Penulis: redaksi

Pemerintah berwacana akan mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti di era Presiden Soeharto. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog seperti di Era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini. “Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras gitu. Kenapa kita nggak tinggal nyontek aja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek usai Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertanian…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan sejumlah kebijakan yang mesti dijalankan Kementan selama satu periode. Hal itu disampaikannya ketika memimpin rapat perdana dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka membahas program kerja prioritas 2025 bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman serta jajarannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). “Karena tidak hanya sebagai sumber pemenuhan pangan, namun berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tujuan akhirnya untuk menyejahterakan rakyat melalui kemandirian pangan,” kata perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek ini. Di masa depan, lanjutnya, Titiek berharap agar Kementan benar-benar fokus dalam pengembangan pertanian di…

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kinerja Bulog sejauh ini tidak sesuai dengan visi Bulog. Menurutnya, Bulog dibentuk menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Karena itu, tegasnya, banyak aspek yang harus diperbaiki sebagai prioritas kinerja bulog ke depan. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Jajaran Direksi Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (05/11/2024). “Kinerja Bulog telah menegasikan visi tersebut sebab jika dilihat dari ketersediaan pangan maka faktanya kita temukan realisasi impor beras 2024 totalnya telah mencapai 2,9 juta ton,” ucap Johan dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Johan menegaskan…

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resminya, dimana ia menegaskan bahwa UU Tapera adalah wujud konkret pemenuhan amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Menurut Abdullah, UU Tapera bertujuan menyediakan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau, sebagai solusi untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi persoalan serius. “Negara hadir melalui UU Tapera untuk menjamin bahwa kebutuhan perumahan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Abdullah di…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan akhir-akhir ini masalah dunia pendidikan begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga menyebabkan produk sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. “Pecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian ini saya yakin keputusan yang tepat untuk menjawab segala masalah dalam dunia pendidikan belakangan ini. Apalagi, tiga menteri yang baru saya yakin merupakan orang yang tepat untuk mengisi pos-pos tersebut,” tuturnya dalam wawancara kepada medpolindo.com, di Gedung Parlemen, Rabu (6/11/2024). Ia menilai problematika tentang pendidikan, seperti yang selama ini dikeluhkan, yakni bagaimana kehadiran negara untuk bisa mengatasi terhadap persoalan tentang pendidikan yang ada.…

Pada periode pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kini dipecah menjadi dua kementerian yang terpisah. Menyoroti hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini berharap kebijakan ini bisa menghilangkan stigma yang melekat pada koperasi di Indonesia. Usaha ini, tegasnya, harus dilakukan sebab koperasi bukan hanya sebagai wadah untuk sekadar aktivitas simpan pinjam saja. Melainkan, ia menekankan koperasi harus menjadi kekuatan agregasi ekonomi negara yang dioperasikan demi kepentingan rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,…

Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkapkan pihaknya kini terus menunggu program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, terkait penyelesaian masalah over capacity alias kelebihan kapasitas. Dimana kondisi saat ini hampir 100% lapas ataupun rutan di seluruh Indonesia mengalaminya. ”Kita berharap ada kebijakan kebijakan yang progresif dari Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan untuk menangani ini. Apakah terkait dengan restorative justice Atau terkait dengan pembangunan lapas baru atau ada program program berlian yang bisa menuntaskan kendala ini pastinya Komisi XIII DPR RI mendukung itu,” kata Sugiat saat ditemui medpolindo.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Berdasarkan paparan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam…

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Transmigrasi RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan Menteri Transmigrasi untuk memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah lama terabaikan dan melakukan transmigrasi lokal sebelum mempertimbangkan untuk membawa transmigran dari luar daerah. Lasarus menyampaikan, kawasan transmigrasi yang sudah lama tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah perlu segera direvitalisasi. Menurutnya, kondisi terbengkalainya kawasan transmigrasi yang telah ada menunjukkan bahwa banyak transmigran yang akhirnya kembali ke daerah asal atau bisa juga lantaran lemahnya dukungan pemerintah. “Kita lebih baik merevitalisasi dulu kawasan transmigrasi…

Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mengusulkan agar model transmigrasi didesain dengan pendekatan berbasis kemampuan atau keterampilan. Menurutnya, model transmigrasi yang sudah ada harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah yang akan dikembangkan. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Transmigrasi RI pada Selasa (5/11/2024), Fadholi mengungkapkan saat ini banyak orang yang memiliki keterampilan, tetapi terbatas oleh akses lahan. Oleh karena itu, ia menyarankan transmigrasi yang tidak hanya memindahkan orang, tetapi juga memastikan mereka memiliki keahlian yang bermanfaat bagi daerah yang dituju. Misalnya, pembukaan bengkel atau keahlian dalam bidang lain yang relevan dengan kebutuhan daerah tersebut. “Sekarang perlu…

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyampaikan beberapa catatan penting mengenai peran perguruan tinggi dan penelitian untuk mendukung program pemerintah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah, terutama dalam mengoptimalkan hasil riset yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nasional. Selaras dengan semangat Komisi X DPR, ia mendukung digelarnya rapat dengan mitra-mitra terkait untuk membahas sejumlah isu strategis pendidikan dan riset, termasuk peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia pun berharap setiap aspirasi dari para akademisi bisa disampaikan dan diterapkan dengan baik oleh kementerian tersebut. Demikian hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI…