Penulis: redaksi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara resmi membentuk dua Panitia Kerja (Panja). Adapun dua Panja yang dibentuk adalah Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU, yang akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Said lantas meminta para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya ke masing-masing sekretariat Banggar. “Kami mohon para Kapoksi segera memasukkan nama-namanya ke Sekretariat (Banggar),” ujar Said saat menutup Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Wamenkeu serta pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Ruang Rapat…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, (H.E) Abdul Monem Annan, untuk membahas potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara. Pertemuan ini menandai langkah penting untuk memperkuat kembali hubungan Indonesia-Suriah. Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, pertemuan ini bertujuan membuka kembali jalur diplomasi. Utut menekankan bahwa Suriah, yang kini memiliki pemerintahan baru, diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. “Semoga semangat kebersamaan antara Suriah yang berpenduduk 25 juta dan Indonesia yang berpenduduk 285 juta semakin memperkuat hubungan kedua negara, terutama di sektor perdagangan,” ujar Utut. Ia juga mengenang sejarah penting kedua negara,…

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Lidya Suryani Widayati menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Keahlian DPR RI memiliki manfaat strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Lidya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu memiliki payung hukum khusus mengenai jabatan hakim. “Jika kita menengok praktik di berbagai negara yang menganut sistem civil law maupun common law, hampir semuanya sudah memiliki undang-undang…

ua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap beberapa calon duta besar (dubes) Republik Indonesia telah rampung dilakukan oleh Komisi I DPR RI. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. “Proses fit and proper test Dubes sudah selesai di Komisi I dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada Presiden,” kata Puan di hadapan awak media, Selasa (15/7/2025). Ia menegaskan bahwa tahapan selanjutnya kini menjadi kewenangan pihak eksekutif. DPR RI telah menjalankan tugasnya…

Legislator Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya memastikan agar ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang, Jawa Timur, bersifat inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dari berbagai komunitas. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah dalam pertemuan bersama pengelola KEK, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi kreatif lokal, Selasa (15/7/2025), di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan tersebut. “Kita ingin memastikan bahwa kreativitas dan fasilitas yang ada di KEK ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Harus bisa masuk ke berbagai komunitas masyarakat, agar pemerataan…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani angkat bicara terkait polemik penetapan Hari Kebudayaan Nasional yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025), Puan menegaskan bahwa kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh dijadikan simbol yang bersifat eksklusif. “Dan terkait dengan Hari Kebudayaan, kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan kepada awak media. Pernyataan ini merespons pro dan kontra…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen kuat DPR RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Namun, ia juga menekankan bahwa perjuangan tersebut harus ditempuh dengan pendekatan yang realistis dan strategis, mengingat kompleksitas geopolitik global yang terus berkembang. Hal ini disampaikan Mardani dalam Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza-Palestina di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (12/7/2025), yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Acara ini melibatkan ratusan anak muda dari berbagai daerah untuk membangun solidaritas global terhadap Palestina. “Yang terlihat tadi, ketika kita angkat isu two-state solution, sekitar 70 persen menyatakan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menanggapi usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026. Dirinya menilai, tambahan anggaran program MBG akan menjadi pemborosan apabila sekedar untuk membagikan makanan gratis tanpa mengatasi masalah-masalah yang menjadi penyebab masyarakat kekurangan gizi. “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Yahya melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (14/7/2025).  “Seperti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini, lemahnya akses terhadap…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap Palestina sudah menjadi sikap tegas sejak awal kemerdekaan. Ia menyatakan, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan kolonialisme. “Sejak zaman Bung Karno, sikap kita jelas pro-Palestina. Bahkan saat pelantikan Presiden Prabowo, komitmen itu kembali ditegaskan secara terbuka,” ujar Sugiat dalam audiensi dengan Perwakilan Persatuan Mahasiswa Palestina di Indonesia yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Sugiat menyampaikan dukungan Komisi XIII terhadap rencana kebijakan Presiden Prabowo untuk mengevakuasi sementara sekitar seribu warga Palestina…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien. Hal ini disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Kantor BPN Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025). “Kami ingin mendorong peningkatan PNBP tanpa mengurangi nilai pelayanan. Justru ketika pelayanan semakin baik, maka akan berdampak positif terhadap PNBP,” ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher. Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mendorong peningkatan PNBP adalah memastikan seluruh proses pelayanan pertanahan berjalan dengan…