Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras gitu. Kenapa kita nggak tinggal nyontek aja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek usai Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertanian…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan sejumlah kebijakan yang mesti dijalankan Kementan selama satu periode. Hal itu disampaikannya ketika memimpin rapat perdana dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka membahas program kerja prioritas 2025 bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman serta jajarannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). “Karena tidak hanya sebagai sumber pemenuhan pangan, namun berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tujuan akhirnya untuk menyejahterakan rakyat melalui kemandirian pangan,” kata perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek ini. Di masa depan, lanjutnya, Titiek berharap agar Kementan benar-benar fokus dalam pengembangan pertanian di…

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kinerja Bulog sejauh ini tidak sesuai dengan visi Bulog. Menurutnya, Bulog dibentuk menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Karena itu, tegasnya, banyak aspek yang harus diperbaiki sebagai prioritas kinerja bulog ke depan. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Jajaran Direksi Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (05/11/2024). “Kinerja Bulog telah menegasikan visi tersebut sebab jika dilihat dari ketersediaan pangan maka faktanya kita temukan realisasi impor beras 2024 totalnya telah mencapai 2,9 juta ton,” ucap Johan dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Johan menegaskan…

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resminya, dimana ia menegaskan bahwa UU Tapera adalah wujud konkret pemenuhan amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Menurut Abdullah, UU Tapera bertujuan menyediakan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau, sebagai solusi untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi persoalan serius. “Negara hadir melalui UU Tapera untuk menjamin bahwa kebutuhan perumahan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Abdullah di…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan akhir-akhir ini masalah dunia pendidikan begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga menyebabkan produk sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. “Pecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian ini saya yakin keputusan yang tepat untuk menjawab segala masalah dalam dunia pendidikan belakangan ini. Apalagi, tiga menteri yang baru saya yakin merupakan orang yang tepat untuk mengisi pos-pos tersebut,” tuturnya dalam wawancara kepada medpolindo.com, di Gedung Parlemen, Rabu (6/11/2024). Ia menilai problematika tentang pendidikan, seperti yang selama ini dikeluhkan, yakni bagaimana kehadiran negara untuk bisa mengatasi terhadap persoalan tentang pendidikan yang ada.…