Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel mengapresiasi adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagai salah satu bentuk upaya serius pemerintah dalam menangani masalah kekerasan di lingkungan di lingkungan sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Ristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menyebutkan perlunya pembentukan satuan penanganan tindak kekerasan di sekolah. “Tentu harapan kita semua Indonesia jauh dari kekerasan apalagi di satuan pendidikan di sekolah harusnya bebas dari kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi. Saya juga menyinggung supaya kita harus mengedepankan budaya non violence yang harus dimulai dari keluarga dan juga lingkungan kita sendiri,” jelas Once kepada medpolindo.com dalam Kunjungan Kerja…

DPR RI melalui Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendukung keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, keputusan ICC menerbitkan surat penangkapan kepada Perdana Menteri Israel sebagai langkah yang tepat untuk menghentikan pembantaian di Gaza Palestina. ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk mantan menteri pertahanan Netanyahu dan kepala militer Hamas Mohammed Deif, yang diklaim Israel tewas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli. Mardani mengatakan kemerdekaan Palestina disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,…

Anggota komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengusulkan setiap sekolah membuat program pelatihan pengasuhan untuk orang tua. Alasannya, ia menilai karena tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup dalam untuk meredam aksi perundungan. Hal itu mengingat dorongan untuk melakukan aksi perundungan dapat bersumber dari lingkungan terdekat, seperti keluarga. Selain itu juga harus ada penguatan peran guru bimbingan konseling untuk mencegah aksi perundungan di sekolah. Demikian disampaikan Ledia Hanifa kepada medpolindo.com usai mengunjungi SMP N 15 kota Pekanbaru dan pertemuan dengan PJ walikota Pekanbaru, kepala dinas pendidikan Pekanbaru, KPAI Pekanbaru serta perwakilan komite sekolah kita Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (28/11/2024). “Tidak…

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf memberikan solusi dalam rangka menangani persoalan perundungan di sekolah. Solusi tesebut mencakup edukasi tentang perundungan, serta memperkuat pemahaman guru Bimbingan Konseling (BK). Dua hal ini, ia menilai dapat menyelesaikan persoalan perundungan di sekolah. “Diperlukan edukasi terkait perundungan agar tidak terjadi kekerasan lagi, kemudian dengan memperkuat guru BK. Itu saya sangat setuju dengan kebijakan Pak Menteri yang sekarang,” katanya saat diwawancarai medpolindo.com usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (28/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa terkait guru BK sesungguhnya sudah diajarkan segala metode untuk menyelesaikan persoalan…

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menyebutkan hingga September 2024 tercatat, terdapat 293 kasus kekerasan di sekolah. Jumlah ini melebihi total kasus di tahun 2023 yakni sebesar 285 kasus. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan. Sehingga diharapkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peserta didik di lingkungan sekolah dapat teratasi secara komprehensif. “Realitanya sekarang ada perebutan pengaruh antara kekuatan yang konstruktif dan ada kekuatan yang destruktif lewat sarana yang berbasis digital. Maka perlu adanya kerja…

Wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi besar bagi penerimaan negara. Walakin, wilayah tersebut kerap kali menghadapi tantangan serius terkait kebocoran transaksi ilegal dan minimnya pengawasan. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti hal ini usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR RI ke Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi dengan perbatasan darat terpanjang di Indonesia. “Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan hanya sembilan pintu resmi. Sementara itu, ada lebih dari 200 jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak,” ujar Jazilul kepada medpolindo.com usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke…

Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI menyelenggarakan upacara bendera peringatan HUT ke-53 KORPRI bertempat di Lapangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Bertugas sebagai Inspektur Upacara, Plh Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir menyampaikan Sambutan Presiden Republik Indonesia terkait dengan momentum HUT ke-53 KORPRI Dalam pidato tersebut ditekankan pentingnya peran KORPRI dalam memperkokoh persatuan bangsa, apalagi dengan transformasi yang terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pidatonya, Presiden juga mengajak seluruh Dewan Pengurus KORPRI di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan kembali…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan bahwa kasus perundungan di sekolah perlu segera diatasi karena kasusnya terus naik. Data yang ada di Kabupaten Serang hingga Oktober 2024 lalu, tercatat sebanyak 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan kasus kekerasan terhadap anak dengan 62 kasus dan 10 kasus terhadap perempuan. “Kami mendapat informasi terbaru bahwa kasus bullying atau perundungan yang sebelumnya 78 kasus, sekarang meningkat dalam waktu sebulan menjadi 82 kasus. Ini perlu segera diatasi,” katanya saat diwawancarai medpolindo.com usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Pendopo Bupati Serang, Provinsi Banten, Kamis (28/11/2024). Politisi Fraksi…

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) memperingati hari jadi ke-53 pada Jumat, (19/11/2024). Mengusung tema “KORPRI untuk Indonesia”, yang menggambarkan komitmen ASN di seluruh Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan semangat korps, sebagai wadah organisasi tunggal kedinasan. Tema ini diangkat agar dapat memotivasi anggota KORPRI untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan nasional, serta mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan profesionalitas dan proporsionalitas, anggota KORPRI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Merefleksikan tema tersebut, Ketua KORPRI Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko mengungkapkan bahwa setiap anggota KORPRI memiliki peran penting dalam menjalankan…

Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ‘polisi tembak polisi’ yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Insiden ini, kata Nurwayah, kembali menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Untuk itu, ia pun menyerukan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini. “Peristiwa seperti ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). “Kita…