Penulis: redaksi

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan perlunya evaluasi tarif Tol Manado–Bitung yang dinilai terlalu tinggi serta percepatan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) guna mengurangi kemacetan di Manado. Dalam pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis dan BPJT KemenPUPR, LPPNPI/Airnav, BMKG, serta Basarnas, Yasti menjelaskan bahwa Tol Manado–Bitung termasuk salah satu dari 21 ruas tol yang realisasi volume lalu lintasnya berada di bawah 50 persen dari asumsi perjanjian. “Dari berbagai informasi yang kami himpun, terdapat keengganan kendaraan menggunakan tol karena dinilai tarifnya mahal,…

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut. “Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/11/2025). Selain itu, Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Menurutnya, penyelesaian…

Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari kementerian dan lembaga. BIP ternyata dihadapkan pada banyak persoalan yang membelitnya, sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengemukakan, persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri. Evita mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi BIP, saat Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah. “Kita di sini sebenarnya shopping…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen Komisi XII dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola energi dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan spesifik Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT Tenaga Listrik Bengkulu. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan, termasuk persoalan baku mutu udara, tingkat kebisingan, serta penurunan pendapatan nelayan akibat berkurangnya biota laut di sekitar area operasional PLTU. Dalam kesempatan tersebut, Putri mengapresiasi capaian perusahaan yang berhasil meraih Proper Biru untuk periode 2024–2025. Namun, ia menegaskan bahwa masih terdapat…

Komisi XII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PNP) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan yang melibatkan tiga perusahaan, yaitu PT Jembayan Muarabara, PT Singlurus Pratama dan PT GAM. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan respon langsung dari pengaduan publik yang sudah beberapa kali masuk ke DPR. “Jadi hari ini Komisi XII khususnya Panja Peningkatan Pendapatan Negara kita melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur ini terkait dengan laporan masyarakat. Ada 3 perusahaan, dimana sebetulnya pada kesempatan yang berbeda itu sudah pernah dapat masukan dan laporan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun mendatang lebih tinggi dari angka sebelumnya. Menurutnya, kenaikan 6,5 persen yang pernah ditetapkan dapat ditingkatkan selama tetap mengedepankan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha. “Kalau bisa kenaikannya lebih tinggi lagi. Prinsipnya harus ada keseimbangan antara kesejahteraan buruh dengan kemampuan pengusaha,” ujar Yahya kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/11/2025). Yahya menekankan bahwa tuntutan upah tak boleh terlalu tinggi agar tidak membebani pelaku usaha, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga mengabaikan hak buruh. Kenaikan UMP, katanya, semestinya merujuk pada…

Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru…

Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru mencapai angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026 “Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan.…

Industri baja kembali menjadi sorotan karena perannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Kebutuhan baja terus meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri turunan seperti transportasi, konstruksi, hingga baterai kendaraan listrik. Ironisnya kemandirian industri ini masih terkendala minimnya penguasaan bahan baku dan belum selarasnya ekosistem produksi nasional. Dorongan untuk membangun sinergi lintas sektor menjadi salah satu rekomendasi utama agar Indonesia dapat membangun industri baja yang kuat dari hulu hingga hilir. Hal ini mengemuka dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan sejumlah ahli dan praktisi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025) Salah satu usulan strategis datang dari…

Dalam pertemuan yang membahas isu penting seputar pengawasan tenaga kerja, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliani menyatakan bahwa sering kali keputusan terhadap kebutuhan suatu kementerian atau lembaga tidak melibatkan diskusi yang mendalam antar pihak terkait. Diskusi ini menurut Meliani, adalah kunci untuk mencari solusi terbaik dalam masalah klasik yang terus berulang, seperti pengawasan tenaga kerja. Sri Meliani menyoroti perbedaan mencolok dalam rasio pengawas dan yang diawas di Kepri. “Idealnya, rasio pengawasan yang sehat adalah 1 pengawas untuk 60 pekerja. Namun, kenyataannya di Kepri, rasio tersebut mencapai 1 berbanding 600. Masalah ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat pengawasan tenaga…