Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Timwas Haji DPR Temukan Jemaah Haji RI Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir
    DPR

    Timwas Haji DPR Temukan Jemaah Haji RI Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

    redaksiBy redaksi17 Juni 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Timwas Haji sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania kepada medpolindo.com, di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024) malam waktu setempat.

    Ina mengungkapkan bahwa selama pengawasan di Mina, banyak ditemukan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang tercantum dalam surat penempatan. “Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan,” ujarnya.

    Akibat dari penempatan yang tidak sesuai tersebut, banyak jemaah yang harus meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak terpenuhi. Ina menyebutkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) seharusnya dapat mengantisipasi masalah ini sejak awal untuk menghindari terjadinya kekacauan tersebut.

    “Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya yang Cirebon atau Trenggalek itu hari kedua harus diusir karena katanya ini milik orang lain,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

    “Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya yang Cirebon atau Trenggalek itu hari kedua harus diusir karena katanya ini milik orang lain”

    Ina menegaskan bahwa kejadian semacam ini seharusnya sudah diantisipasi dan dijaga sehingga prioritas penempatan dapat diberikan kepada jemaah yang berhak. “Hal-hal ini semestinya tidak terjadi, pertama sudah diantisipasi, sudah dijaga dan sudah diprioritaskan mana yang mendapatkan haknya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama seluruh stakeholder pengawas eksternal telah melakukan pengamatan atas seluruh proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini. “Komisi VIII DPR RI dan seluruh stakeholder pengawas eksternal telah melakukan pengamatan atas seluruh proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Ashabul Kahfi, di Makkah, Minggu (16/06/2024).

    Ashabul menyatakan bahwa temuan-temuan ini akan dievaluasi dan dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang. “Saya berharap, seluruh temuan-temuan dari Tim Pengawas akan menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan haji di tahun yang akan datang,” ujarnya.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Arafah pada Sabtu (15/06/2024), Ashabul juga menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf. “Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam hubungan mitra kerja ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pada seluruh penyelenggara ibadah haji,” katanya.

    Temuan ini menambah daftar evaluasi bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fikri Faqih Ingatkan Naturalisasi Tak Boleh Hambat Pembinaan Pemain Lokal

    22 Juni 2026

    Lestari Moerdijat: Karimunjawa Warisan Alam yang Harus Dijaga Bersama

    22 Juni 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Sari Yuliati: Kepercayaan Publik Harus Dijaga lewat Reformasi dan Akuntabilitas Polri

    27 Juni 20262

    Fikri Faqih Ingatkan Naturalisasi Tak Boleh Hambat Pembinaan Pemain Lokal

    22 Juni 20260

    Lestari Moerdijat: Karimunjawa Warisan Alam yang Harus Dijaga Bersama

    22 Juni 20260

    bdullah: Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Harus Dikenakan Pasal Berlapis

    22 Juni 20260

    Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali

    21 Juni 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?