Penulis: redaksi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pertemuan tersebut, satu di antaranya, membahas terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. “Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12 persen ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi usai memimpin Tim Kunspek Banggar DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (28/11/2024)…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta agar liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dapat dipersiapkan dengan baik dan matang. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR RI ke In Journey Group, yang dihadiri oleh Direktur Utama Angkasa Pura, Garuda Indonesia, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. “Saya ingin tidak ada lagi penumpukan penumpang untuk sektor transportasi udara. Kemudian, ia juga ingin adanya penambahan jam terbang bagi maskapai di setiap bandara Indonesia. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tuturnya kepada medpolindo.com saat ditemui  Komisi VI tersebut saat ditemui di PT Angkasa Pura…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Harris memberikan pandangannya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini, menurutnya, strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, namun perlu didasarkan pada kajian mendalam dan implementasi yang tepat. Ia pun menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi pelat kuning. “Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” ujar Harris dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Nazarudin Dek Gam menyoroti usulan sejumlah pihak agar menempatkan Polri di bawah institusi Kemendagri atau TNI. Menurutnya, usulan tersebut merupakan pengkhianatn terhadap cita-cita reformasi. Semangat reformasi, tambahnya, salah satunya menjadikan Polri murni alat penegak hukum yang berdiri sendiri. “Sejak berdiri sendiri dan bertanggung-jawab langsung kepada presiden, Polri terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hampir di setiap survei soal pelayanan publik, Polri Selalu masuk dalam jajaran tiga lembaga yang paling dipercaya,” ujar Nazarudin dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Ia menambahkan jika ada bukti bahwa Polri terlibat dalam urusan politik, maka ia mendorong agar hal itu…

Selengkapnya

Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM, di mana rencananya ojek online tidak termasuk sebagai penerima. Merespons hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah berhati-hati dengan kebijakan yang dikeluarkan agar jangan sampai menindas rakyat kecil. “Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana skema subsidi bahan bakar minyak atau…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Minerba Tim Komisi XII ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk meninjau langsung aktivitas penambangan ilegal yang berkaitan dengan sirkon dan batuan lainnya. Dalam kunjungan ini, Mukhtarudin mengungkapkan keprihatinan mengenai penambangan yang berlangsung secara masif dan tidak terkontrol yang berdampak negatif pada lingkungan. Mukhtarudin mengatakan bahwa masyarakat setempat cenderung hanya berperan sebagai pekerja di bawah penguasaan cukong atau oknum tertentu. “Kami menemukan bahwa ada izin eksplorasi yang baru dikeluarkan namun belum mencapai tahap izin produksi. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan yang perlu segera ditindaklanjuti”, ujarnya kepada medpolindo.com usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII…

Selengkapnya

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan akar masalah konflik di Palestina adalah penjajahan oleh Israel. Indonesia bersikap menolak eksistensi Israel dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. “Akar masalah konflik Palestina sangatlah terang benderang, yaitu penjajahan. Penjajahan Israel atas tanah Palestina,” tegas Amelia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Solidaritas Kemanusiaan untuk Mendukung Perjuangan Palestina: Peluang dan Tantangan’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan, berdasarkan fakta sejarah, Israel dibantu negara-negara adidaya seperti Inggris dan Amerika Serikat menjarah tanah Palestina. “Maka dalam konteks ini, sikap Indonesia tentu saja menolak eksistensi Israel,”…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menjelaskan persoalan penataan lingkungan hidup mengemuka dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII dengan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Menurutnya, BUMD pelat merah yang bergerak di bidang pertambangan Batubara tersebut perlu menata pasca pertambangan melalui Upaya reklamasi. Serta, diperlukan pula upaya pemulihan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya yang berada di wilayah Provinsi Riau. “Penataan lingkungan setelah penambangan batubara ini sangat penting, apalagi program Presiden Prabowo menekankan tentang lingkungan hidup yang terus mengharmonisasi dengan alam semesta,” ujar Rokhmat kepada medpolindo.com usai hadir pertemuan Komisi XII dengan Direksi…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI) agar mampu memperluas pasar internasional. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke PTDI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/11/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari potensi sekaligus kendala yang dihadapi PTDI sebagai salah satu pemain strategis di sektor industri dirgantara nasional. Dalam keterangannya, Legislator Fraksi Partai PKB tersebut menegaskan bahwa PTDI memerlukan dukungan menyeluruh dari pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. “Butuh support, baik dari konteks politik maupun juga dari pemangku kepentingan lain, untuk mendukung…

Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena terjadi peningkatan angka golongan putih (golput). “Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan, Komisi II akan melakukan riset secara komprehensif agar gelaran pemilu tak menimbulkan anomali. Termasuk yang berkaitan dengan dugaan jadwal pilkada serentak yang digelar tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif. “Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset mendalam…

Selengkapnya