Penulis: redaksi

Keputusan Presiden AS Donald Trump pada 9 April 2025 yang menunda pemberlakuan sebagian tarif memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengatur langkah. Penundaan ini hanya bersifat sementara, yaitu selama 90 hari. Diketahui, AS menetapkan tarif resiprokal dasar sebesar 10 persen mulai 5 April 2025. Namun, bagi Indonesia, tarif khusus sebesar 32 persen sedianya akan berlaku mulai 9 April. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan kepada Jepang (24 persen), Uni Eropa (20 persen), bahkan Korea Selatan (25 persen). Tarif tinggi tentu menekan ekspor. Produk tekstil, furnitur, elektronik, serta hasil pertanian dan perikanan berpotensi terpukul. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Puan menegaskan, aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga di Papua. Puan menyebut, tragedi penyerangan pendulang emas oleh KKB di Yahukimo kembali membuka luka lama yang belum sembuh. Terlebih, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil. “Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak masyarakat sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ujar Puan Maharani, Jumat (11/4/2025). Seperti diketahui, sebanyak 11 orang tewas dibunuh dan…

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan pentingnya penguatan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data strategis yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi X ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (11/4/2025). “Kami mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kinerja BPS Kalimantan Selatan dalam memperkuat struktur dan kualitas statistik. Ini sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mercy. Komisi X DPR mengapresiasi kualitas data yang disampaikan BPS, terutama terkait pendidikan di Kalimantan Selatan. Salah satu temuan penting adalah rata-rata lama…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan inklusif dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (10/4/2025) di sela peninjauan langsung kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Makassar. Menurut Himmatul, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Data menunjukkan bahwa saat ini baru sekitar 12 persen anak berkebutuhan khusus yang memperoleh akses pendidikan formal. Ini menunjukkan mayoritas anak-anak dengan kebutuhan khusus di Indonesia belum dapat menikmati hak dasar…

Badan Karantina Indonesia berperan krusial sebagai penjaga garda terdepan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit maupun zat berbahaya. Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menyampaikan rasa optimisnya terhadap lembaga ini yang telah mandiri dari struktur Kementerian Pertanian sejak 2023. “Yang paling menggembirakan, Badan Karantina ini sekarang sudah mandiri. Dulu bagian dari Kementerian Pertanian, sekarang berdiri sendiri. Mungkin fungsinya tidak kasatmata, tapi manfaatnya luar biasa bagi keselamatan masyarakat Indonesia,” ujar Herry Dermawan, Anggota Komisi IV DPR RI, usai melakukan kunjungan reses di Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), (09/04/2025). Ia mencontohkan fungsi vital karantina dalam mencegah masuknya produk pangan…

Solusi dua negara (two state solution) adalah sebuah gagasan yang mengedepankan pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Israel. Dimana Jerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina. Gagasan ini dianggap sebagai sebuah solusi yang realistis dan paling praksis oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Melalui gagasan ini, diharapkan dapat mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Solusi dua negara menjadi salah satu Resolusi yang berhasil diadopsi pada Sidang Umum Organisasi Parlemen Dunia (IPU) ke 150, yang berlangsung di Tashkent Uzbekistan. Setelah melalui perdebatan panjang dan alot selama dua hari antara delegasi dari 130 negara. Sebagai bagian dari grup geopolitik…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa indikator utama ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada tingkat produksi, tetapi juga mencakup kesejahteraan petani serta keberlanjutan sistem pangan secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Beras Bulog di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, (9/4/2025). “Indikator ketahanan pangan itu pertama, produksi nasional harus lebih besar daripada konsumsi. Kedua, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus sejahtera. Jangan sampai produksi kita melimpah tapi pelaku utamanya tetap hidup melarat. Ketiga, keberhasilan tersebut harus berkelanjutan,” ujar Rokhmin. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur. Penambangan ilegal tersebut telah merusak kawasan seluas 3,26 hektar yang seharusnya berfungsi sebagai laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kehutanan. “Hutan Pendidikan Unmul adalah aset berharga bagi dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya penting bagi Unmul, tapi juga bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Karena itu, tindakan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini tidak dapat ditoleransi,” tegas Hetifah dalam keterangan resminya, Senin (8/4/2025).…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menekankan pentingnya memperhatikan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan marginal di tanah air. Hal ini disampaikannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat. “Ini penting sehingga Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025). Menurutnya, apabila alokasi anggaran sebesar 20 persen bagi sektor pendidikan betul-betul digunakan dengan tepat, maka sebenarnya berbagai persoalan di…

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini menghadiri Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025. Salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia dan sejumlah negara agar masuk dalam rekomendasi IPU adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. “Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution dimana Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150,” ungkap Jazuli. Bagi Indonesia, kata Jazuli, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat Konstitusi. Pembukaan…