Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Novita Hardini mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pentingnya pengelolaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Ia menyampaikan apresiasi terhadap paparan Menteri Widiyanti Putri yang menurutnya tidak hanya menyajikan visual yang menarik, tetapi juga substansi yang kuat. Novita kemudian menyoroti potensi ekonomi kreatif di Bali sebagai salah satu contoh daerah yang kaya akan budaya dan seni. Ia menggarisbawahi fenomena ekonomi kreatif modern, seperti konser musik internasional yang mampu menjual tiket hingga jutaan rupiah, namun mengkritisi rendahnya apresiasi terhadap seni dan budaya lokal. “Kita melihat, budaya lokal seperti pertunjukan Reog…
Penulis: redaksi
DPR RI mengesahkan revisi undang-undang (RUU) atas perubahan UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pengesahan tersebut melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin jalannya rapat paripurna tentang pengesahan RUU DKJ yang telah disahkan sebelumnya di tingkat I di Badan Legislasi DPR RI. Turut mendampingi Wakil Ketua yang lain, yaitu Saan Mustopa hingga Cucun Ahmad Syamsurijal. Adies meminta persetujuan dari anggota DPR RI terkait Revisi UU Daerah Khusus Jakarta. Anggota sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan…
Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (19/11/2024), mengesahkan penetapan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai mitra kerja Komisi VIII. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang memastikan proses persetujuan sesuai dengan tata tertib DPR RI. Dalam sesi yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Adies Kadir memaparkan bahwa keputusan ini didasarkan pada hasil rapat konsultasi yang diadakan sehari sebelumnya, pada 18 November 2024. “Berdasarkan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan, disepakati bahwa BPH…
Komisi III DPR RI telah memulai sesi pendalaman uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada Calon Pimpinan KPK. Calon pertama yang mendapat kesempatan pendalaman adalah Setyo Budiyanto. Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti masih banyaknya tunggakan perkara yang belum usai di KPK periode sebelumnya, di antaranya juga terdapat 18 kasus besar yang merugikan negara cukup besar. Ia menyebut, salah satunya, adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia pun menanyakan langkah konkret Setyo dalam penyelesaian berbagai tunggakan kasus di KPK. “Apalagi kita tahu ada puluhan tersangka yang sudah berulang tahun bahkan puluhan tahun…
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan sinyal bahwa penerapan kenaikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025 akan tetap terlaksana. Hal ini sontak menimbulkan reaksi pada berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam keterangan resminya, Cucun mengingatkan pemerintah mengenai potensi dampak negatif kenaikan PPN menjadi 12 persen terhadap sektor ekonomi. Ia mencemaskan bahwa kenaikan tarif tersebut dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional yang sedang berusaha bangkit pasca-pandemi, mengingat ketidakpastian global yang sedang melanda, termasuk krisis energi dan pangan. Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu menyatakan biaya produksi bagi pengusaha akan meningkat…
Sesi pendalaman dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK sudah dimulai sejak Senin (19/11/2024). Direncanakan, agenda pendalaman terhadap Capim KPK yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI tersebut, berlangsung hingga hari Kamis (21/11/2024) mendatang. Dalam salah satu sesi pendalaman dengan salah satu Capim KPK Ida Budhiati, Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengusulkan agar KPK tidak hanya melakukan koordinasi, supervisi dan penindakan kasus-kasus korupsi, namun juga meningkatkan peran pencegahan, misalnya dengan mendesain pendidikan anti korupsi. “Nah kalau Ibu jadi pimpinan nanti saya punya ide, bagaimana kalau KPK misalnya mendesain pendidikan yang terstruktur mulai dari TK mungkin, SD, SMP,…
Hari ini, Senin (18/11/2024), Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) bagi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK. Agenda fit and proper test diawali dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 pagi. Selama satu jam kemudian, Capim dan Calon Dewas KPK diminta untuk membuat makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dan pendalaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat membuka sesi pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah Capim dan Cadewas KPK, mengapresiasi semua calon yang hadir. “Bapak/Ibu sudah sampai di ruangan ini sesuatu yang sangat luar…
Dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025. Dukungan ini muncul saat Marwan menghadiri acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang digelar di Medan, Jumat (15/11/2024), di mana ia berbagi pandangannya tentang pentingnya kontribusi pihak keamanan nasional untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Marwan menjelaskan, pelibatan personel militer dan kepolisian bukanlah gagasan baru. “Sudah lama mereka terlibat, baik polisi maupun tentara, dalam membantu proses haji,” ujarnya, menyoroti peran mereka selama bertahun-tahun dalam mengatur kelancaran ibadah di Tanah Suci. Kementerian…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku prihatin denganbanyaknya masyarakat Indonesia yang lebih percaya untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, daripada berobat di dalam negeri. “Sayang ya 80 persen rumah sakit di Penang itu isinya orang Indonesia semua. Saya kemarin ke sana, walaupun saya senang karena saya berobat di sana dilayani dengan sangat baik, ramah, kemudian teratur, murah, tapi saya sedih, kok bisa 80 persen orang Indonesia ada di sana,” ujar Irma saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024). Irma…
Penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen datang dari berbagai kalangan. Kenaikan PPN ini dinilai berdampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, saat dihubungi pada Sabtu (16/11/2024). Hendry Munief meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama ketika semua pihak tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional. “Pasca Covid-19, ekonomi kita belum sepenuhnya pulih. Hal ini terbukti dari pendapatan pajak tahun 2024…