Penulis: redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Pilkada serentak yang berjalan lancar, tertib, dan aman pada pada 27 November 2024 lalu. Ia menekankan pentingnya mengarahkan energi politik nasional untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Tidak berhenti, Puan turut memuji kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan seluruh penyelenggara di tingkat daerah atas pelaksanaan Pilkada serentak. Demikian apresiasi tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). “DPR RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Luktisian, menyampaikan sejumlah catatan tajam terhadap kinerja jajaran direksi PT Semen Indonesia Tbk (SIG) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Catatan ini disampaikan usai mempelajari data yang menunjukkan penurunan kinerja perusahaan, yang dinilai tidak optimal dalam mengemban amanah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Dalam paparan yang diterima, diketahui bahwa beberapa indikator kinerja SIG menunjukkan penurunan konsisten sejak 2021, termasuk EBITDA margin, EAT margin, dan volume penjualan. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Kuartal III 2024, SIG…

Komisi VIII DPR RI menekankan urgensi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 dalam rapat kerja bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, Rabu (4/12/2024) malam. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH untuk segera mengusulkan besaran BPIH agar dapat dibahas dan disahkan. “Kami menunggu usulan pemerintah terkait BPIH. Sampai sekarang, belum ada permintaan resmi untuk pembahasan, kecuali yang sebelumnya kami tolak karena tidak menyertakan peran BPH. Kami berharap segera berunding dan bermufakat,” ujar Marwan dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dengan masa reses DPR…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya penyelesaian terhadap temuan-temuan kuantitatif yang ditemukan dalam audit BPK RI di ruas Tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya sejumlah masalah signifikan dalam pengelolaan infrastruktur tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Herman mengungkapkan, dalam audit uji petik yang dilakukan di tiga titik jalan tol, ditemukan sembilan temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti. “Temuan-temuan ini bersifat kuantitatif, yang berarti bahwa perlu ada penyelesaian yang juga bersifat kuantitatif. Dalam tiga titik saja sudah ada banyak temuan, apalagi jika uji…

Kelebihan kapasitas produksi semen nasional menjadi perhatian utama Komisi VI DPR RI. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Dony Arsal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Ia menyampaikan catatan soal dampak negatif kelebihan kapasitas terhadap persaingan pasar domestik, yang kini semakin intensif akibat masuknya produk impor. “Kapasitas produksi nasional yang jauh melampaui kebutuhan domestik menciptakan persaingan tidak sehat. Harga ditekan habis-habisan, margin keuntungan menyusut. Ini tidak hanya memengaruhi PT Semen Indonesia, tapi juga seluruh ekosistem…

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap temuan BPK RI terkait pengelolaan PT Jasa Marga, khususnya di ruas tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Hal tersebut diungkapkannya setelah melakukan kunjungan kerja BAKN dalam rangka memastikan agar temuan BPK sudah direspon dengan baik oleh perusahaan pelat merah yang mengelola jaringan tol di Indonesia tersebut. Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sebagai bagian dari fungsi BAKN, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memantau implementasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. “(BAKN melakukan) uji petik beberapa ruas jalan yang dilaksanakan juga dikelola oleh PT. Jasa Marga dengan anak…

Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengungkapkan banyak potensi izin tambang yang dikeluarkan pemerintah belum dieksplorasi oleh BUMN Mind ID. Salah satunya yang terjadi di Provinsi Jambi. Setidaknya, terdapat izin Tambang PT Antam seluas 11 ribu hektar di Kabupaten Merangin di provinsi tersebut sejak tahun 2005 yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. “Saya berharap agar PT Antam segera melihat potensi itu untuk kemudian segera diadakan kegiatan eksplorasi. Sehingga sebaran investasi juga akan ada di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi. Jadi bukan hanya PT Freeport Indonesia di Papua, tetapi di Sumatera juga punya tambang emas, khususnya di Provinsi Jambi,”…

Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah mengapresiasi kinerja dari BUMN Pertambangan di bawah Mind ID. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Dirut Mind ID dan Dirut BUMN Pertambangan lainnya. “Pertama, saya melihat perusahaan itu baik atau tidaknya terlihat dari sisi pendapatan. Kalau pendapatannya bagus, berarti kinerja organisasi berjalan bagus. Namun sebaliknya kalau bleeding atau ‘berdarah’ berarti ada masalah. Dan saya melihat Mind ID sejak tahun 2021 labanya memang membawa Mind Id sampai ke fortune 100 di peringkat 43. Artinya, dari sisi pendapatan baik atau bagus,” ujar Aqib dalam RDP di ruang rapat…

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan dengan gamblang bahwa tidak ada penambahan pagu anggaran bagi mitra Komisi V termasuk Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Transmigrasi untuk tahun 2024. “Tidak ada tambahan, belum ada tambahan, semoga ada tambahan. Bahwa nanti ada tambahan nanti kita lihat. Program apalagi yang bisa kita susulkan ke sana. Yang sudah kita sepakati biar jalan dulu. Yang belum nanti kalau ada duitnya kita bicarakan berikutnya,” kata Lasarus dari meja pimpinan rapat…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite. “Dan pada dasarnya Fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih…