Penulis: redaksi

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji ulang secara serius sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya jalur zonasi, dengan kemungkinan untuk dihapus. “Komisi X DPR RI meminta agar sistem zonasi benar-benar dikaji, kalau perlu dihapus,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, usai pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024). Habib Syarief menilai sistem zonasi dalam PPDB lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. “Kekurangannya yang pertama, aparat pendidikan yang terlibat tidak siap. Kedua, potensi kecurangan tidak dapat dihindari, dan itu sudah menjadi rahasia umum.…

Selengkapnya

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan dukungannya atas keputusan Pemerintah Indonesia memulangkan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Veloso, ke Filipina. Langkah ini dinilai sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional. “Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane,” ujar Willy dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Kamis (21/11/2024). Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba. Namun, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan…

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto menyatakan keyakinannya bahwa persiapan untuk angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Sumatera Utara akan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.  “Saya percaya hasil rapat ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh stakeholder terkait, karena Nataru adalah kegiatan yang rutin dan InsyaAllah akan memberikan kinerja yang baik,” ujarnya kepada medpolindo.com usai mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi V DPR RI yang membahas persiapan infrastruktur dan transportasi angkutan Nataru 2024/2025 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/11/2024). Namun, Sofwan menekankan pentingnya peningkatan pelayanan yang lebih mengedepankan aspek kebatinan dan kemanusiaan. “Nataru…

Selengkapnya

Pemerintah berencana mengimpor beras dari India 1 juta ton. Hal ini berkaitan dengan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil beberapa waktu lalu. Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyambut positif rencana itu dengan catatan. Catatan tersebut yakni agar pengadaan beras dari India dilakukan secara terukur dan tidak dilakukan saat panen beras petani lokal berlangsung. “Kami setuju saja, tapi kalau impornya nyusahin petani kita pada masa panen, saya tidak setuju,” kata Titiek kepada media, di Jakarta, Selasa (19/11/2024).…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyoroti menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut hal ini disebabkan oleh kurangnya integritas yang ditunjukkan oleh pimpinan KPK saat ini. “Pimpinan KPK saat ini belum mampu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada seluruh personel dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi,” ungkap Endang dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2024). Endang juga mengingatkan bahwa KPK harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan tersangka. Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari kekalahan dalam upaya praperadilan yang dapat merusak…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyoroti realisasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang belum mencapai target per November 2024. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi anggaran hingga 19 November 2024 tercatat baru mencapai 79,2 persen. Menurutnya, lambatnya penyerapan anggaran Bapeten ini menandakan adanya kemungkinan kendala dalam mengeksekusi program pemerintah. Ia pun mendorong agar Bapeten mengalokasikan penyerapan tahun 2024 ini untuk pemeliharaan alat di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan. “Angka 79,2 persen itu kalau saya bagi dalam 11 bulan ini ya Pak, ya itu saya rata-ratakan sekitar 7,2 persen per bulan. Jadi kalau kita ambil sampai dengan akhir tahun 2024…

Selengkapnya

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke SMP Negeri 2 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar yang telah diterapkan di sekolah-sekolah di daerah selama lima tahun terakhir. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa kunjungan ini memberikan kesempatan untuk mendengar dan berdialog langsung dengan para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, hingga siswa. “Saat ini adalah masa transisi yang sangat penting. Selama lima tahun terakhir, banyak transformasi telah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk di tingkat SMP. Kami ingin melihat dan mendengar…

Selengkapnya

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengajukan usulan tambahan anggaran belanja negara sebesar Rp3,67 triliun untuk tahun 2025. Usulan ini mencakup 39% dari pagu anggaran Kementerian Kehutanan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun. “Komisi IV DPR RI telah menerima usulan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan untuk tahun 2025 sebesar Rp3,67 triliun,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ahmad Yohan meminta Kementerian Kehutanan segera memproses usulan tambahan anggaran tersebut agar kegiatan pada tahun 2025 dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu,…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan Indonesia. Pesan Puan ini relevan dengan momen Hari Anak Sedunia Tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 20 November ini. Sebab hak dasar anak merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Menurut Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 November 1989, hak anak dikelompokkan menjadi empat kategori. Pertama adalah hak kelangsungan hidup yaitu anak-anak berhak mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik. Kedua yaitu hak perlindungan di mana anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak ini…

Selengkapnya

Tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Batam, Kepulauan Riau, bersama dengan mitra kerja, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, BMKG, hingga Basarnas. Kunsfik tersebut dalam rangka memastikan kelancaran transportasi dan keselamatan masyarakat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang diprediksi akan memiliki lonjakan mobilitas hingga 7 persen. “Kami tadi mendapat penjelasan detail dari mitra terkait, seperti PUPR, Perhubungan, dan BMKG, tentang persiapan mereka dalam menghadapi libur Nataru. Mereka berkomitmen untuk bersinergi memastikan tidak terjadi kecelakaan atau gangguan besar selama periode ini,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful…

Selengkapnya