Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah. Pasalnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, tantangan di sektor pendidikan masih besar. Ia menilai, beberapa data menunjukkan ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. “Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Lalu Hadrian dalam…

Selengkapnya

Skandal beras oplosan yang mencuat belakangan ini dinilai bukan sekadar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional. Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan polemik ini membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat. “Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat,” ujar Johan, di Jakarta, Kamis, (14/8/2025). Berdasarkan data yang dipaparkan Johan, struktur industri penggilingan padi Indonesia mengidap…

Selengkapnya

Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025). Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal…

Selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir. Pertemuan dilakukan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Yogyakarta. Eddy menjelaskan, pertemuan dengan Prof. Haedar Nashir sudah lama direncanakan namun baru terealisasi saat ini. Ia menjelaskan pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta nasehat dan masukan kepada Prof. Haedar sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah. “Tentu niatnya adalah silaturahmi kepada beliau karena sudah direncanakan namun baru saat ini terlaksana. Kepada Prof. Haedar Nashir kami juga meminta masukan dan juga nasehat-nasehat dalam dinamika politik saat ini,” jelas Eddy. Eddy Soeparno Bahas Peningkatan…

Selengkapnya

Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang berjiwa patriotik berlandaskan nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri negeri. “Seiring dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, organisasi kepanduan harus mampu menjadi salah satu saluran efektif untuk memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan pemuda,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Kamis (14/8), dalam rangka memperingati Hari Pramuka setiap 14 Agustus. Potensi Gerakan Pramuka dalam Mengembangkan Bakat, Talenta, dan Nilai Kebangsaan Pemuda Menurut Lestari, dalam kegiatan Pramuka sejatinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah berbagai bakat dan talenta yang dimiliki generasi…

Selengkapnya

Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik DPR RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan pesan kinerja dewan tersampaikan secara konsisten melalui seluruh platform komunikasi, mulai dari media sosial hingga situs resmi DPR RI. Hal itu disampaikannya usai penyelenggaraan Workshop Strategi Editorial Terintegrasi yang digelar di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Indra menyampaikan bahwa seluruh kanal komunikasi DPR RI harus mengusung semangat dan isu yang sama untuk membangun kekuatan narasi DPR RI secara positif dan konsisten. “Banyak sekali kanal-kanal kita yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada publik. Ini…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menentang penyebutan nama “Laut Sulawesi” oleh Pemerintah Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Oleh sebagai respons atas sikap Malaysia yang tidak akan menggunakan istilah “Laut Ambalat”. Padahal, penyebutan itu sebagaimana lazimnya digunakan Indonesia untuk merujuk pada kawasan maritim yang masih disengketakan di perairan timur Kalimantan. “Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi…

Selengkapnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyambut baik rencana kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Mr. Tran Thanh Man, ke Indonesia pada September mendatang. Bahkan pihaknya juga akan menyiapkan kesediaan menerima tamu (hospitality) dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, serta arahan dari pimpinan DPR RI. “Kami tentu menyambut baik rencana tersebut. Namun untuk kepastian waktunya, akan kami informasikan kemudian, setelah kami koordinasi dengan pimpinan kami (pimpinan DPR-red). Untuk rencana tersebut saya katakan bahwa Setjen DPR akan siap memberikan sambutan bagi kedatangan tersebut, termasuk menyiapkan hospitality, dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, dan arahan dari pimpinan DPR…

Selengkapnya

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melaksanakan kunjungan kerja dan pertemuan dengan Walikota Solo Respati Ardi dan juga Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah. Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu antara lain Walikota Bandung Muhammad Farhan, Walikota Bogor Dedie Rahim dan Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya. Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Walikota Surakarta Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN…

Selengkapnya

Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanul Haq, M.M. menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan 200 juta pemilih. Namun, demokrasi harus dijalankan berdasarkan nilai – nilai Pancasila agar tidak menyimpang “Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi paling tepat untuk membagi kekuasaan di Indonesia. Tanpa nilai Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani,” kata Kang Maman, sapaan akrab KH. Maman Imanul Haq, M.M., dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”, yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Peran Pancasila dalam…

Selengkapnya