Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/06/2026). Legislator Daerah Pemilihan NTB II juga mengucapkan selamat…
Penulis: redaksi
Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri. “Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com pada Selasa (23/6/2026). Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Hasil koordinasi tersebut, Polda Jawa Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengejar pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat bahwa Pak Kapolda membuat satgas untuk pengejaran pelaku,” ujar Cucun kepada medpolindo.com dan awak media di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut menerangkan koordinasi terus dilakukan…
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku. Menanggapi kondisi tersebut, Mufti mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak. “Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus…
Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Charles menyebut kondisi ini sebagai ironi. Di satu sisi, anjing Kintamani telah mendapat pengakuan internasional dari Federasi Kinologi dunia. Di sisi lain, status endemis rabies di Bali membuat pergerakan hewan, termasuk anjing dan kucing dibatasi, sehingga upaya pelestarian maupun promosi ras asli Indonesia itu menjadi sulit…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Irma mempertanyakan efektivitas Program PENARI (Sepekan Mengejar Imunisasi) dalam menurunkan angka zero dose, sekaligus meminta penjelasan kendala pelaksanaannya di lapangan. Ia juga menyoroti cakupan imunisasi kelompok rentan yang masih berkisar 30 persen dalam perjalanan setengah tahun ini. “Tentu kami khawatir dengan posisi Indonesia…
Persetujuan terhadap proses naturalisasi pesepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery tidak boleh membuat pembinaan pemain lokal terabaikan. Penguatan kompetisi usia muda, pembatasan kuota pemain naturalisasi, hingga pemerataan fasilitas latihan dinilai harus menjadi perhatian serius agar sepak bola nasional berkembang secara berkelanjutan. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, Fraksi PKS mendukung proses alih kewarganegaraan kedua pemain tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. “Prinsipnya, Fraksi PKS menyetujui naturalisasi ini. Namun, catatan yang berulang kali kami sampaikan jangan sampai berkesan sebagai sesuatu yang…
Kelestarian lingkungan di Karimunjawa harus menjadi tanggung jawab bersama mengingat kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sekaligus salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik yang semakin meningkat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perubahan perilaku dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. “Karimunjawa hidup dari alamnya. Jika alam rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa,”…
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. “TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, pada Jumat (19/6/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan. Merespons hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada penggeledahan Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar. Menurutnya, langkah tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap para pejabat imigrasi di Bali. Hal itu guna mengungkap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan visa maupun izin tinggal warga negara asing (WNA).…
