Penulis: redaksi

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mendukung revisi Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Dia meminta pemerintah memfasilitasi filantropi yang sekarang berkembang pesat dengan regulasi yang tepat. Ia memperkirakan ada banyak pasal yang perlu direvisi dan ditambahkan karena isi undang-undang PUB sangat singkat dan sudah ketinggalan zaman. “Kita perlu regulasi yang bisa menjamin hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui kegiatan menyumbang. Pada saat yang sama regulasi tersebut juga bisa mencegah penyalahgunaan sumbangan,” ujarnya kepada media di Jakarta, Rabu (6/11/2024). “Kita juga perlu mengantisipasi dan mendukung perkembangan filantropi di era digital yang sama sekali belum…

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menilai positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang petani, nelayan dan UMKM. Apalagi selama ini, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan tidak mudah bagi para petani, nelayan dan UMKM untuk mendapatkan akses kredit perbankan. “Diharapkan langkah ini bisa mendorong usaha dan produktivitas petani, nelayan dan UMKM guna mendukung target swasembada pangan, sehingga bisa mewujudkan pembangunan dan ekonomi RI,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangan kepada media beberapa waktu lalu. Namun demikian, tegasnya, rencana pemutihan utang ini harus dilaksanakan dan diawasi dengan baik agar tidak terjadi moral hazard dan tepat sasaran. Ia menambahkan, sebagian besar petani…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti meminta Kementerian Transmigrasi agar bisa memaksimalkan penggunaan anggarannya. Hal ini disampaikannya di dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11/2024). Novita menilai Kementrans memiliki peran penting dalam merealisasikan pemerataan di Indonesia. “Ini adalah rapat kedua setelah perkenalan pertama, tidak bisa dipungkiri ini juga salah satu Kementerian yang penting di Indonesia di mana banyak masyarakat dari daerah yang padat penduduk, diperlukan untuk dilakukannya transmigrasi agar adanya pemerataan,” ujar Novita di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024 Politisi Fraksi Gerindra ini lantas menyoroti terbatasnya anggaran Kementerian…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan. Firman mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran terus bertambah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024). “Kami Komisi IV yang paling lama di sini merasa gagal setiap ganti menteri visi misinya swasembada pangan untuk kedaulatan pangan. Dari anggaran sekian triliun menjadi sekian triliun (anggaran naik) tapi target itu tidak pernah tercapai,” ujarnya. Firman menilai target tersebut tidak tercapai lantaran adanya kesalahan dalam sistem yang digunakan. Politisi…

Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengungkapkan dirinya mendapat laporan bahwa banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil. “Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar,” kata Hanan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendukungan penuh program swasembada pangan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tetap memerlukan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan keberhasilannya. Alex mulanya mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang mengangkat isu swasembada pangan saat pelantikan, tetapi ia mengingatkan pentingnya klarifikasi terkait swasembada pangan, khususnya beras. Karena berdasarkan rapat terakhir yang digelar bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, paparannya lebih fokus pada cetak sawah. “Ibu Megawati mengajarkan dan menginstruksikan seluruh kader PDIP itu menanam 10 tanaman pangan di luar beras padi. Jadi, ada 10 tanaman yang wajib ditanam…

Anggota Baleg DPR RI Muhammad Kholid, mendesak agar DPR RI membuat regulasi yang menjiwai nasionalisme ekonomi yang diwariskan Wapres RI pertama, Bung Hatta. Hal itu disampaikannya dalam rangka merespons pailitnya perusahaan tekstil raksasa Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). “Kita harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan industri tekstil kita. Sritex sudah jadi korbannya. Nasionalisme Ekonomi yang diwariskan oleh Bung Hatta harus kembali pada periode ini dan terwujud di regulasi dan UU. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Politisi Fraksi PKS ini memaparkan bahwa saat ini lanskap ekonomi…

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sempat bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terkait program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 yang tengah disusun. Baleg DPR RI meminta pemerintah untuk mendeskripsikan tujuan yang krusial untuk lima tahun ke depan. “Kami kebetulan kemarin sudah ketemu juga dengan Menkum secara informal, waktu Pak Menkum datang ke acara di Komisi XIII karena beliau mantan pimpinan di Baleg mampir ke tempat kami, pimpinan waktu itu,” kata Doli kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Doli merinci, permintaan Baleg kepada pemerintah terkait dengan tujuan bangsa selama lima tahun ke depan.…

Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet untuk UMKM, petani, dan nelayan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November 2024. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata yang membela dan memperkuat rakyat kecil. Alqassam Kasuba sapaan akrabnya menyambut baik langkah presiden yang mendengar aspirasi masyarakat. “Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada para produsen pangan kita, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menghapus utang macet di sektor ini jelas meringankan beban mereka dan membuka peluang untuk bangkit lebih kuat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang…

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus menyoroti maraknya kasus judi online (judol) yang baru-baru ini menyeret keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menurutnya, judol kini sudah menjadi seperti ‘wabah’ yang mengancam tatanan sosial di masyarakat. Untuk itu, ia pun mendorong keseriusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan praktek ilegal tersebut. “Saya katakan tadi (judol) sudah menjadi wabah penyakit. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini,” kata Stevano dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan PPATK di Gedung Nusantara…