Penulis: redaksi

Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai pentingnya tata kelola pelaksanaan anggaran, khususnya terkait kegiatan di Kementerian/Lembaga (K/L). Hal itu agar pelaksanaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sebagaimana telah isepakati Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI, khususnya untuk memfokuskan penelahaan dan uji petik terhadap tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara maupun kegiatan pemerintahan lainnya. “Ini tentu yang harus jadi fokus ke depan, BAKN ketika diberikan kewenangan oleh DPR ya harus kita jalankan dengan baik. Oleh karenanya kami sepakat di Pimpinan (DPR) dan sudah dirapatkan di internal dengan para Anggota BAKN semuanya bersepakat untuk fokus,” katanya kepada medpolindo.com di Lembang, Bandung…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti rencana impor 2 juta sapi perah oleh 60 perusahaan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Ia menyayangkan kebijakan tersebut, terutama di tengah situasi di mana produksi susu lokal tidak terserap maksimal. Menurutnya, langkah ini mencerminkan lemahnya pengelolaan sektor pangan, yang seharusnya menjadi kekuatan utama Indonesia sebagai negara agraris. “Sebagai negara agraris, kita punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, bahkan untuk ekspor. Tapi, lihat apa yang terjadi? Produksi susu petani lokal di Boyolali terbuang percuma, sementara kita malah mengimpor sapi,” ungkap Herman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Gianyar,…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai pilar utama pembangunan nasional. Menurutnya, visi tersebut perlu diiringi dengan pemanfaatan optimal potensi produksi lokal, yang diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa. “Swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan sinergi kuat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan peran strategis yang dimiliki BUMN, visi ini dapat diwujudkan lebih efektif,” ujar Herman saat ditemui medpolindo.com usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Gianyar, Bali, Kamis (14/11/2024). Herman menjelaskan, BUMN memiliki peran strategis…

Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, S.P., mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk memberikan kuota khusus bagi tenaga kerja asli Papua. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap putra-putri Papua yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, namun masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Saya meminta kuota khusus untuk saudara-saudara kami dari Papua, terutama mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di luar Papua, namun belum mendapatkan pekerjaan. Sebagai daerah penghasil sumber daya mineral, Papua berhak mendapatkan perhatian lebih dalam rekrutmen tenaga kerja,” ujar Cheroline usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024). PTFI…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi kinerja Kapolda Sumatera Utara (Sumut) dalam pemberantasan judi online. Sepanjang tahun 2024, Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah mengajukan pemblokiran 16.240 situs perjudian online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi bahaya judi online ke sekolah dan kampus serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat. “Kami mengapresiasi langkah Kapolda Sumut beserta jajaran. Harapannya, ke depan Kapolda dapat meminimalisir transaksi judi online. Kalau tidak, kasihan para pemain kecil yang hanya bertaruh Rp5 ribu atau Rp10 ribu, bahkan uangnya hasil meminjam,” ujar Sahroni dalam konferensi pers usai pertemuan…

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek pelayanan di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, Sulawesi Utara. Fokus evaluasi meliputi kualitas pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), waktu tunggu pasien, hingga kondisi fasilitas untuk pasien kelas III yang menggunakan program BPJS Kesehatan. “Kami ingin kunjungan ini menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegas Felly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak RSUP Kandou, Jumat (15/11/2024). Felly menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan. “Kami di sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami persoalan dan bersama-sama menemukan jalan keluar,” ujarnya.…

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, memimpin kunjungan spesifik ke fasilitas Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024). Kunjungan ini bertujuan memantau perkembangan pembangunan smelter sekaligus mengevaluasi dampak kebakaran yang terjadi pada Oktober lalu terhadap progres proyek strategis tersebut. “Kami ingin melihat langsung bagaimana progres pembangunan smelter ini, sekaligus melakukan pengecekan dan klarifikasi atas insiden kebakaran yang sempat menghentikan proses pengerjaan proyek,” ujar Bambang usai kunjungan. Smelter PTFI di Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung program hilirisasi tembaga di Indonesia. Saat ini, PTFI mampu mengolah hingga 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun, dengan rencana…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti pentingnya penguatan kedudukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana akan menjadi salah satu prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode ini. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan. “Kedudukan BNPB menjadi perhatian kami di DPR. Kemarin revisi undang-undangnya sempat tertunda, tapi akan segera kita bahas. Tidak hanya soal kedudukan, tetapi juga berbagai aspek terkait BNPB, termasuk bagaimana struktur di bawahnya bisa…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya penguatan regulasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data. Ia menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Statistik agar BPS memiliki payung hukum yang lebih kuat sebagai lembaga pengelola data nasional. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan BPS dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara di Medan. “Jangan sampai setiap kementerian atau lembaga memiliki versi data masing-masing. Kita butuh satu sumber data yang terintegrasi, dan BPS harus menjadi acuan utama. Pak Prabowo sudah memberikan contoh bagus dengan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh berbicara soal data kecuali BPS.…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Pertanian sebesar 4,75 persen dibandingkan periode 31 Desember 2022. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya pengelolaan PNBP yang baik untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara. “PNBP ini merupakan pendapatan terbesar kedua setelah pajak. Oleh karenanya, PNBP harus dikelola dengan baik, dikembangkan secara tepat, dan dicegah dari potensi kebocoran. Ini penting agar sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak dan kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan pemerintah,” ujar Herman kepada medpolindo.com di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024). Herman, yang akrab disapa Hero, menambahkan bahwa BAKN DPR…