Penulis: redaksi

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi sinyal optimisme pemerintah untuk membawa perekonomian nasional memasuki fase pertumbuhan yang lebih tinggi. Momentum tersebut dinilai semakin relevan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemandirian bangsa tidak hanya diwujudkan melalui aspek politik dan sosial, tetapi juga melalui kemampuan membangun ekonomi yang kuat, produktif, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 merupakan target yang realistis dan dapat dicapai (achievable). Sebab, ia meyakini target tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di momentum 81 tahun Indonesia merdeka. Hal tersebut disampaikannya kepada medpolindo.com usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen,…

Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak, khususnya korban gempa, dapat dilakukan secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR meminta penjelasan mengenai kondisi terkini serta langkah taktis yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani dampak bencana. “Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing kemudian langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat, kemudian juga…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas di sektor hulu. Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam draf RUU Migas. “Yang penting kita akomodir bahwa kita akan beri ruang, baik itu BUMD maupun koperasi, dalam bagaimana partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas,” kata Patijaya kepada medpolindo.com usai rapat pleno pengambilan keputusan terkait RUU Migas di Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Menanggapi catatan Tim Ahli (TA) Baleg yang…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden RI terkait kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang mengakomodasi secara terbatas. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk merangkul kembali talenta-talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri. “Kami sangat setuju dengan kebijakan ini. Sehubungan dengan asas kewarganegaraan tunggal yang kita anut selama ini, kami menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai terbatas atau hilangnya hak-hak kewarganegaraan mereka akibat tuntutan pekerjaan di luar negeri,” ungkap Umbu usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Legislator Fraksi…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya Sensus Ekonomi 2026 yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR RI terkait Nota Keuangan RAPBN TA 2027, Jumat (14/8/2026). Menurut Hetifah, penekanan Presiden terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan data statistik sebagai fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penganggaran negara. “Komisi X mengapresiasi penegasan Presiden bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar disusun berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia yang aktual dan akurat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan yang terpenting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bukan sekadar mekanisme pembentukannya, melainkan substansi untuk menjawab persoalan penurunan produksi atau lifting minyak nasional yang terus anjlok. “Orang kadang-kadang hanya melihat mekanisme pembuatan Undang-Undang itu, padahal yang penting itu substansi undang-undang, bagaimana supaya bisa menjawab persoalan substansinya. Yaitu penurunan produksi atau lifting minyak yang sangat anjlok lah, stuck di 600 ribu barel per hari,” kata Ramson dalam Rapat Harmonisasi RUU Migas, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Ramson menjelaskan, persoalan lifting migas nasional sudah berlangsung lama…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan penguatan penguasaan dan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) oleh negara menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026), saat RUU Migas memasuki tahap pengharmonisasian di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Kami lebih concern kepada isinya. Isinya adalah memperkuat lifting kita ke depan. Dan juga menjalankan perintah MK yang mengamanatkan bahwa penguasaan dan pengusahaan harus dikelola…

Komisi VIII DPR RI mengonfirmasi dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada masa persidangan 2026/2027. Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) guna memperbarui tata kelola dana haji nasional. ​Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina jelang mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ​Pembaruan payung hukum pengelolaan keuangan haji ini menjadi langkah krusial setelah Komisi VIII DPR RI menyelesaikan pembahasan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tahun…

Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M Naser, mengapresiasi tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Anggota DPR RI itu menyebutkan, tema itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai bidang, terutama ekonomi. “Sudah saatnya, 81 tahun ini kita terus bagaimana berdaulat di berbagai bidang, terutama berdaulat di bidang ekonomi,” kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dadang menilai prinsip perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, ia mendorong agar berbagai gagasan dan kebijakan…