Penulis: redaksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menerbitkan arahan untuk penghematan anggaran, yang tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024. Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. Penghematan itu, menurut Sri Mulyani, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian/ Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas melalui realokasi anggaran. Walakin, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto…

Selengkapnya

Jelang Liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Ketua Tim Kunsfik Komisi V DPR RI, Ilham Pangestu, mengungkapkan tujuan kunjungan ini adalah untuk meninjau persiapan operasi angkutan selama libur Nataru 2024/2025 agar terwujud transportasi yang aman dan berkeselamatan selama musim libur tersebut. “Kami yakin mitra-mitra Komisi V siap untuk menghadapi Nataru 2024/2025, dan akan terus memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat selama Nataru,” jelasnya kepada medpolindo.com usai memimpin Rapad Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Basarnas, BUMN di bidang…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menyoroti rendahnya kontribusi ekspor sektor pertanian Indonesia yang hanya mencapai 2,8 persen dari total ekspor nasional. Labib menilai bahwa sektor pertanian, yang sebagian besar digeluti oleh mayoritas penduduk Indonesia, memiliki potensi besar untuk diperkuat dan dioptimalkan sebagai keunggulan ekspor. “Menyoroti nilai ekspor pertanian kita pak menteri yang hanya 2,8 persen ya padahal mayoritas penduduk kita ini petani. Kita ada produk-produk pertanian yang khas yang mestinya itu keunggulan ekspor kita. Nah yang khas-khas itu yang ciri khas itu perlu dikuatkan agar menjadi keunggulan ekspor kita,” ujar Ahmad Labib dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR…

Selengkapnya

Dinamika pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati dan Wali Kota belakangan ini cukup intensif. Salah satu isu yang paling sering dibicarakan adalah mengenai soal netralitas Pj dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Pj Gubernur Bali, Pj Gubernur NTT dan Pj Gubernur NTB serta Pj Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, NTT dan NTB dengan agenda membahas persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Selengkapnya

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa semangat lembaga legislatif harus sejalan dengan eksekutif dalam dukungannya terhadap Palestina. Hal itu disampaikan Mardani saat membuka acara Kegiatan Solidaritas Parlemen Indonesia untuk Palestina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). “Sebetulnya acara ini terinspirasi oleh Ketua MPR, Bapak Ahmad Muzani dan Presiden Prabowo saat pidato pelantikannya. Tentu juga Ketua DPR RI, Mbak Puan. Ketika itu Presiden betul-betul mengangkat masalah Palestina ini sebagai salah satu isu yang harus didukung. Ketika eksekutif (pemerintah) begitu semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan atau perdamaian Palestina, tentu kami di BKSAP frekuensinya harus sama.…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono mengungkapkan keprihatinannya atas kenaikan harga minyak goreng yang belakangan ini melonjak tajam. Harga yang sebelumnya ditetapkan oleh Pemerintah pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp18.000, bahkan ada yang melebihi Rp20.000 per kilogram. “Ini saya pikir perlu cepat direspon begitu mengapa terjadi (kenaikan harga minyak goreng)? Saya yakin ini juga tidak hanya Kementerian Perdagangan ini juga bicara juga mungkin tentang asosiasi lain ya, tentang sawit kemungkinan juga perlu dalam hal ini, tapi kan juga linier di depannya Kementerian Perdagangan,” ujar Sartono dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan…

Selengkapnya

Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Inosentius Samsul mengungkapkan pihaknya akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak. Hal itu termasuk dari negara lain terkait tugas dan fungsi BK sebagai salah satu bagian dari supporting system DPR RI. “Kami tentu akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga sejenis dari negara lain, seperti NARS dari Korea ini. Saya lihat NARS ini jauh lebih establish dan mereka sangat kuat. Sehingga bisa dijadikan contoh juga untuk kita di Indonesia,” ujar Sensi, begitu Inosentius biasa disapa, saat menerima kunjungan dari NARS (National assembly research service) Korea di ruang rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan persusuan nasional yang kini menjadi sorotan di sejumlah daerah, seperti Boyolali, Pasuruan, Salatiga, dan Semarang. Diketahui, fenomena pembuangan susu segar, bahkan digunakan untuk mandi, menjadi viral di media sosial. Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa meskipun belum jelas siapa yang bertanggung jawab, Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan tegas dengan melakukan penyerapan seluruh produksi susu dalam negeri. “Kita enggak tahu persis yang melakukan siapa (yang buang-buang susu)? ya mungkin peternaknya, mungkin juga pengepulnya. Tapi tentu itu enggak terlalu penting. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana pemerintah menyerap semuanya produk susu…

Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus besar. Khususnya yang mempunyai makna substantif terkait pemberantasan korupsi, ketimbang terjebak pada persoalan remeh temeh. “Begitu juga ekspektasi kami terhadap Dewas (Dewan Pengawas) KPK ini. Kami nggak terjebak pada hal gimik-gimik Pak,” kata Habib dalam sesi pendalaman dengan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto di Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun meminta Cadewas KPK untuk menyelesaikan secara internal hal-hal yang kurang substantif…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan kepada Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto bahwa menjadi seorang Dewas haruslah memiliki keberanian yang lebih. Ia pun menanyakan apakah Benny memiliki keberanian dalam mengawasi kerja-kerja KPK kedepannya. “Sejauh mana Pak Benny bisa mengawasi itu nanti? Apakah Pak Benny punya keberanian misalkan? Sementara Bapak misalkan rekam jejak Bapak di Kompolnas misalkan ya kurang-kurang garang menurut saya,” kata Rudianto dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan, seorang Dewas KPK harus benar-benar serius…

Selengkapnya