Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan negara, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan telah menjadi siklus tahunan akibat persoalan struktural yang belum tertangani secara serius. Hal tersebut disampaikan Singgih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, dalam rangka pengawasan penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Banjir di Kota Medan terjadi hampir setiap tahun. Ini menandakan ada persoalan mendasar, mulai dari kondisi sungai yang dangkal, drainase yang tidak optimal, hingga tata ruang kota yang tidak ramah bencana,” ujar Singgih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menekankan pentingnya supervisi yang kuat dan menyeluruh terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu agar penyaluran pembiayaan berjalan sehat dan risiko kredit bermasalah dapat ditekan. Ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (30/01/2026), yang dihadiri Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, OJK, perbankan, serta mitra terkait lainnya. “UMKM itu harus disupervisi. Bukan hanya usahanya, tapi juga orangnya. Baik terhadap usaha maupun terhadap pelaku usahanya,” ujar Fauzi. Ia menegaskan, supervisi dari pemerintah daerah, khususnya melalui dinas koperasi dan UMKM di tingkat provinsi serta…

Perusahaan ride hailing, PT GoTo Gojek Tokopedia, kembali menunjukkan peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengendara dengan meluncurkan empat komitmen dalam acara Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra pada Selasa, 27 Januari 2025. Komitmen yang disampaikan dalam Bakti GoTo untuk Negeri mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek, Usaha Mitra Swadaya, dan Beasiswa untuk mitra ataupun keluarganya. Keempat inisiatif yang dirancang merupakan kontribusi jangka panjang dari perusahaan dalam memperkuat ekosistem kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penugasan personel TNI/Polri sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji. Menurut Dini, penambahan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut tidak menjadi persoalan selama penugasannya jelas, yakni untuk perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan. Namun, Dini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi. “Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (18/1/2026). Ia menilai…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengapresiasi langkah strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, yang merenggut ribuan korban jiwa. Langkah hukum perdata ini didasarkan pada hasil audit operasional perusahaan oleh tim ahli dari berbagai universitas. Pemerintah saat ini telah membekukan operasional belasan perusahaan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang terindikasi melanggar aturan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Audit menyeluruh ditargetkan selesai pada Maret 2026 untuk menentukan sanksi pidana dan langkah rehabilitasi. Menurut Ateng, bencana besar yang terjadi di Sumatra merupakan akumulasi…

Kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar menimbulkan keprihatinan luas. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta negara hadir secara penuh dengan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menangani insiden penerbangan tersebut. Pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport itu dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 WITA. Pesawat tersebut seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, namun tidak kunjung tiba sesuai jadwal. Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab hilangnya kontak pesawat, serta memberikan ruang bagi tim teknis serta otoritas terkait untuk bekerja secara profesional. “Publik perlu…

Pemanfaatan teknologi digital dinilai harus menjadi bagian dari kultur kerja di Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era ketika ekspektasi masyarakat terus meningkat, penggunaan perangkat digital tidak lagi cukup sebatas penyediaan sistem, melainkan harus benar-benar menyatu dalam proses kerja sehari-hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai bahwa teknologi hanya akan efektif bila digunakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai peningkatan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi sebagai instrumen utama percepatan layanan. “Penggunaan teknologi ini benar-benar harus efisien dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau memang…

Komisi II DPR RI menilai keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam percepatan sertifikasi dan digitalisasi pertanahan. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa beban layanan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan jumlah dan kapasitas petugas. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dalam konteks tersebut, Komisi II DPR RI menilai BPN tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta lembaga keagamaan menjadi kunci, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan fasilitas publik yang secara administratif lebih…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah anggaran dana riset nasional menjadi Rp12 triliun. Keputusan strategis ini diambil Presiden usai menggelar pertemuan tatap muka dengan 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Fikri, hal itu merupakan inisiatif sebagai budaya baru yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan keilmuan. Pertemuan antara Presiden dengan ribuan pimpinan perguruan tinggi tersebut pun sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kaum intelektual. “Tradisi komunikasi langsung antara kepala negara dan pimpinan akademisi sangat krusial agar…