Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Shohibul Imam, menyoroti pentingnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani risiko pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Shohibul mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka Non-Performing Loan (NPL) pada BPR di Jawa Barat, yang mencapai 11 persen. “Angka NPL 11 persen ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Jangan sampai kita dengan mudah menyatakan BPR harus masuk ke status BDR (Bank Dalam Resolusi). Saya ingin tahu, sejauh mana koordinasi antara LPS dan OJK terkait BPR yang berisiko ini? Apakah LPS sudah memiliki akses penuh terhadap data-data BPR tersebut?”…

Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) dalam menghadapi pertumbuhan pesat industri keuangan digital. Hal ini disampaikan dalam sesi pendalaman terhadap paparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11/2024). “Industri keuangan non-bank bergerak dengan laju yang sangat cepat, namun sayangnya masih banyak diisi oleh SDM yang relatif baru. Ini berbeda dengan pasar modal atau perbankan yang sudah stabil. Kita perlu meningkatkan kompetensi mereka agar pertumbuhan industri ini sejalan dengan kualitas pengawasnya,” ujar…

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tren peningkatan risiko kredit/pembiayaan pada BPR/BPRS yang terus mengalami kenaikan. Hingga September 2024, gross NPL BPR dan gross NPF BPRS tercatat mencapai 11,72% dan 9,03%. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mengimbau LPS segera menindaklanjuti tren kenaikan kredit macet tersebut. “Tentu, lonjakan tren ini perlu dicermati dan dicari solusinya oleh LPS dan regulator lainnya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah BPR/BPRS mana saja yang kredit macetnya sangat tinggi, dan apa saja penyebabnya? Apakah karena kondisi usaha debitur yang tidak sehat atau karena faktor lain, seperti ketidak hati-hatian dalam…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurniawati, memimpin kunjungan kerja ke Bandara Internasional Juanda Surabaya. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder yang terlibat dalam layanan protokoler bagi anggota DPR RI dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terlebih setelah merger antara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi satu entitas, Angkasa Pura Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa service level yang disediakan, khususnya untuk anggota DPR yang memiliki beban kerja tinggi dan waktu terbatas, dapat memenuhi harapan. Juanda adalah salah satu bandara dengan trafik yang sangat padat, selain Bali dan Ujung Pandang,” ujar Indah di ruang rapat…

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11/2024), anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya judi online yang dianggap merusak kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pengalaman langsung di daerah pemilihan (dapil) menjadi sorotan utama dalam sesi pendalaman tersebut. “Saat saya ke dapil, saya masuk ke gang kecil yang mungkin masuk kategori di bawah garis kemiskinan ekstrem. Saya lihat ada yang main sesuatu yang menarik, saya tanya, katanya hanya main-main saja, Pak Haji. Setelah saya dalami, ternyata itu judi online,” ungkap Fathi. Ia menambahkan bahwa fenomena ini telah mengubah pola belanja masyarakat, terutama…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar acara ‘Solidarity Run for Palestine’ di Kompleks DPR RI, Jumat pagi (22/11). Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPR, Anggota DPR RI, pegawai Kesetjenan DPR RI, serta masyarakat umum yang turut berpartisipasi menunjukkan solidaritas untuk Palestina. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan parlemen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. “Niat yang baik dari kita semua, kumpul bersama untuk solidaritas. Kita gelorakan kemerdekaan Palestina. Free, free Palestine! Indonesia untuk Palestina!” ujar Mardani di hadapan para peserta lari di depan Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (22/11/2024). Ia juga mengapresiasi inisiatif tersebut…

Anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan pentingnya pengembangan fasilitas produksi yang lebih steril dan berstandar tinggi untuk mendukung peran PT. Lundin Industry Invest sebagai bagian dari industri pertahanan strategis nasional. Ia menginkan kawasan perusahaan yang bergerak di perangkat sistem senjata (alutsista) swasta di Indonesia ini dapat dijadikan objek vital. “Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan PT Lundin sebagai bagian dari industri pertahanan strategis, maka kawasan ini harus dijadikan kawasan steril untuk memproduksi alat-alat pertahanan,” ujar Yoyok kepada medpolindo.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke PT. Lundin Industry Invest, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024). Menurutnya, fasilitas produksi…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut rencana pemerintah untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal tahun 2025 perlu dipertimbangkan ulang. “Saat UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan,red) dibentuk di 2021, asumsi yang digunakan saat itu adalah pada tahun 2025 diperkirakan ekonomi sudah pulih bahkan meningkat, tapi nyatanya dari seluruh indikasi indikasi yang ada kondisi ekonomi kita saat ini sedang kurang baik,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (22/11/24). “Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan, tren ini dimulai pada Mei 2024 dengan deflasi kecil sebesar 0,03 persen, diikuti 0,08 persen, pada Juni, 0,18 persen…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab itu, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pejabat daerah di Kalimantan karena telah berupaya menyusun langkah strategis sekaligus antisipatif. Beberapa langkah yang ia apresiasi di antaranya berupa usaha melakukan pendekatan inovatif untuk menjaga kualitas demokrasi, memberikan jaminan perlindungan untuk para penyelenggara pemilu, dan optimalisasi anggaran pemilu. Salah satu pemerintah daerah yang patut menjadi teladan, menurutnya, adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Demikian hal ini ia sampaikan dalam dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI lanjutan guna membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak…

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna mendorong peningkatan fasilitas khususnya yang ada di daerah. Terlebih, menurutnya, KKP merupakan salah satu kementerian yang akan bertanggung jawab terhadap target Indonesia Emas 2045. “Kami Fraksi Nasdem melihat luasnya laut kita dan beratnya tugas kementerian KKP yang juga punya tanggung jawab terhadap target Indonesia Emas 2045 terutama tentang makanan gratis. Ikan adalah salah satu faktor yang membuat orang menjadi cerdas, maka kami partai Nasdem pasti sangat mendukung sekali agar anggaran KKP ini ditingkatkan,” kata Arif Rahman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR…