Anggota Komisi VI DPR RI Sartono mengungkapkan keprihatinannya atas kenaikan harga minyak goreng yang belakangan ini melonjak tajam. Harga yang sebelumnya ditetapkan oleh Pemerintah pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp18.000, bahkan ada yang melebihi Rp20.000 per kilogram. “Ini saya pikir perlu cepat direspon begitu mengapa terjadi (kenaikan harga minyak goreng)? Saya yakin ini juga tidak hanya Kementerian Perdagangan ini juga bicara juga mungkin tentang asosiasi lain ya, tentang sawit kemungkinan juga perlu dalam hal ini, tapi kan juga linier di depannya Kementerian Perdagangan,” ujar Sartono dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan…
Penulis: redaksi
Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Inosentius Samsul mengungkapkan pihaknya akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak. Hal itu termasuk dari negara lain terkait tugas dan fungsi BK sebagai salah satu bagian dari supporting system DPR RI. “Kami tentu akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga sejenis dari negara lain, seperti NARS dari Korea ini. Saya lihat NARS ini jauh lebih establish dan mereka sangat kuat. Sehingga bisa dijadikan contoh juga untuk kita di Indonesia,” ujar Sensi, begitu Inosentius biasa disapa, saat menerima kunjungan dari NARS (National assembly research service) Korea di ruang rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).…
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan persusuan nasional yang kini menjadi sorotan di sejumlah daerah, seperti Boyolali, Pasuruan, Salatiga, dan Semarang. Diketahui, fenomena pembuangan susu segar, bahkan digunakan untuk mandi, menjadi viral di media sosial. Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa meskipun belum jelas siapa yang bertanggung jawab, Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan tegas dengan melakukan penyerapan seluruh produksi susu dalam negeri. “Kita enggak tahu persis yang melakukan siapa (yang buang-buang susu)? ya mungkin peternaknya, mungkin juga pengepulnya. Tapi tentu itu enggak terlalu penting. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana pemerintah menyerap semuanya produk susu…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus besar. Khususnya yang mempunyai makna substantif terkait pemberantasan korupsi, ketimbang terjebak pada persoalan remeh temeh. “Begitu juga ekspektasi kami terhadap Dewas (Dewan Pengawas) KPK ini. Kami nggak terjebak pada hal gimik-gimik Pak,” kata Habib dalam sesi pendalaman dengan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto di Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun meminta Cadewas KPK untuk menyelesaikan secara internal hal-hal yang kurang substantif…
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan kepada Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto bahwa menjadi seorang Dewas haruslah memiliki keberanian yang lebih. Ia pun menanyakan apakah Benny memiliki keberanian dalam mengawasi kerja-kerja KPK kedepannya. “Sejauh mana Pak Benny bisa mengawasi itu nanti? Apakah Pak Benny punya keberanian misalkan? Sementara Bapak misalkan rekam jejak Bapak di Kompolnas misalkan ya kurang-kurang garang menurut saya,” kata Rudianto dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan, seorang Dewas KPK harus benar-benar serius…
Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor sapi susu perah jika pemerintah serius memberdayakan peternak lokal. Menurutnya, langkah prioritas pemerintah seharusnya diarahkan pada pengelolaan produksi nasional dengan lebih baik, bukan malah bergantung pada produk impor. “Pemerintah sebenarnya cukup memberdayakan peternak lokal. Contohnya di Boyolali, minggu lalu puluhan ribu ton susu, sekitar 50 ribu ton, terbuang sia-sia karena tidak ada pengaturan penyerapan produksi nasional yang memadai,” ujar Sidot kepada medpolindo.com di sela-sela agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mengadakan pertemuan dengan Mirco Günther, Kepala Departemen Asia-Pasifik Friedrich Ebert Stiftung (FES) Berlin, pada Rabu (20/11/2024). Pertemuan ini membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, termasuk isu jaminan sosial. “Dengan populasi kita saat ini yang sedang mengalami bonus demografi, namun beberapa tahun mendatang diprediksi akan ada pergeseran di mana populasi lansia lebih banyak dari populasi produktif, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keberlanjutan program jaminan sosial? Ini yang kami perhatikan dan bahas bersama, termasuk dalam kolaborasi dan MoU yang sedang disusun,” ungkap Ravindra. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, FES menawarkan dukungan di tiga…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK agar menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi dan tanpa drama. Ia menekankan bahwa Dewas KPK harus memiliki integritas serta independensi yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemberantasan korupsi. “Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan pesan. Jika Ibu terpilih nanti sebagai Dewas, Ibu harus memiliki integritas dan independensi yang kuat terhadap lembaga yang Ibu awasi,” ujar Sahroni kepada Cadewas Elly Fariani dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga…
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya Dewas KPK menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. “Maksudnya, mengawasi agar tetap on the track sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” kata Hinca dalam sesi pendalaman dengan calon anggota Dewas (Cadewas) Mirwazi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Hinca juga meminta pandangan dari Mirwazi terkait kinerja Dewas KPK saat ini. “Pertanyaan saya, menurut Bapak, Dewas yang sekarang sudah on the track atau belum?” tanyanya. Lebih lanjut, Hinca meminta Mirwazi, jika terpilih nanti,…
Anggota Komisi III DPR RI, Safarudin, mempertanyakan langkah yang akan diambil Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK, Mirwazi, untuk mensinergikan dewan pengawas dengan komisioner KPK. Ia menyoroti bahwa selama ini sering terjadi miskomunikasi antara dewan pengawas, komisioner KPK, dan penyidik dalam proses penyidikan. “Kita tahu, di KPK itu antara dewan pengawas, ketua KPK, dan para komisioner, termasuk penyidiknya, sering terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang mungkin ketua dan komisionernya merasa dewan pengawas terlalu jauh dalam melakukan langkah-langkah pengawasan,” ujar Safarudin dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menanggapi pertanyaan Safarudin, Mirwazi mengakui…

