Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, sebagai Tim Kuasa DPR RI, memberikan keterangan resmi di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Permohonan ini diajukan oleh Koalisi untuk Netralitas ASN yang khawatir terhadap kemungkinan tergerusnya independensi dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam sistem birokrasi Indonesia. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (7/11/2024), Nasir Djamil menegaskan bahwa UU ASN merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan profesional. DPR RI memastikan bahwa penghapusan Komisi Aparatur Sipil…

Komisi II DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 17 kabupaten/kota pada 2024. Besarnya anggaran ini dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada, terutama karena wilayah Sultra didominasi daerah kepulauan. “Kami melihat bahwa Penjabat (Pj) Gubernur sangat rinci dan detail dalam menyampaikan alokasi anggaran yang cukup besar, bahkan melebihi daerah lain. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—terhadap pelaksanaan Pilkada. Selain itu, persiapan lainnya seperti distribusi logistik, pengecekan TPS, hingga pengiriman logistik ke daerah terpencil juga sudah dipersiapkan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, untuk membahas tindak lanjut rencana peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. “Tadi kami membahas isu-isu yang menjadi tugas Komisi X DPR, yaitu bidang olahraga dan pendidikan, serta program pemerintah yang baru,” tutur Hetifah dalam wawancara dengan Parlementaria di Ruang Pimpinan Komisi X DPR RI, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Hetifah menjelaskan bahwa Komisi X pada prinsipnya membuka komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, didasarkan pada saling menghargai dan menghormati. Ia menyebutkan bahwa sejauh ini sudah banyak kerja sama antara Indonesia…

Komisi XII DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI guna mempersiapkan pendalaman isu-isu strategis terkait ESDM, lingkungan hidup, dan investasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa BK DPR RI adalah bagian yang terintegrasi dengan setiap kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi XII DPR RI. Setiap kajian yang disampaikan, imbuhnya, akan menjadi modal krusial untuk setiap agenda Komisi XII DPR bersama mitra kerja terkait. Sebab itu, dirinya menekankan BK DPR harus turut mengawal setiap kebijakan yang diusahakan sekaligus diperjuangkan Komisi XII DPR. “Hak legislasi itu berada di…

Anggota Komisi VI DPR RI Ghufron mendukung penuh penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2025. Walaupun begitu, dirinya mengingatkan agar dukungan ini diiringi dengan perencanaan yang matang sekaligus diiringi dengan tekad yang kuat dari para pimpinan BPKS. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/11/2024). Ia pun menilai pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp75 miliar, tidak akan cukup membangun Sabang menjadi kawasan pusat perdagangan sekaligus pelabuhan yang strategis. Sebab itu, ia mendorong adanya penambahan anggaran yang…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sumail Abdullah, mengungkapkan bahwa kunjungan ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, serta kelompok profesional. “Kami hadir untuk mendengarkan langsung masukan terkait penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2025. Harapannya, kunjungan ini dapat meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan regulasi yang akan kami bentuk,” ujarnya di sela-sela mengikuti rapat dengan Pj Gubernur dan jajaran pemerintah serta masyarakat di Kantor Pemprov Jatim, Surabaya, Rabu (6/11/2024). Sumail menjelaskan bahwa salah satu tujuan kunjungan ini adalah agar regulasi yang disusun oleh Baleg dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Kami ingin memastikan…

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya mempertahankan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur aspek perjanjian asuransi. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/11/2024), Sarifuddin menekankan bahwa aturan asuransi dalam KUHD tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. “KUHD tidak hanya melindungi tertanggung, tetapi juga memastikan agar penanggung dapat mengelola risiko dengan adil dan transparan. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin keseimbangan dalam perjanjian asuransi,” tutur Sarifuddin dalam sidang pengujian materiil terhadap Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHD, yang saat ini…

Suasana ruang rapat Komisi XII di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, terasa dinamis pada Rabu pagi ketika Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai mitra kerja. Rapat ini, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menyoroti agenda lingkungan hidup untuk tahun 2025, terutama soal pengendalian pencemaran, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), serta strategi pengelolaan sampah. Dalam pembukaannya, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2024. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras Kementerian, terutama dalam upaya pengendalian…

Komisi III DPR RI menyoroti penangkapan Tiktoker Gunawan alias Sadbor karena diduga mempromosikan judi online (judol). Penegak hukum diharapkan bisa bersikap adil dalam menangani kasus ini, mengingat banyak public figure lainnya yang juga diduga terlibat dalam promosi judi online. “Penegakan hukum harus adil, termasuk terhadap public figure yang terlibat dalam aktivitas judi online. Banyak artis, influencer, dan selebgram yang kemarin sempat diperiksa, tapi kasusnya tidak jelas,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbeleka, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Kamis (7/11/2024). Sebagaimana diketahui, Gunawan Sadbor, warga Sukabumi, ditangkap oleh Polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perjudian online, dengan ancaman hukuman 10…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadi “macan ompong” dalam upaya memberantas praktik pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Ia mendorong pemerintah agar melarang perusahaan atau platform media sosial menerima iklan yang berkaitan dengan pinjol dan judol secara tegas. “Pemerintah bisa berkolaborasi dengan pemilik platform media sosial agar pinjol dan judol tidak diberi ruang untuk menaruh iklan,” ujar Mufti Anam dalam keterangan resminya yang diterima medpolindo.com, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Masalah pinjol dan judol memang saling berkaitan, karena diketahui banyak korban judol yang membayar utang judinya dengan memanfaatkan pinjol. Bahkan, PPATK sudah memblokir sekitar 5.000…