Penulis: redaksi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menargetkan peningkatan signifikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada indikator-indikator RB yang belum mencapai target. Ia mengungkapkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI baru saja menerima nilai sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,64 dengan kategori A. Angka tersebut naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target SPTJM sebesar 87,2. “Peningkatan ini patut kita syukuri, tetapi belum cukup. Kita harus bekerja lebih terstruktur agar target 88,00 pada 2027…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak Perjanjian Dagang Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika Serikat terhadap keberlangsungan industri halal nasional. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghapus kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk impor tertentu dari Amerika Serikat. Hal ini dinilai dapat merugikan konsumen dan melemahkan posisi industri halal dalam negeri. “Jangan sampai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS itu malah dalam praktiknya tidak resiprokal karena merugikan Indonesia dengan tidak dihormatinya hukum tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku,” ujar Hidayat kepada medpolindo.com di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Ia…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra menyoroti tajam penanganan kasus kematian seorang wanita di Lombok yang menjerat Radiet Adiansyah sebagai tersangka. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/02/2026). Ia pun menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel guna menjawab rasa keadilan masyarakat yang terusik oleh sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut.Langkah ini, tegasnya, merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen untuk memastikan proses penegakan hukum oleh aparat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan undang-undang yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa dalam menangani sebuah perkara, prinsip audi et alteram partem atau…

Upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatra Utara harus ditopang oleh data yang akurat dan terverifikasi. Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Medan, Sumatra Utara, Senin (23/2/2026). Menurutnya, arah intervensi pemerintah akan lebih terarah apabila didasarkan pada data kebencanaan yang valid dan tidak tumpang tindih. Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh BPS Sumatra Utara itu, Sabam menyampaikan bahwa data kebencanaan harus diketahui secara pasti agar intervensi pemerintah dalam proses recovery dapat dilakukan secara terarah. Ia menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan penanganan dampak…

Pemerintah mengimbau agar perusahaan swasta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri 2026, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026. Tujuannya adalah untuk melancarkan arus mudik dan balik sekaligus mendongkrak ekonomi. Namun, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang masih diberikan H-7 dikhawatirkan akan menghambat inisiatif ini. Edy mendorong pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dimajukan menjadi H-14 sebelum Lebaran. Dia menilai langkah ini memiliki banyak manfaat strategis. “Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy dalam keterangan resminya kepada…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi desa. Menurut Said, langkah korporasi yang menggunakan dana APBN itu perlu dipikirkan ulang karena tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan penguatan ekonomi domestik sebagai prioritas melalui berbagai program strategis. “Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di…

Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menyoroti terkait rencana penataan kewenangan guru ke pemerintah pusat atau sentralisasi manajemen guru. Ia menegaskan bahwa jika status dan kewenangan guru nantinya disentralisasikan, pemerintah pusat harus memastikan pendistribusian dilakukan secara proporsional dan memperhatikan domisili guru. “Kami selalu mengusulkan agar guru didekatkan dengan domisili. Itu bagian dari hidup sejahtera. Kalau alamatnya di Kabupaten Semarang, dengan regulasi dan kewenangan pemerintah pusat, seharusnya bisa ditugaskan di Semarang,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Menurut Juliyatmono, persoalan kewenangan dan status guru perlu dirumuskan secara jelas agar…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki paspor Inggris untuk anaknya viral di media sosial. Ia meminta yang bersangkutan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap bangsa dan negara. Yanuar menilai pernyataan tersebut berpotensi memberikan pesan yang kurang baik jika dimaknai sebagai bentuk ketidakbanggaan terhadap status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Karena itu, ia meminta Dwi menjelaskan secara terbuka sikap dan status kewarganegaraannya. “Menjadi warga negara memang merupakan hak asasi setiap orang. Namun, status kewarganegaraan juga memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipahami,” ujar Yanuar…

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp 24,66 triliun. Menurutnya, Industri otomotif dalam negeri saat ini sangat mampu memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tersebut tanpa harus bergantung pada produk luar negeri. “Keputusan impor mobil pikap dari India untuk operasional Kopdes Merah Putih sebaiknya dikaji secara mendalam. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan industri otomotif dalam negeri yang terbukti mampu memproduksi kendaraan niaga ringan,” ujar Kaisar di Jakarta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Legislator asal Yogyakarta ini…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menegaskan persoalan guru menjadi isu utama yang mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Semarang. Berbagai aspirasi yang disampaikan pemangku kepentingan pendidikan daerah akan menjadi bahan penting dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). “Dari forum pertemuan hari ini, yang pertama mengemuka adalah soal guru. Masih banyak persoalan mengenai guru yang harus segera kita tuntaskan. Ini bukan hanya persoalan lokal Kabupaten Semarang, tetapi juga potret yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia,” ujar My Esti kepada medpolindo.com usai memimpin kunjungan kerja…