Penulis: redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keterbatasan akses Kementerian UMKM terhadap pendanaan inovatif seperti venture capital. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa masalah pendanaan yang selama ini dihadapi startup dan UMKM tidak cukup hanya diselesaikan dengan permodalan konvensional. “Selama ini, permasalahan startup sering kali hanya dibatasi pada akses permodalan biasa. Padahal, venture capital tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga membawa manfaat besar dalam hal peningkatan managerial skill, financial skill, dan pengawasan yang ketat terhadap performa usaha,” ujar Novita di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).…

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, OJK seharusnya bisa lebih banyak berperan dalam pemberantasan aktivitas ini, yang dinilai selama ini OJK terlalu banyak diam terkait pemberantasan judi online. Mengingat, dalam beberapa pekan terakhir mulai muncul banyak oknum pemerintah yang justru terlibat dalam judi online. “Jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat (main di judi online) seperti di Kominfo. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judi online, tapi ini saya gak nuduh,” ujar Primus dalam RDP Komisi XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI,…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti ramainya kasus video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel). Ia pun meminta ada pembenahan menyeluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengingat banyaknya kasus yang terjadi. “Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak,” kata Willy Aditya kepada dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Seperti diketahui, baru-baru ini viral di media sosial sebual video yang menunjukkan napi bebas mengunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Video…

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Karantina Indonesia TA 2024 dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.049 triliun atau mencapai 76,82 persen per 15 november 2024 dari pagu anggaran. Komisi IV meminta Badan Karantina Indonesia melakukan percepatan pelaksanaan program dan realisasi anggaran secara signifikan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja dengan Badan Karantina Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan Badan Karantina Indonesia dalam menyusun rencana program dan anggaran tahun 2025 fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait strategi Calon Pimpinan KPK Ida Budhiati dalam menghadapi tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terutama terkait dengan indeks persepsi korupsi, pengawasan internal KPK, dan pengelolaan sumber daya alam. “Indeks persepsi korupsi kita sekarang itu nilainya 34, nomor 115 dari 180 negara. Belum lagi survei persepsi publik yang selalu yang selalu menaruh KPK di posisi paling bawah. Ini kan akumulasi dari kasus pimpinan KPK, dari internal dan segala macam. Nah bagaimana strategi Ibu meningkatkan indeks persepsi korupsi tersebut Bu? karena ini penting Bu, buat investasi dan segala…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menggali mengenai konsep pencegahan korupsi dan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Soedeson mendalami paparan yang disampaikan oleh Calon Pimpinan KPK Ida Budhiati, terutama mengenai bagaimana membangun budaya anti-korupsi yang kuat di Indonesia. “Ibu tadi membuka menerangkan mengenai makalah Ibu ini dengan mengatakan ada dua aspek, salah satu adalah aspek konseptual. Nah saya tuh ingin menggali lebih dalam aspek konseptual berkaitan dengan optimalisasi peran masyarakat generasi muda dalam efektivitas pencegahan korupsi dan kebudayaan korupsi. Fokus saya, kira-kira di dalam…

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPOKI) untuk menampung keluhan terkait masalah yang dihadapi para guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri. Salah satu persoalan utama yang diangkat oleh FORGUPOKI adalah kompleksitas pengelolaan data dan sertifikasi guru PAK. Anggota Komisi VIII Abdul Fikri Faqih, menjelaskan perbedaan antara pengelolaan data di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). “Guru agama Kristen di sekolah negeri sulit mendapatkan perhatian yang memadai karena mereka berada di bawah koordinasi Kemenag, yang…

Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya (LASQI Nusantara Jaya) di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan masukan terkait kepengurusan LASQI Nusantara Jaya periode 2023-2028 serta mendiskusikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan seni Qasidah di Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menyampaikan bahwa LASQI merupakan lembaga yang telah berperan penting dalam melestarikan seni Qasidah sejak tahun 1970. “LASQI telah menjadi wadah bagi perkembangan seni Qasidah, bukan hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai media dakwah yang…

Anggota Komisi IX DPR RI Jefry Romdonny meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk lebih agresif dalam memberikan pembiayaan pada sektor-sektor potensial terutama sektor pariwisata untuk menggenjot dividen perusahaan tersebut. Hal tersebut dilontarkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan sejumlah SMV Kementerian Keuangan RI dan LPEI dalam agenda Kinerja Triwulan III Tahun 2024. “Kami mengapresiasi bahwasanya PT SMI ini mampu memberikan dividen ke negara rata-rata sebesar Rp500 miliar per tahun. Kalau bisa target dividen tahun depan untuk PT SMI ini dinaikkan menjadi Rp700 miliar per tahun,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu di Gedung Nusantara…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melaksanakan rapat koordinasi kuasa pengguna anggaran (KPA) di penghujung tahun 2024. Acara yang digelar di Jakarta ini dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, sebagai langkah pengendalian terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) di bawah naungan KPA. Dalam sambutannya, Sumariyandono menegaskan bahwa rapat ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memastikan penyelesaian administrasi yang tertib di akhir tahun, seperti penyelesaian berita acara serah terima, kontrak, dan penghindaran potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kedua, mempersiapkan perencanaan anggaran untuk tahun 2025 agar lebih matang dan efisien. “Di akhir tahun biasanya muncul persoalan yang tidak disengaja, seperti keterbatasan waktu…