Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diketahui, peralihan kewenangan ini sesuai dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Peralihan dilakukan paling lambat 12 Januari 2025. Namun, hingga pertengahan November ini, PP peralihan itu belum terbit. Andreas pun mengusulkan agar topik terkait PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ini masuk dalam kesimpulan rapat. “Jadi, mohon perhatian bagi kita, untuk PP peralihan ini, untuk…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Cucun khawatir kenaikan tarif PPN meski hanya 1 persen, hal tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat karena kenaikan pajak akan memiliki efek domino atau efek turunan. “Sebenarnya sudah sejak lama saya concern terhadap rencana Pemerintah terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen ini. Sejak periode DPR lalu, saya mendorong agar rencana tersebut dikaji ulang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam keterangn tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Cucun mengingatkan bahwa kenaikan PPN yang berdampak positif terhadap penerimaan negara harus dibayar dengan inflasi yang tinggi di tahun 2022. Pada tahun tersebut, inflasi mencapai 5,51 persen. Meski kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen bukan satu-satunya faktor penyumbang angka inflasi itu, namun kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Sebab peningkatan tarif meningkatkan biaya produksi bagi produsen yang kemudian dapat direspons dengan menaikkan harga jual produk mereka. “Kenaikan harga produk dan…

Revisi Undang-Undang tentang Pilkada dan Pemilu masuk dalam kategori revisi bersifat kumulatif terbuka untuk menyesuaikan sejumlah pasal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar revisi kedua UU tersebut dilakukan secara menyeluruh. Menurut Doli, revisi menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki sistem pemilu dan pilkada secara utuh, bukan parsial. Hal ini disampaikannya dalam rapat Baleg di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024), saat membahas program legislasi nasional (Prolegnas). Dalam rapat tersebut, Doli juga menekankan pentingnya pelaksanaan revisi dalam waktu yang tidak berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. “Kita akan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan kenaikan harga minyak goreng rakyat atau Minyakita yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, harga Minyakita meningkat dari HET Rp15.700 per liter menjadi Rp17.058 per liter di 82 kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan, di 32 daerah, harga Minyakita telah mencapai Rp18.000 per liter. “Sungguh miris, pemerintah tidak mampu mengontrol harga Minyakita dari tahun ke tahun. Bahkan, trennya terus meningkat. Padahal, Indonesia adalah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia,” ujar Mufti Anam, Selasa (19/11/2024). Melihat data tersebut, Mufti mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pedagang…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keterbatasan akses Kementerian UMKM terhadap pendanaan inovatif seperti venture capital. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa masalah pendanaan yang selama ini dihadapi startup dan UMKM tidak cukup hanya diselesaikan dengan permodalan konvensional. “Selama ini, permasalahan startup sering kali hanya dibatasi pada akses permodalan biasa. Padahal, venture capital tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga membawa manfaat besar dalam hal peningkatan managerial skill, financial skill, dan pengawasan yang ketat terhadap performa usaha,” ujar Novita di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).…

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, OJK seharusnya bisa lebih banyak berperan dalam pemberantasan aktivitas ini, yang dinilai selama ini OJK terlalu banyak diam terkait pemberantasan judi online. Mengingat, dalam beberapa pekan terakhir mulai muncul banyak oknum pemerintah yang justru terlibat dalam judi online. “Jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat (main di judi online) seperti di Kominfo. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judi online, tapi ini saya gak nuduh,” ujar Primus dalam RDP Komisi XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI,…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti ramainya kasus video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel). Ia pun meminta ada pembenahan menyeluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengingat banyaknya kasus yang terjadi. “Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak,” kata Willy Aditya kepada dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Seperti diketahui, baru-baru ini viral di media sosial sebual video yang menunjukkan napi bebas mengunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Video…

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Karantina Indonesia TA 2024 dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.049 triliun atau mencapai 76,82 persen per 15 november 2024 dari pagu anggaran. Komisi IV meminta Badan Karantina Indonesia melakukan percepatan pelaksanaan program dan realisasi anggaran secara signifikan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja dengan Badan Karantina Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan Badan Karantina Indonesia dalam menyusun rencana program dan anggaran tahun 2025 fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait strategi Calon Pimpinan KPK Ida Budhiati dalam menghadapi tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terutama terkait dengan indeks persepsi korupsi, pengawasan internal KPK, dan pengelolaan sumber daya alam. “Indeks persepsi korupsi kita sekarang itu nilainya 34, nomor 115 dari 180 negara. Belum lagi survei persepsi publik yang selalu yang selalu menaruh KPK di posisi paling bawah. Ini kan akumulasi dari kasus pimpinan KPK, dari internal dan segala macam. Nah bagaimana strategi Ibu meningkatkan indeks persepsi korupsi tersebut Bu? karena ini penting Bu, buat investasi dan segala…