Penulis: redaksi

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) Komisi IV DPR RI dengan sejumlah mitra kerja dan para peternak susu sapi di Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU), Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Disapa akrab dengan sebutan Titiek, ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera membuat regulasi untuk mendukung penyerapan susu sapi dari peternak lokal. Regulasi tersebut dinilai penting untuk mengatasi rendahnya harga jual dan persaingan dengan susu impor, sekaligus mendukung program nasional “Makan Siang dan Susu Gratis”. “Kami mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berpihak pada peternak lokal, supaya mereka…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Baginya, usaha ini penting dilakukan demi mengatasi permasalahan sistem dan posisi pejabat kepala daerah selama masa transisi. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi II DPR RI, pilkada serentak tahun 2024 membawa konsekuensi berupa banyaknya pengisian posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022, 2023, dan 2024 oleh para penjabat (Pj). Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI lanjutan guna membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Pasuruan, Jawa Timur, guna menyerap aspirasi dan masalah terkait polemik persusuan di kalangan peternak sapi perah. Ahmad Yohan mengungkapkan perlu adanya kolaborasi yang baik antara Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak. Menurutnya, hal ini diperlukan agar dapat dihasilkan susu-susu berkualitas dan terserapnya susu-susu lokal. “Dari pertemuan tadi ada sedikit kesepakatan yang sudah kita bangun bahwa ke depan kalau kita ingin semuanya kita maksimalkan perlu ada kolaborasi bersama, di mana IPS juga harus memperhatikan, ikut menguatkan upaya-upaya peternak ini untuk melahirkan susu-susu yang berkualitas dengan program…

Hadir sejak dini hari di Kompleks DPR/MPR RI Senayan pada Jumat ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, turut serta dalam acara ‘Solidarity Run: Run For Palestine’ yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (22/11/2024). Acara yang menjadi bagian dari Pekan Peduli Palestina ini menjadi bukti aktifnya Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. “Setidaknya ada tiga hal yang ingin kita sampaikan ke dunia. Kami sebagai bangsa besar selalu menjadi garda terdepan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujarnya saat tiba di lokasi, meskipun masih pagi buta. Tiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, “Jangan lupakan Palestina.…

Simulasi sidang yang digelar dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 2024 berlangsung sukses dan penuh antusiasme. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para peserta magang untuk berpartisipasi dalam Rapat Kerja Komisi I yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Simulasi sidang ini diikuti oleh 300 mahasiswa yang terbagi ke dalam 8 fraksi DPR RI dan 2 perwakilan pemerintah. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/11/2024). Fraksi-fraksi yang terlibat dalam simulasi sidang ini adalah Fraksi Toba, Fraksi Towuti, Fraksi Poso, Fraksi Sentarum, Fraksi…

Menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke PT Petrokimia Gresik. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pupuk Indonesia (PI) dan PT Petrokimia Gresik dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait swasembada pangan melalui upaya menjaga ketersediaan pupuk di masyarakat. Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan pentingnya memastikan semua sektor dapat mendukung secara optimal upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa salah satu faktor penting dalam swasembada pangan adalah ketersediaan pupuk yang mencukupi. “Kunjungan kerja spesifik ini terkait dengan bagaimana keinginan pemerintah terkait swasembada pangan ini…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan pentingnya peran PT Petrokimia Gresik dalam mendukung kedaulatan pangan melalui distribusi pupuk yang lebih sederhana dan efisien kepada petani. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (22/11/2024). “Pemerintah kita hari ini fokus pada ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan. Saya lebih setuju menggunakan istilah kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Peran Petrokimia atau Pupuk Indonesia (PI) secara keseluruhan sangat penting. Selama ini, mereka telah lama mendampingi para petani,” tutur Anggia saat ditemui medpolindo.com usai kunjungan. Menurut politisi Fraksi PKB ini, meskipun ketersediaan pupuk…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menilai adanya celah antara literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia melakukan pengawasan terhadap OJK, HIMBARA, dan PERBARINDO dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di provinsi tersebut. Hasil evaluasi OJK terhadap program literasi dan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan selama ini, dilihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat inklusi masyarakat sebesar 75,02%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat literasi yang sebesar 65,43%. Meskipun demikian, masih terdapat gap sebesar 9,59% antara indeks literasi dan indeks inklusi…

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Shohibul Imam, menyoroti pentingnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani risiko pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Shohibul mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka Non-Performing Loan (NPL) pada BPR di Jawa Barat, yang mencapai 11 persen. “Angka NPL 11 persen ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Jangan sampai kita dengan mudah menyatakan BPR harus masuk ke status BDR (Bank Dalam Resolusi). Saya ingin tahu, sejauh mana koordinasi antara LPS dan OJK terkait BPR yang berisiko ini? Apakah LPS sudah memiliki akses penuh terhadap data-data BPR tersebut?”…

Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) dalam menghadapi pertumbuhan pesat industri keuangan digital. Hal ini disampaikan dalam sesi pendalaman terhadap paparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11/2024). “Industri keuangan non-bank bergerak dengan laju yang sangat cepat, namun sayangnya masih banyak diisi oleh SDM yang relatif baru. Ini berbeda dengan pasar modal atau perbankan yang sudah stabil. Kita perlu meningkatkan kompetensi mereka agar pertumbuhan industri ini sejalan dengan kualitas pengawasnya,” ujar…