Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah bagi salah satu konstituennya setelah melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton. Saat melakukan kunjungan kerja reses di daerah pemilihannya, di Cipocok, Serang, Banten, Rabu (29/4/2026), Sarifah menemukan rumah keluarga Ibu Yoni dan Pak Asep yang terbuat dari bilik bambu dan triplek, tanpa fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dan dapur. “Ternyata di daerah perkotaan ini masih ada rumah dengan bilik bambu seperti ini,” kata Sarifah yang tidak menyangka kondisi tersebut ada di tengah kawasan perumahan yang sudah berkembang. Keluarga tersebut telah…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkap temuan mengejutkan dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Setidaknya ada satu kelurahan di DKI Jakarta yang sama sekali tidak memiliki sekolah menengah negeri, baik SMP maupun SMA. “Tadi kita mendengarkan ada satu kelurahan di Jakarta, di daerah khusus Jakarta yang sudah maju, ternyata ada satu kelurahan yang tidak punya sekolah negeri SMP-SMA-nya. Nah ini harus benar-benar dipikirkan, kalau pakai zonasi kan sudah tidak adil,” ujar Kurniasih kepada medpolindo.com, di Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026). Kondisi ini menjadi ironis ketika sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) diberlakukan. Anak-anak di kelurahan tersebut terpaksa…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami perubahan yang signifikan. Sekalipun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun sektor pendidikan di Tanah Air tidak lah mudah. “Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (3/5/2026). Lalu mengungkapkan kemajuan yang paling konkret ialah revolusi infrastruktur pendidikan. Dia mencontohkan pada tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah, sementara pada tahun 2026 angka tersebut naik drastis…

Pengamanan aksi Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung pada 1 Mei 2026 mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi. Pria yang kerap disapa Habib Aboe ini menilai Polri telah berhasil menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, Politisi Fraksi PKS itu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja dalam mengawal jalannya aksi buruh tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapsiagaan aparat, koordinasi yang matang, serta pendekatan humanis yang diterapkan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, para buruh dapat menyampaikan aspirasi mereka secara…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal itu disampaikannya saat mengikuti pertemuan DPR dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Teman-teman aktivis buruh maupun pejuang agraria tidak mungkin memiliki niat melakukan tindak pidana, karena yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan,” ujar Habiburokhman. Habiburokhman menegaskan, salah satu prinsip penting dalam…

Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, MY Esti Wijayanti, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait kewajiban pemenuhan hak dasar anak bangsa. Dengan nada tegas, Esti menuntut negara untuk benar-benar hadir dan memberikan jaminan konkret bahwa tidak ada lagi anak di Indonesia yang terpinggirkan dari akses pendidikan, apapun alasannya. “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, bukan pilihan,” serunya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Merujuk pada tema Hardiknas 2026, ‘Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, MY Esti Wijayanti mengingatkan bahwa tugas negara adalah menyediakan fasilitas…

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa berbagai capaian di sektor pendidikan patut diapresiasi, terutama komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan kebijakan dan reformasi pendidikan. Namun demikian, sejumlah indikator menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang dihadapi masih sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) nasional baru mencapai 8,85 tahun, masih berada di bawah target wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan…

Ketua DPR RI Puan menyambut positif langkah Pemerintah yang dalam rangka Hari Buruh 2026 menerbitkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Salah satu poin dalam Permenaker ini adalah pembatasan jenis pekerjaan dalam outsourcing. Menurut Puan, penataan aturan outsourcing juga perlu memastikan bahwa fleksibilitas hubungan kerja tidak berkembang menjadi ruang yang memperbesar kerentanan pekerja terhadap kehilangan pekerjaan mendadak. Puan memandang pembatasan outsourcing pada jenis pekerjaan tertentu pun harus diikuti kejelasan implementasi. “Ini diperlukan agar aturan tersebut tidak menimbulkan pola baru yang justru memindahkan ketidakpastian ke bentuk hubungan kerja lain yang belum sepenuhnya…

DPR RI menerima perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh para pimpinan Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus sepakat bahwa pembentukan regulasi tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada akhir tahun ini. “Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, tadi juga Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru,”…