Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap temuan BPK RI terkait pengelolaan PT Jasa Marga, khususnya di ruas tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Hal tersebut diungkapkannya setelah melakukan kunjungan kerja BAKN dalam rangka memastikan agar temuan BPK sudah direspon dengan baik oleh perusahaan pelat merah yang mengelola jaringan tol di Indonesia tersebut. Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sebagai bagian dari fungsi BAKN, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memantau implementasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. “(BAKN melakukan) uji petik beberapa ruas jalan yang dilaksanakan juga dikelola oleh PT. Jasa Marga dengan anak…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengungkapkan banyak potensi izin tambang yang dikeluarkan pemerintah belum dieksplorasi oleh BUMN Mind ID. Salah satunya yang terjadi di Provinsi Jambi. Setidaknya, terdapat izin Tambang PT Antam seluas 11 ribu hektar di Kabupaten Merangin di provinsi tersebut sejak tahun 2005 yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. “Saya berharap agar PT Antam segera melihat potensi itu untuk kemudian segera diadakan kegiatan eksplorasi. Sehingga sebaran investasi juga akan ada di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi. Jadi bukan hanya PT Freeport Indonesia di Papua, tetapi di Sumatera juga punya tambang emas, khususnya di Provinsi Jambi,”…
Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah mengapresiasi kinerja dari BUMN Pertambangan di bawah Mind ID. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Dirut Mind ID dan Dirut BUMN Pertambangan lainnya. “Pertama, saya melihat perusahaan itu baik atau tidaknya terlihat dari sisi pendapatan. Kalau pendapatannya bagus, berarti kinerja organisasi berjalan bagus. Namun sebaliknya kalau bleeding atau ‘berdarah’ berarti ada masalah. Dan saya melihat Mind ID sejak tahun 2021 labanya memang membawa Mind Id sampai ke fortune 100 di peringkat 43. Artinya, dari sisi pendapatan baik atau bagus,” ujar Aqib dalam RDP di ruang rapat…
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan dengan gamblang bahwa tidak ada penambahan pagu anggaran bagi mitra Komisi V termasuk Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Transmigrasi untuk tahun 2024. “Tidak ada tambahan, belum ada tambahan, semoga ada tambahan. Bahwa nanti ada tambahan nanti kita lihat. Program apalagi yang bisa kita susulkan ke sana. Yang sudah kita sepakati biar jalan dulu. Yang belum nanti kalau ada duitnya kita bicarakan berikutnya,” kata Lasarus dari meja pimpinan rapat…
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite. “Dan pada dasarnya Fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih…
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti persoalan polemik hilirisasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan di masyarakat. Ia mengingatkan kepada kementerian maupun Pemda terkait agar tetap memiliki kesadaran terhadap isu-isu lingkungan tersebut. “Jadi jangan sampai mereka (rakyat) itu seperti tikus yang mati di lumbung padi. Di satu sisi daerah mereka itu menghasilkan banyak sekali devisa untuk negara, tapi di sisi lain justru kesejahteraan mereka yang menjadi terabaikan, atau bahkan dalam ekosistem mereka yang terancam,” ujar Ratna dalam wawancara kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Ia berpendapat bahwa saat sebuah industri ekstraktif didirikan, nilai keekonomian dari ekosistem yang sudah dikorbankan biasanya…
Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, menyoroti pentingnya integrasi antara PT Weda Bay Nickel dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park dalam pengelolaan nikel di Maluku Utara. Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keadilan dan transparansi dalam pengukuran kadar nikel bagi setiap penambang. “Integrasi ini bukan hanya soal jumlah 40% pasokan yang berasal dari Weda Bay, tetapi lebih tentang memastikan bahwa setiap penambang menerima pembayaran yang tepat berdasarkan hasil pengujian yang akurat,” ungkap Shanty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI dengan Dirjen Minerba…
Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, menegaskan pentingnya peran PLN dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya dengan menghadirkan listrik di desa-desa. Menurutnya, kehadiran listrik dapat meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, pendidikan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Cornelis menekankan bahwa listrik desa adalah tanggung jawab negara dan PLN untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). “Sebetulnya rata-rata desa di daerah Kabupaten Sanggau sudah hampir merata. Namun, terdapat beberapa dusun yang hingga kini memang belum dialiri listrik. Kita komitmen, pembangunan listrik ini harus merata di daerah Sanggau,” ungkap Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat…
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa pengendara ojek online (ojol) tidak diperbolehkan mendapatkan subsidi BBM. Atas rencana itu, Ratna menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan. “Karena kita punya empat juta ojek online se-indonesia dan mereka ini sendiri sebenarnya belum terproteksi (ketenagakerjaan),” ujar Ratna saat diwawancarai medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Dewan Energi Nasional, bahwa rencana tersebut belum final dan masih dalam tahap kajian. Meskipun, persoalan itu masih wacana, ia tetap meminta dengan tegas kepada Kementerian ESDM untuk mempertimbangkan lagi “Tolonglah Pak Menteri (ESDM)…
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan jajarannya. Diduga terjadi pencemaran lingkungan yang mencakup beberapa sungai di Halmahera Tengah serta hingga ke laut. Syafruddin menekankan pentingnya mendalami isu-isu yang muncul terutama mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Kami merasa perlu membahas lebih lanjut laporan ini dan mempertanyakan semua dugaan pelanggaran yang terjadi,” ungkapnya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024) Legislator F-PKB ini menyoroti efektivitas izin minerba di lapangan khususnya dalam…