Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam merampas aset dan perlindungan terhadap hak warga negara. Hal itu ditegaskannya dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Menurut Benny, perampasan aset merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara yang sangat besar, sehingga harus diatur secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. “Perampasan aset ini berkaitan langsung dengan kekuasaan negara dan hak properti warga. Maka harus ada batasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujar Benny. Ia mempertanyakan sejumlah aspek mendasar dalam konsep perampasan aset, mulai dari siapa…

Kasus penusukan terhadap Komar Safe Renngur di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Justitiam Law Firm/Kuasa Hukum dan Yacob Pedro dan M. Renngur, Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro mengingatkan penanganan kasus tersebut harus menjadi barometer profesionalisme aparat dan kepercayaan publik terhadap hukum. Maka, Dede Indra menegaskan lima langkah penting yang harus dijalankan Polda Maluku. Pertama, Komisi III DPR RI meminta agar Laporan Polisi Nomor: LP-B/78/VIII/2025/SPKT/POLRES TUAL/POLDA MALUKU dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku. “Guna menjamin transparansi dan objektivitas penanganan perkara sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Dede…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya memahami secara seksama Naskah Akademik dan Draf RUU Satu Data Indonesia. Hal ini untuk mempelajari adanya perbedaan mendasar antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik. Menurutnya, meskipun keduanya terkait dengan data dan statistik, tujuan dan ruang lingkup keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. “Kalau (RUU) Statistik itu hanya sebenarnya memberikan statistik dasar, informasi-informasi yang benaran di dalam (urusan statistic), tapi tidak menyangkut kepada (kebijakan) pemerintah, kepentingan pemerintah atau government service (kepada masyarakat). Nah ini yang memang harus kita bedakan,” ujarnya dalam Rapat Pleno Presentasi Tim Ahli terkait Penyusunan RUU tentang…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya peningkatan keterampilan pendamping, baik dari unsur guru, orang tua, maupun masyarakat sangat krusial untuk menanamkan kemampuan literasi generasi muda. Menurut Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, pendampingan saat anak menggunakan gawai serta pembiasaan membaca sejak dini harus dilakukan secara konsisten. “Upaya peningkatan literasi anak bangsa tidak bisa hanya bergantung pada sekolah. Peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menanamkan kemampuan literasi generasi penerus sangat menentukan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).  Jika tidak, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kemampuan anak memahami bacaan akan tetap rendah,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel (Knesset) yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel. Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kebijakan Israel merupakan bentuk eskalasi serius dari praktik pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, sekaligus mempertegas watak represif otoritas Israel terhadap rakyat Palestina. “Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar kebijakan hukum domestik, melainkan bentuk nyata legitimasi kekerasan negara terhadap rakyat yang berada dalam kondisi terjajah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” tegas…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Mereka menjadi korban ledakan di Lebanon Selatan yang disebut berasal dari serangan Israel. Sari menegaskan bahwa tindakan keji yang merenggut nyawa prajurit terbaik bangsa harus dikecam keras. “Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia,” ujar Sari dalam pernyataannya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (5/4/2026). Adapun tiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto…

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, meminta komitmen Pemda dalam penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, belum semua kepala daerah memiliki perhatian serius terhadap pentingnya penguasaan statistik dalam perencanaan pembangunan. “Komitmen pemerintah daerah harus kita dorong. Belum semua daerah memiliki SDM yang kuat di bidang statistik, padahal ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan,” ujar Juliyatmono dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026). Menurutnya, salah satu…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menekankan pentingnya Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sebagai instrumen vital untuk membentengi perekonomian nasional dari ketidakpastian global. Menurut Andreas, tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terjaganya stabilitas sekaligus menumbuhkan perekonomian nasional. “Intinya kan di situ. Tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geopolitik global saat ini yang penuh dengan tekanan,” ujar Andreas kepada medpolindo.com usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis, (02/04/2026). Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, politisi tersebut…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay. BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen. “Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Hal itu menyusul lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen. Menurut Rivqy, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah. “Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy dalam…