Penulis: redaksi

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Kinerja LKPP Triwulan III Tahun 2024, Komisi XI DPR RI menyepakati beberapa hal, termasuk diantaranya tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar. ”Komisi XI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 34,20 miliar dengan rincian sebagai berikut; Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar da operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebesar Rp3,43 miliar. Untuk diusulkan dan disesuaikan dengan ruang fiskal APBN Tahun Anggaran 2025,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Kasus kematian dr. Aulia Risma Lestari kini memasuki babak baru. Keluarga korban mendatangi Komisi III DPR RI untuk melaporkan dugaan tindak pidana perundungan dan pemerasan yang dialami peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti secara mendalam. Ia menyoroti bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang bermartabat tanpa adanya perundungan. “Tentunya ini mencoreng institusi pendidikan. Pada akhirnya, ketika seseorang itu lulus, dia akan melayani rakyat, melayani masyarakat, dan melayani umat,” ujar Nasyirul kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Politikus Fraksi PDI-Perjuangan…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Kickoff Meeting Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyusunan RITIK adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ia berharap RITIK menjadi panduan utama dalam pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi di lingkungan Setjen DPR RI. “RITIK diharapkan menjadi panduan utama dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang modern serta terintegrasi di lingkungan Setjen DPR maupun dengan pihak-pihak luar. Melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)…

DPR RI menyampaikan keterangannya atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Digelar secara daring, Tim Kuasa DPR yang diwakili oleh M. Nasir Djamil memaparkan 4 (empat) poin. Di mana, ia menegaskan kedudukan DPR secara umum soal pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. “Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor…

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati, dalam perhelatan Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024), menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan bonus demografi yang sangat besar, yaitu lebih dari 52 persen generasi Z dan milenial, secara umum dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Saraswati juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Lebih lanjut, Saraswati mengajak anggota parlemen global untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangka adaptasi iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan untuk warga lokal agar mereka memiliki keterampilan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang lebih mencerminkan true cost untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Ravindra mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi karbon jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju. “Sebanyak 79 persen dari emisi CO₂ historis berasal dari segelintir negara maju. Namun, negara berkembang yang justru menanggung dampak terbesarnya. Oleh karena itu, komitmen pendanaan dari negara-negara maju yang diinisiasi UNFCCC menjadi hal penting yang…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan peran DPR RI dalam menangani isu perubahan iklim pada Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Mardani menjelaskan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan populasi sekitar 287 juta jiwa, serta sebagai salah satu negara pemilik hutan hujan terbesar di dunia, memiliki perhatian yang serius terhadap perubahan iklim. “Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perubahan iklim bahkan sebelum Kesepakatan Paris 2015. DPR RI sudah memulai langkah dengan mengesahkan UU Kehutanan pada 1999 untuk menjaga keberlanjutan hutan,” kata Mardani dalam keterangan pers yang diperoleh medpolindo.com. Ia juga menyoroti…

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat mitigas kebencanaan secara serius, utamanya menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan mulai terjadi. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, Indonesia menjadi negara ring of fire, sehingga sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung api. Selain itu, belakangan mengalami cuaca ekstrem yang berpotensi mengalami bencana selain gunung meletus. “Sehingga kami harapkan Pemerintah melalui BNPB mengoptimalkan sinergi dengan lembaga terkait lainnya, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemensos dan lain sebagainya, untuk memperkuat pelaksanaaan mitigasi bencana,” katanya dalam keterangan pers, Minggu, Jakarta (17/11/2024).…

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengusulkan agar status kejahatan judi online ini menjadi kedaruratan nasional. Pasalnya, menurut data PPATK, Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Tercatat PPATK, pemain judi online di Indonesia sebanyak 4 juta orang dengan perputaran uang hingga 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023. “Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan judi online ini sebagai kondisi darurat, sama seperti peredaran gelap narkoba di Indonesia. Di mana satgas judi online yang dibentuk oleh pemerintah itu ada pencegahan dan penindakannya bisa lebih…

Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mengapresiasi langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam menjalankan amanat undang-undang terkait hilirisasi. Sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI telah membangun Smelter yang dinilai penting bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung produksi katoda tembaga. “Kami apresiasi karena PT Freeport Indonesia telah menjalankan amanat undang-undang sebagai pemegang IUPK untuk melakukan hilirisasi. Saya kira Smelter ini sangat penting untuk mendukung produksi katoda yang nantinya bisa membantu menutup defisit neraca kita,” ujar Arif Riyanto Uopdana saat diwawancarai medpolindo.com usai kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Jumat…