Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi santri di Aceh. Menurutnya, peningkatan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan dayah dan pesantren yang selama ini berperan besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat Aceh. Hal tersebut disampaikan Husni saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, pada Rabu (24/6). Ia menilai bahwa banyak dayah di Aceh masih menghadapi tantangan pembiayaan sehingga membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah. “Di Aceh, pesantren dikenal dengan istilah dayah. Sebagian besar tidak memungut biaya pendidikan dari…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. “Kami mengapresiasi kebijakan paket stimulus sebesar Rp26,34 triliun yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan ini menjadi instrumen menjaga daya tahan ekonomi rakyat, terutama di tengah dinamika perekonomian yang cukup signifikan akibat tekanan ekonomi global,” ujar Charles dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada medpolindo.com di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menilai, paket stimulus tersebut merupakan respons pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini. Selain mengapresiasi tingginya empati dan kepedulian publik terhadap korban, ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil nyata dari sinergi antara kinerja aparat penegak hukum dan empati masyarakat. “Kami mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap pelaku. Kami juga mengapresiasi empati luar biasa dari masyarakat. Empati publik yang kuat, bersama dengan kinerja kepolisian, menjadi faktor kunci dalam…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah itu meliputi RUU Kabupaten Kapuas, RUU Kabupaten Kotawaringin Timur, RUU Kabupaten Kotawaringin Barat, RUU Kabupaten Barito Utara, dan RUU Kabupaten Barito Selatan. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyempurnakan naskah akademik dan materi muatan RUU yang sedang dibahas Panitia Kerja Komisi II DPR RI. “Harapan kami, kesempatan ini dipergunakan semaksimal mungkin oleh daerah untuk proaktif. Kami sangat…

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/06/2026). Legislator Daerah Pemilihan NTB II juga mengucapkan selamat…

Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri. “Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com pada Selasa (23/6/2026). Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Hasil koordinasi tersebut, Polda Jawa Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengejar pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat bahwa Pak Kapolda membuat satgas untuk pengejaran pelaku,” ujar Cucun kepada medpolindo.com dan awak media di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).  Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut menerangkan koordinasi terus dilakukan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku. Menanggapi kondisi tersebut, Mufti mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak. “Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus…

Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Charles menyebut kondisi ini sebagai ironi. Di satu sisi, anjing Kintamani telah mendapat pengakuan internasional dari Federasi Kinologi dunia. Di sisi lain, status endemis rabies di Bali membuat pergerakan hewan, termasuk anjing dan kucing dibatasi, sehingga upaya pelestarian maupun promosi ras asli Indonesia itu menjadi sulit…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Irma mempertanyakan efektivitas Program PENARI (Sepekan Mengejar Imunisasi) dalam menurunkan angka zero dose, sekaligus meminta penjelasan kendala pelaksanaannya di lapangan. Ia juga menyoroti cakupan imunisasi kelompok rentan yang masih berkisar 30 persen dalam perjalanan setengah tahun ini. “Tentu kami khawatir dengan posisi Indonesia…