Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera aktif mengusulkan dan memperjuangkan resolusi terkait Palestina dan Myanmar. Hal itu disampaikan Mardani di rangkaian pertemuan grup geopolitik dalam Sidang ke-150 organisasi parlemen dunia IPU (Inter Parliamentary Union), yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025. “Isu Palestina dan Myanmar menjadi dua isu utama yang masuk dalam fokus pembahasan dalam sidang yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari seluruh dunia tersebut. Sedangkan rangkaian pertemuan grup geopolitik menjadi agenda pembuka Sidang ke-150 tersebut,” jelas Mardani dalam wawancara di sela kegiatan, di Tashkent, Uzbekistan, Sabtu (5/4/2025). Isu…
Penulis: redaksi
Bulan ini, 75 tahun yang lalu, tepatnya 3 April 1950. Seorang Pahlawan Nasional Indonesia, Mohammad Natsir dari atas podium Parlemen Indonesia, menyampaikan pikirannya tentang perjalanan Indonesia yang harus dikoreksi. Saat itu, Natsir mengatakan: Indonesia telah salah arah. Karena mengikuti kemauan Ratu Belanda untuk menjadi Negara Serikat. Seperti diketahui, Indonesia yang “kalah” dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), dimana salah satu yang harus dilakukan Indonesia agar diakui merdeka oleh Belanda adalah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Juga harus mengganti biaya Agresi Militer Belanda di Indonesia dalam rentang tahun 1945-1949. Sebesar 4,5 Milyar Gulden. Kita tentu tidak perlu menyalahkan para perunding saat…
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengajak semua pihak, khususnya pemerintah, untuk menjaga dan menyelamatkan Indonesia dari dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan tarif impor 32 persen yang dipatok pemerintah Negeri Paman Sam, menurutnya, itu akan berdampak besar bagi Indonesia. “Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” kata Gobel dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (5/4/2025). Wakil rakyat dari dari Dapil Gorontalo itu menyampaikan, sebelum ada perang dagang itu pun ekonomi Indonesia mengalami deindustrialisasi. Hal itu ditandai dengan tutupnya sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK).…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat sejak awal April, dapat menjadi momentum strategis bagi Indonesia. Sehingga, hal itu dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian produk lokal. Ia pun menyatakan bahwa dampak kebijakan tersebut memang berpotensi mengganggu stabilitas sektor pangan, terutama karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah bahan pangan impor dari AS seperti kedelai dan jagung. Namun, menurutnya, kondisi ini justru harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat reformasi sektor pangan dalam negeri. “Ini saatnya kita serius memperkuat produksi pangan lokal, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai momentum ini lewat…
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan bahwa Indonesia harus merespons kebijakan tarif baru Presiden AS, Donald Trump, dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional. Sebagai gantinya, ia mendorong pemerintah untuk mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut. Diketahui, retaliasi perdagangan adalah tindakan pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai tanggapan atas kebijakan perdagangan yang merugikan kepentingan perdagangan negara tersebut. Hal ini diatur dalam kerangka WTO melalui Pasal 22 Dispute Settlement Understanding (DSU).…
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Pemerintah untuk mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menyehatkan perdagangan internasional. Pemerintah RI, menurut Said, perlu mengajak dunia mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Desakan tersebut dalam rangka merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan terkait pengenaan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS). “Mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia menegaskan, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak. “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (4/4/2025). Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi…
residen Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk resiprokal pada banyak mitra dagang beberapa negara di dunia. Trump menyebut hari di mana pengumuman itu disampaikan sebagai “Hari Pembebasan”. Indonesia tak luput dari sengatan “Hari Pembebasan” tersebut. Dalam daftar yang disampaikan, Indonesia dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Dasco menegaskan pentingnya pemerintah RI menjalankan diplomasi yang baik dalam menindaklanjuti kebijakan Trump itu. “Menyikapi soal penerapan tarif oleh AS kepada Indonesia, AS adalah mitra…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi polemik terkait Rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ia menegaskan bahwa Panja RUU Sisdiknas saat ini masih dalam tahap awal penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU. “Sehingga, belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam revisi UU tersebut dan tidak menjanjikan adanya perubahan-perubahan tertentu sebagaimana berita yang beredar di media sosial seperti penghapusan sertifikasi guru dan PPG (Pendidikan Profesi Guru),” jelas Ketua Panja RUU Sisdiknas tersebut dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (2/4/2025). Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar…
TPU Padurenan Kota Bekasi atau yang belakangan dikenal dengan TPU Covid-19, di hari pertama Idulfitri 1446 H, pada Senin (31/3/2025) ramai dikunjungi oleh peziarah. TPU ini sejatinya sudah berdiri jauh sebelum wabah Covid-19 melanda. Namun, saat pandemi terjadi, pemakaman ini memang mulai penuh oleh jenazah korban Covid-19. Kurang lebih ada sekitar 500 orang korban Covid-19 baik dari Kota Bekasi maupun daerah sekitarnya yang dimakamkan di pemakaman dengan luas sekitar 12 hektar ini. “Tak berlebihan jika di hati-hati tertentu, seperti saat ini, Idulfitri atau menjelang Ramadan beberapa waktu lalu, pemakaman ini dipenuhi oleh para peziarah,” ujar Ayu, salah seorang keluarga peziarah,…