Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan di Provinsi Maluku. Sebagai legislator putri daerah tersebut Ia akan berjuang membuat semua anak di Maluku bisa bersekolah. Adapun hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Provinsi Maluku. Di depan para mitra Komisi X, Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat Ia menyampaikan dan menjawab berbagai harapan yang dititipkan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Maluku. “Mestinya ini ada dalam komitmen. Ini visi yang mau saya bawa dan saya bagi. Harusnya semua anak Maluku, semua anak yang ada di seluruh pulau satu Maluku ini harus bersekolah,” ujarnya…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih efektif dan merata. Pernyataan ini disampaikannya dalam rangkaian Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta pada Jumat (6/12/2024). Dalam kesempatan tersebut, Dolfie menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menurutnya relatif rendah. Akibatnya, daerah seringkali memerlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan program-program pembangunan. “Dalam pembangunan daerah, itu kan bertumpu kepada pendapatan asli daerah dan itu sangat rendah sehingga daerah selalu membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Nah, jembatan antara pemerintah daerah…
Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 menurun dari beberapa penyelenggaraan sebelumnya. Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Mochamad Afifuddin mengatakan partisipasi pemilih dalam Pilkada se-Indonesia rata-rata hanya sekitar 68 persen. Padahal, menurut data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen. Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih tersebut. Pertama adalah kejenuhan yang dirasakan masyarakat ketika Pemilu dan Pilkada berlangsung pada tahun yang sama. “Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata Dede kepada medpolindo.com, di Surabaya,…
Dalam kunjungan kerja reses ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Bali, Anggota Komisi XIII DPR RI diajak melihat progress pembangunan lapas berikut ruang kesehatan dan aula barunya. Tak hanya diajak jalan-jalan, namun juga pengalaman yang tak terlupakan. Saat mengunjungi bengkel kerja, para anggota dewan juga berkesempatan menyaksikan langsung proses pembuatan roti oleh para warga binaan. Dengan penuh antusias, anggota dewan mengamati proses pembuatan roti, yang dilakukan oleh para warga binaan. Beberapa anggota dewan pun mencicipi langsung hasil karya warga binaan. Roti buatan tangan ini ternyata memiliki cita rasa yang lezat dan tak kalah dengan produk bakery pada umumnya. “Alhamdulillah…
Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juni 2024 mencapai 265.346 orang. Dari jumlah itu, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai 89%. Overkapasitas ini terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kerobokan, Kuta, Bali. Untuk mengatasi solusi tersebut, Kalapas Kerobokan RM. Kristyo Nugroho membangun ulang Lapas Kelas IIA Kerobokan di beberapa blok. Mulai dari wisma maksimum security, wisma medium security, aula terbuka hingga aula tertutup. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII mendukung agar pembangunan lapas ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. “Sebagaimana kebanyakan lapas yang ada di pulau Jawa-Bali, terjadi overcapacity.…
Anggota Komisi VIII DPR, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah Kantor Urusan Agama (KUA) perlu segera mendapat perhatian. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa hanya 56% dari total tanah di Sumatera Selatan yang dikuasai oleh Kementerian Agama yang benar-benar berada di bawah kewenangannya. Sementara itu, sebagian besar lainnya masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan entitas lainnya. Abdul Fikri menegaskan bahwa Kementerian Agama harus segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjelas status tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemda atau Pemprov. Komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi juga diperlukan…
Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menekankan pentingnya peran koperasi dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Jumat (6/12/2024). “Kekuatan ekonomi kita sebenarnya ada di bawah, dari sektor petani, peternakan, dan kelautan. Sektor-sektor ini adalah yang paling strategis untuk membangun ketahanan pangan nasional serta menciptakan banyak lapangan kerja,” ujar Rachmat Gobel. Ia menambahkan bahwa koperasi dan PNM, yang merupakan bagian dari BUMN, memiliki peran vital bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya,…
Komisi XI DPR RI menyoroti anomali data pada capaian kinerja pembangunan yang terjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rapat kunjungan kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta, dipaparkan data capaian Indeks Pembangunan Manusia di DIY merupakan yang nomor 2 tertinggi di Indonesia namun angka ketimpangan yang ada malah menempati urutan pertama dan melampaui rata-rata rasio gini nasional. Menanggapi data yang dipaparkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menilai perlu adanya penyempurnaan penyajian data dalam mengukur capaian pembangunan. Ia lantas memberikan contoh pengukuran rasio gini atau tingkat kesenjangan yang saat ini masih berdasarkan pengeluaran. “Tentu kalau basis data pengeluaran…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar nyaman justru menghadapi kendala serius, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas pendidikan. “Kita tidak boleh lagi melihat sekolah dalam kondisi seperti itu. SMP ini bahkan tidak jauh dari pusat kota, tetapi fasilitasnya sungguh memprihatinkan,” tutur Himmatul kepada medpolindo.com usai meninjau SMP Negeri 7 Kupang Tengah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/12/2024). Menurutnya, kondisi sekolah tersebut menunjukkan minimnya keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, padahal pendidikan menjadi amanat konstitusi yang sudah tercantum dalam UUD 1945. Politisi Fraksi…
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin mengunjungi Jawa Timur pada Jumat (6/12/2024) untuk mendalami berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur. Berbagai aspek yang menjadi fokus Komisi II diantaranya adalah pelayanan publik, pertanahan, hingga soal perubahan UU HKPD (Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Zulfikar menjelaskan, dari aspek pelayanan publik, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki aspek pelayanan publik yang semakin baik. Meski masih ada sekitar 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum menyediakan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, ia terus…