Komisi III DPR RI telah memulai sesi pendalaman uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada Calon Pimpinan KPK. Calon pertama yang mendapat kesempatan pendalaman adalah Setyo Budiyanto. Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti masih banyaknya tunggakan perkara yang belum usai di KPK periode sebelumnya, di antaranya juga terdapat 18 kasus besar yang merugikan negara cukup besar. Ia menyebut, salah satunya, adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia pun menanyakan langkah konkret Setyo dalam penyelesaian berbagai tunggakan kasus di KPK. “Apalagi kita tahu ada puluhan tersangka yang sudah berulang tahun bahkan puluhan tahun…
Penulis: redaksi
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan sinyal bahwa penerapan kenaikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025 akan tetap terlaksana. Hal ini sontak menimbulkan reaksi pada berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam keterangan resminya, Cucun mengingatkan pemerintah mengenai potensi dampak negatif kenaikan PPN menjadi 12 persen terhadap sektor ekonomi. Ia mencemaskan bahwa kenaikan tarif tersebut dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional yang sedang berusaha bangkit pasca-pandemi, mengingat ketidakpastian global yang sedang melanda, termasuk krisis energi dan pangan. Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu menyatakan biaya produksi bagi pengusaha akan meningkat…
Sesi pendalaman dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK sudah dimulai sejak Senin (19/11/2024). Direncanakan, agenda pendalaman terhadap Capim KPK yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI tersebut, berlangsung hingga hari Kamis (21/11/2024) mendatang. Dalam salah satu sesi pendalaman dengan salah satu Capim KPK Ida Budhiati, Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengusulkan agar KPK tidak hanya melakukan koordinasi, supervisi dan penindakan kasus-kasus korupsi, namun juga meningkatkan peran pencegahan, misalnya dengan mendesain pendidikan anti korupsi. “Nah kalau Ibu jadi pimpinan nanti saya punya ide, bagaimana kalau KPK misalnya mendesain pendidikan yang terstruktur mulai dari TK mungkin, SD, SMP,…
Hari ini, Senin (18/11/2024), Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) bagi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK. Agenda fit and proper test diawali dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 pagi. Selama satu jam kemudian, Capim dan Calon Dewas KPK diminta untuk membuat makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dan pendalaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat membuka sesi pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah Capim dan Cadewas KPK, mengapresiasi semua calon yang hadir. “Bapak/Ibu sudah sampai di ruangan ini sesuatu yang sangat luar…
Dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025. Dukungan ini muncul saat Marwan menghadiri acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang digelar di Medan, Jumat (15/11/2024), di mana ia berbagi pandangannya tentang pentingnya kontribusi pihak keamanan nasional untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Marwan menjelaskan, pelibatan personel militer dan kepolisian bukanlah gagasan baru. “Sudah lama mereka terlibat, baik polisi maupun tentara, dalam membantu proses haji,” ujarnya, menyoroti peran mereka selama bertahun-tahun dalam mengatur kelancaran ibadah di Tanah Suci. Kementerian…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku prihatin denganbanyaknya masyarakat Indonesia yang lebih percaya untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, daripada berobat di dalam negeri. “Sayang ya 80 persen rumah sakit di Penang itu isinya orang Indonesia semua. Saya kemarin ke sana, walaupun saya senang karena saya berobat di sana dilayani dengan sangat baik, ramah, kemudian teratur, murah, tapi saya sedih, kok bisa 80 persen orang Indonesia ada di sana,” ujar Irma saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024). Irma…
Penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen datang dari berbagai kalangan. Kenaikan PPN ini dinilai berdampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, saat dihubungi pada Sabtu (16/11/2024). Hendry Munief meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama ketika semua pihak tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional. “Pasca Covid-19, ekonomi kita belum sepenuhnya pulih. Hal ini terbukti dari pendapatan pajak tahun 2024…
Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi. Diskusi dengan tajuk “Perlindungan Hukum Karya Cipta Dalam Tata Kelola Digitalisasi” ini dihadiri oleh para pakar hukum, musisi, penulis lagu dan insan kreatif di belantika musik tanah air. “Karena aku kan melakukan usulan undang-undang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk revisinya, jadi hari ini kita adakan FGD khusus untuk musisi. Nanti mungkin nanti ada FGD-FGD berikutnya yang untuk penulis buku, untuk sinematografi dan lain-lain karena kan Undang-Undang Hak Cipta ini bukan hanya…
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) secara resmi diterima oleh Panitia Kerja (Panja) setelah melalui pembahasan intensif dan demokratis. Ketua Panja RUU DKJ Imam Sukri menyampaikan laporan hasil kerja Panja dengan menggarisbawahi poin-poin penting selama proses pembahasan RUU DKJ Demikan hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Perlu diketahui,…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengharapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki anggaran yang khusus untuk membangun sekolah darurat di wilayah terdampak bencana. “Kami juga sebenarnya ingin kita tuh memiliki satu anggaran darurat, seperti itu. Seharusnya juga, Kemendikdasmen memilikinya,” katanya dalam wawancara kepada medpolindo.com di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (17/11/2024). Hal tersebut, kata dia, sempat dibahas oleh Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam rapat mengenai anggaran kementerian tersebut yang digelar secara tertutup. Ia mengatakan saat ini anggaran sekolah darurat dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Sekarang, mungkin hal-hal yang…