Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, merespons permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait permohonan pengajuan tambahan anggaran, dari Rp9 miliar menjadi Rp 325 miliar kepada Banggar DPR RI untuk tahun 2025. Menurut Muslim, usulan tersebut sah-sah saja, namun penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan yang jelas dan tepat sasaran. “Permintaan anggaran itu wajar bagi setiap kementerian, tetapi tugas kami di DPR adalah memastikan anggaran tersebut relevan dengan kebutuhan. Kami akan membahas ini dalam rapat komisi untuk melihat detail alokasi anggaran yang diajukan,” ujar Muslim dalam wawancara kepada medpolindo.com, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau langsung penanganan dampak bencana banjir di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024). Dalam kunjungannya, Cucun memastikan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk makanan dan bahan bakar minyak (BBM), dapat segera terpenuhi. “Kami turun langsung untuk memastikan semua kebutuhan dasar, seperti makanan dan BBM untuk transportasi, tersedia. Jangan sampai penanganan terhambat akibat keterbatasan logistik. Kami juga meminta Kapolda agar alat berat seperti ekskavator segera dikerahkan ke titik-titik yang masih tertutup material sehingga lalu lintas bantuan dapat berjalan lancar,” tegas Cucun kepada medpolindo.com di lokasi. Pimpinan DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menyoroti…
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, Slamet mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini harus memberikan manfaat nyata bagi petani, peternak, dan nelayan lokal. “Mengenai program makan bergizi gratis dan dicanangkan oleh pemerintah. Program ini pada dasarnya sangat baik karena bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan khususnya anak-anak kita. Namun saya ingin mengingatkan pada pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak dan nelayan lokal kita sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan dan peternak kita,” tuturnya saat interupsi dalam Rapat Paripurna…
Insiden ditembaknya pelajar SMK 4 di Semarang yang melibatkan aparat kepolisian mendapat perhatian serius dari dari berbagai pihak. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Muslim Ayub menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil. “Apapun yang menyangkut penembakan, baik disengaja maupun tidak, harus diproses secara hukum, terutama jika dilakukan oleh aparat penegak hukum,” ujar Ayub saat diwawancarai medpolindo.com, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pelajar, sehingga penyelidikan mendalam dan objektif sangat diperlukan. Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyatakan keyakinannya bahwa pihak kepolisian akan bergerak cepat untuk…
Kasus dugaan pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas yang mencuat beberapa waktu silam menyita perhatian banyak pihak. Kasus ini menyeret nama I Wayan Agus Suartama (IWAS), pria disabilitas asal Kota Mataram, NTB yang diduga melibatkan 13 korban. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina berharap proses hukum dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong penegak hukum menggunakan pendekatan inklusif dalam kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. “Aparat hukum harus bekerja sama dengan ahli disabilitas dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa semua aspek terkait kondisi tersangka, termasuk hak-haknya, agar dapat diperhitungkan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut dalam keterangan tertulis…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong dilakukannya assessment kejiwaan terhadap I Wayan Agus Suartama (IWAS), pria disabilitas asal Kota Mataram, NTB, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Hal ini demi memastikan keadilan bagi semua pihak. “Saya mendorong adanya hukum yang adil, meskipun tersangka menyandang status disabilitas bukan berarti hal tersebut meniadakan kasus. Apalagi penegak hukum sudah mengantongi bukti,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Polisi sudah bisa melakukan penyidikan perkara hanya dengan satu alat bukti. Pengakuan…
Saat ini, Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Bencana tersebut menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan masyarakat secara meluas. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menilai bahwa selain cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem di daerah hulu juga menjadi penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Slamet menyatakan bahwa banyak kawasan hutan di daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, kini telah gundul dan terlantar. Hal ini disampaikannya dalam sesi interupsi pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPRR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). “Bencana longsor dan banjir yang terjadi di Sukabumi…
Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Usulan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya merekonstruksi pemahaman masyarakat terkait istilah ‘fakir’ dan ‘miskin’, yang selama ini dinilai tidak tepat dalam regulasi dan penanganan kemiskinan di Indonesia. Politisi Fraksi PKS ini juga turut menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo atas komitmen yang ditunjukan dalam pengentasan kemiskinan melalui Astacita hingga pembentukan badan khusus untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Namun, Syahrul menilai bahwa masih ada kekeliruan dalam pengertian serta penanganan kemiskinan yang perlu segera diperbaiki. “Tetapi pada kesempatan ini di awal pemerintahan Pak Prabowo,…
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya transformasi digital yang nyata dan menyeluruh bagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara. Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi VII DPR RI, ia menyampaikan apresiasinya atas langkah awal yang dilakukan. Namun, ia juga menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, mulai dari infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kita semua tahu, transformasi dari analog ke digital adalah kebutuhan mendesak. Saat ini, konsumsi media masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, telah bergeser ke platform media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok. Lembaga penyiaran publik harus menyesuaikan diri dengan perubahan…
Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera memfungsikan Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk persiapan ibadah haji tahun 2026. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang berlangsung maraton sejak Rabu (4/12/2024) malam hingga Kamis (5/12/2024) dini hari. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa keberadaan BPH sangat mendesak untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lebih baik. “Kami di Komisi VIII DPR RI mendesak agar BPH ini segera difungsikan. Adapun statusnya, apakah tetap di bawah Dirjen PHU atau berdiri sendiri, perlu segera disepakati,” ujarnya. Fikri menyebut bahwa anggaran awal sebesar Rp129 miliar…