Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
    DPR

    Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

    redaksiBy redaksi30 Maret 202632 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.

    Menurut Dave, keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang maksimal dan terukur.

    “Kita tentu berduka atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas negara. Ini adalah pengorbanan besar, dan negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi setiap personel yang ditugaskan,” ujar Dave saat ditemui medpolindo.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

    Ia menilai, dalam setiap penugasan luar negeri, aspek keselamatan tidak boleh dipandang sebagai hal sekunder. Negara, kata dia, harus memastikan kesiapan operasional yang mencakup perlindungan personel, dukungan logistik, hingga penguatan informasi intelijen di lapangan.

    “Setiap penugasan harus disertai jaminan keamanan yang memadai. Prajurit kita berada di wilayah berisiko tinggi, sehingga negara tidak boleh lengah dalam memastikan perlindungan mereka,” tegas Dave.

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap keluarga prajurit yang gugur. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan hak-hak keluarga terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.

    “Pengabdian prajurit tidak berhenti di medan tugas. Negara harus memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak,” tambahnya.

    Komisi I DPR RI, lanjut Dave, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penugasan pasukan dalam misi internasional. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan maksimal terhadap prajurit.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, namun keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. “Kita mendukung peran aktif Indonesia di dunia internasional, tetapi keselamatan prajurit harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?