Penulis: redaksi

Pertamina telah melalui fase sosialisasi penggunaan pemindai kode respons cepat (QR Code) untuk pembelian Pertalite, dan saat ini telah berada di fase uji coba di beberapa kota. Walakin, Anggota Komisi XII Mulyadi menilai penggunaan QR Code ini tidak efektif, baik untuk pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun untuk Pertamina sendiri. “Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan. Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” ucap Mulyadi kepada medpolindo.com…

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memberdayakan ormas yang selama ini telah berkontribusi besar pada pembangunan sosial. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik oleh publik, terutama terkait dampak potensial terhadap lingkungan, transparansi, dan independensi ormas. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil memandang pemberian izin tambang kepada ormas bisa menjadi mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendongkrak pembangunan bangsa. Kebijakan ini, menurutnya, bisa membuka peluang bagi ormas untuk lebih mandiri secara finansial, sehingga dapat memperkuat peran sosial di…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Conference of the Parties ke-29 (COP-29) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang turut hadir menyampaikan komitmen dan langkah strategis yang bisa dilakukan dunia global dalam mewujudkan adaptasi iklim. “Kami mengajak insan parlemen global melakukan beberapa langkah dalam kerangka adaptasi iklim,” kata Rahayu Saraswati dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (18/11/2024). Konferensi COP yang diselenggarakan setahun sekali ini menjadi perhelatan penting karena menjadi wadah untuk merundingkan pendekatan terbaik dalam mengatasi akar penyebab dan solusi dalam menghadapi perubahan…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan pihaknya akan melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah untuk membahas revisi UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia mengatakan Baleg tinggal menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. “Kita akan rampungkan lagi, akan menggelar rapat bersama DPR sebelum dibawa ke panitia kerja,” kata Bob dalam pembukaan Rapat Baleg DPR RI bersama Mendagri di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan perubahan UU DKJ dikategorikan RUU Kumulatif Terbuka. Untuk itu, ujar dia, RUU tersebut tidak harus disahkan terlebih dahulu sebagai…

Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah lembaga penting terkait informasi dan penyiaran, yaitu Dewan Pers, Komisi Informasi Publik (KIP), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Rapat ini membahas isu-isu strategis, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pengawasan media, hingga tantangan yang dihadapi terkait konten negatif di media sosial dan maraknya judi online. “Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan, baik oleh Ketua KPU Pusat, Ketua Dewan Pers, maupun Ketua Komisi Informasi. Kami menerima informasi terkait Pilkada 2024 dengan lengkap. Tentu kita berharap penyiaran publik tidak hanya berkualitas saat Pilkada, tetapi juga secara keseluruhan,” ujar Wakil Ketua…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan rencana Komisi II untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Rifqi menjelaskan bahwa usulan revisi ini bertujuan untuk memastikan netralitas ASN, khususnya dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya, banyak informasi yang menunjukkan adanya isu netralitas di kalangan ASN, baik penjabat kepala daerah maupun ASN pada umumnya. Ia menyoroti kemudahan ASN, terutama pejabat di level tertentu, terlibat dalam kepentingan politik praktis di daerah. “Dalam konteks fungsi legislasi, Komisi II DPR RI akan mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023…

Di tengah gempuran tantangan ekonomi global, sektor ekonomi kreatif Indonesia terus memperlihatkan potensi yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari upaya berani dan inovatif yang digagas oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, apresiasi datang dari Iman Adinugraha, anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, yang menyoroti pentingnya program-program strategis untuk membangun masa depan perekonomian kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Iman Adinugraha, dengan penuh antusias, memuji visi dan gebrakan Teuku Riefky. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dapat menjadi pilar penting dalam mendongkrak perekonomian nasional, terutama di era…

Saat ini, Komisi VI DPR RI sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Proses revisi ini diusahakan guna meningkatkan peran koperasi demi mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan kapasitas anggota koperasi. Selaras dengan usaha tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan koperasi berperan vital bagi perekonomian Indonesia. Di mana, keyakinan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dirinya pun menegaskan bahwa koperasi memiliki fungsi strategis dalam…

Komisi I DPR RI menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia H.E. Masaki Yasushi yang digelar secara resmi di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Pada pertemuan itu, dibahas berbagai peluang kerjasama antara Indonesia-Jepang di bidang pertahanan. Salah satunya, mengenai peluang adanya OSA (Official Security Assistance). “Mereka sendiri meminta bantuan Komisi I karena mereka sedang membuat OSA (Official Security Assistance). Artinya mereka ingin membantu kita dan ini harus ada titik persetujuan dari Kemlu dan Kemhan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat diwawancarai medpolindo.com. Dan tentu, tandas Legislator Fraksi…

Komisi VIII DPR RI menerima kedatangan 31 mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang diskorsing setelah terlibat dalam aksi unjuk rasa menolak Surat Edaran Rektor Nomor 259 Tahun 2024. Dalam rapat yang berlangsung ruang rapat Komisi VIII, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024), Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri (PDI-P) menyampaikan dukungannya dan berkomitmen mengadvokasi masalah ini kepada pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Agama. “Kami ucapkan terima kasih sudah datang ke DPR,” ujar Abidin dalam rapat. Ia mendengarkan secara saksama keluhan yang disampaikan mahasiswa, termasuk mengenai pengaduan mereka yang sebelumnya sudah diajukan ke Komnas HAM dan Kementerian Agama. “Ini seperti gunung…