Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti rencana penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melalui intervensi pemerintah, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Herman menekankan bahwa keinginan presiden untuk menyelamatkan sekitar 50.000 karyawan Sritex merupakan langkah penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan realistis. “Keinginan Pak Presiden untuk menyelamatkan karyawan yang besar jumlahnya ini tentu harus dibahas secara mendalam dan seksama. Selain itu, diperlukan pola penyelamatan yang benar-benar transparan sehingga tujuan tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan aspek lain,” ujar Herman dalam rapat di Gedung…

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyambut baik rencana Pemerintah yang akan memberikan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun di tahun 2025 nanti. Meski begitu, ia mengingatkan agar semua fasilitas kesehatan (faskes) sudah siap termasuk di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan). “Pada dasarnya kami melihat program ini positif ya. Tapi Pemerintah harus memperhatikan dan mengatasi disparitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pelosok yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan,” kata Arzeti dalam keterangan tertulisnya yang diterima medpolindo.c, Selasa (5/11/2024).  Seperti diketahui, ide program skrining kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi rakyat yang sedang…

Selengkapnya

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya memperkuat pelindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para pencipta. Wakil Ketua Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta. Menurutnya, revisi tersebut bertujuan untuk mengadaptasikan kebijakan hukum hak cipta agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan pelindungan yang lebih maksimal bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. “Revisi UU hak cipta menjadi perhatian Baleg mudah-mudahan kita bisa respon dengan baik semoga UU hak cipta itu menjadi pas karena…

Selengkapnya

Sejak awal tahun hingga Oktober 2024, hampir 60 ribu pekerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak adanya regulasi yang dapat menguntungkan semua pihak. “60 ribu bukan angka yang sedikit. Ini sangat memprihatinkan. Sistem dan regulasi perlu diperbaiki agar jelas dan saling menguntungkan. Di tengah badai PHK ini, kita butuh solusi yang adil bagi semua,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024). Cucun menekankan, situasi PHK ini seharusnya menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mendorong daerah-daerah agar menerapkan sistem peringatan dini untuk…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendidikan bagi anak-anak serta generasi muda dalam melindungi diri dari kekerasan seksual. Pernyataan ini disampaikan Selly menanggapi kasus pemerkosaan kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh 13 pria tetangganya. Selly, yang juga mantan Wakil Bupati Cirebon, menekankan bahwa sosialisasi perlindungan diri bisa bekerja sama dengan lingkungan pendidikan. “Agar anak-anak memahami pentingnya menjaga diri. Ini berlaku untuk anak perempuan dan laki-laki karena kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja,” ujarnya kepada medpolindo.com, Senin (4/11/2024). Selly menyoroti pentingnya sosialisasi yang maksimal untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Program ini diharapkan…

Selengkapnya

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar pembahasan bersama Badan Keahlian DPR (BKD) untuk mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan subsidi listrik dan pupuk. Ketua BAKN, Andreas Eddy Susetyo, menyatakan bahwa tujuan utama pembahasan ini adalah memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran dan efisien bagi masyarakat. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2024 serta temuan BPK terhadap OJK dari tahun sebelumnya. “Kita tengah membahas ini karena subsidi ini menyangkut tata kelola yang berdampak besar bagi masyarakat,” ujar Andreas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Andreas menyoroti bahwa meskipun…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti kasus pemerkosaan yang menimpa dua kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini kembali menegaskan urgensi penegakan hukum yang tegas dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak dan perempuan. Selly menekankan bahwa kasus seperti yang dialami kakak beradik tersebut bukanlah insiden pertama. “Banyak perempuan dan anak di Indonesia menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan, namun tidak berani melapor,” ujarnya kepada medpolindo.com, Senin (4/11/2024). Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Pelaku terbanyak adalah mantan pacar (550 kasus), disusul pacar (462 kasus), dan suami (174 kasus).…

Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang selama ini menuai kontroversi. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa putusan MK tersebut merupakan jawaban atas harapan jutaan pekerja. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka,” ujar Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2024). Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian besar permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh pada 31…

Selengkapnya

Dalam rapat perdana Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian terkait penjelasan rencana program kerja prioritas Menteri Pertanian di 2025, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menekankan pentingnya segera diadakan Focus Group Discussion (FGD) guna membedah terkait rencana strategis Menteri Pertanian dalam merealisasikan cita-cita Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan. ”Mumpung ini di masa awal pemerintahan, sekaligus juga akan mengawali anggaran di 2025, maka PKS mengusulkan agar segera ada FGD yang akan membedah Terkait dengan Renstra dari Kementerian Pertanian dalam rangka merealisasikan cita-cita Presiden menuju swasembada pangan antara kalau tidak salah 4-5 tahun, atau bahkan 3-4 tahun, mohon dikoreksi kalau salah,” kata Slamet…

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya proses naturalisasi atlet sepak bola atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel. Menurutnya, langkah ini sangat mendesak guna meningkatkan performa dan daya saing Timnas Indonesia di kancah internasional, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia dan berbagai turnamen besar di Asia. “Naturalisasi pemain ini penting untuk memperkuat Timnas Indonesia di berbagai kompetisi besar pada tahun 2024 dan 2025, terutama menjelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November mendatang,” ungkap Hetifah melalui rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Senin (4/11/2024). Pada bulan Maret 2025, lanjut Hetifah, Indonesia juga akan…

Selengkapnya